KPK Awasi Program Kemenparekraf

Beranda Nasional KPK Awasi Program Kemenparekraf

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi langsung program-program Kemenparekraf pada 2021. Agar program berjalan baik tanpa adanya korupsi.

“Kunjungan kami menyampaikan keinginan untuk meningkatkan program pendampingan oleh KPK pada Kemenparekraf untuk tahun 2021. Kami akan fokus pada program-program kita tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” kata Sandiaga saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (21/1).

BACA JUGA: Tulungagung Bakal Kedatangan 5 Ribu Dosis Vaksin Covid-19

Ia mengatakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan penghidupan bagi 34 juta rakyat Indonesia. Namun, saat ini lapangan kerja banyak yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan terpuruknya ekonomi.

“Oleh karena itu, kami di Kemenparekraf akan bergerak cepat, gerak bersama, kami ‘gaspol’ dalam melakukan program-program yang membantu masyarakat. Tentunya dengan aspek tata kelola yang baik atau ‘good governance’ dan tentu mempertahankan integritas, transparansi, akuntabilitas,” ujar Sandiaga.

BACA JUGA: Klarifikasi Ucapan Amanda Manopo yang Pernah Menikah, Billy Syahputra Bilang…

Selain itu, ia mengatakan dalam pertemuan dengan KPK tersebut juga membahas gagasan program pendidikan antikorupsi di Politeknik Pariwisata.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pimpinan KPK yang akan memberikan arahan sebagai narasumber dalam program yang akan kami gagas segera, yaitu program pendidikan antikorupsi di Poltek Pariwisata sebagai bagian dari kultur kita di pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadirkan satu sektor yang betul-betul bebas korupsi, ‘clean society’, dan juga meningkatkan ‘competitiveness’,” tuturnya.

BACA JUGA: Joe Biden Batalkan Kebijakan Trump, Rizal Ramli: Contoh yang Bagus, Nanti Kita Batalkan UU ITE dan Omnibus Law

Terakhir, Sandiaga juga meminta KPK turut mengawasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kemenparekraf.

“Kita juga akan meminta pendampingan untuk LHKPN agar budaya kita untuk terus melaporkan LHKPN dan gratifikasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan lembaganya akan tetap memberikan pendampingan untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemenparekraf.

BACA JUGA:Juventus Menangi Piala Super Italia, CR7 Koleksi 29 Gelar Tapi Masih Kalah dari Messi

“Kita akan tetap memberikan pendampingan dalam arti tentu hal-hal yang bisa menghindari menteri dan semua jajarannya dari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Lili.

Sedangkan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menambahkan pertemuan pimpinan KPK dan Sandiaga membahas pengelolaan anggaran agar tepat sasaran.

BACA JUGA: Satgas Ingatkan Tempat Pengungsian Rentan Jadi Lokasi Penyebaran Covid-19

“Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di antaranya Menparekraf menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020,” katanya.

BACA JUGA: Kumpulkan Data Korban Gempa Sulawesi Barat, Kemensos Bakal Beri Santunan Rp15 Juta

Dituturkannya, dalam pertemuan itu, Sandiaga menyampaikan harapan agar KPK dapat mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf terkait rencana untuk melanjutkan dan memperluas bantuan, tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.

“Beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Sebab dua hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Tujuannya untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.(riz/gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru