Ada Peluang Vaksinasi Mandiri 

JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Hal ini sebagai upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal.

"Banyak dari perusahaan dan pengusaha menyampaikan bisa tidak vaksin mandiri. Ini yang masih dikaji. Kita perlu mempercepat. Perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak. Tapi, ini masih dikaji," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (21/1).

Kepala negara menekankan mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik. "Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan. Asal merek vaksinnya berbeda. Tempat vaksin juga berbeda," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

BACA JUGA:  Gempa Magnitudo 7,1 di Kepulauan Talaud Disebabkan Aktivitas Subduksi Lempeng Filipina

Pemerintah, lanjutnya, berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mengendalikan penularan virus corona. "Kita punya kekuatan kurang lebih 30 ribu vaksinator. Ada sekitar 10 ribu puskesmas. Juga kurang lebih tiga ribu rumah sakit," paparnya.

Menurutnya, apabila satu petugas vaksinasi bisa memvaksinasi 30 orang setiap hari, maka dalam sehari hampir satu juta orang bisa divaksin.

"Angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita. Negara lain tidak punya puskesmas. Tetapi kita punya. Puskesmas setiap tahun juga rutin melakukan imunisasi terhadap anak-anak. Tetapi, selama proses vaksinasi berjalan, protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) wajib diterapkan," ucap Jokowi.

BACA JUGA:  Klarifikasi Ucapan Amanda Manopo yang Pernah Menikah, Billy Syahputra Bilang…

Seperti diketahui, pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk. Tujuannya mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19.

Vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021. Sasarannya 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia.

Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Targetnya 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari beberapa produsen vaksin. Yakni perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.

BACA JUGA:  Dapat Jatah FLPP Rp8,73 Triliun, Plt Dirut Bank BTN: Akan Optimalkan KPR Subsidi untuk MBR

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi terkait vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan industri atau perusahaan terhadap karyawannya.

Menurutnya, akan diatur dalam regulasi mengenai sektor-sektor industri tertentu untuk vaksinasi mandiri. Termasuk hal teknis lainnya.  Seperti sumber vaksin. "Proses vaksinasi akan diberikan kepada karyawan secara gratis pula," jelas Airlangga.

Dikataan, sumber vaksin untuk program mandiri akan berbeda dengan program vaksinasi gratis sebelumnya. "Beberapa hal yang berkaitan dengan teknis akan dipersiapkan. Sumber vaksinnya juga berbeda dengan yang gratis," paparnya. (rh/fin)