JAKARTA – Para pengguna WhatsApp (WA) bakal menerima notifikasi soal persetujuan ketentuan dan kebijakan baru yang diluncurkan pada 8 Februari mendatang. Notifikasi tersebut mewajibkan pengguna untuk mengeklik tombol persetujuan. Jika tidak dilakukan maka pengguna tidak dapat mengakses WA.
BACA JUGA: Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Habib Rizieq Bakal Ajukan Gugatan ke MK
Melihat kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan agar pemerintah sebagai regulator harus menjamin keamanan data.
Hal ini berlaku untuk tiap-tiap platform yang memberikan layanan ke masyarakat termasuk kebijakan baru WA ini.
BACA JUGA: Vanessa Angel Unggah Video MPASI Pertama Baby Gala, Netizen: Makin Belepotan
Pemerintah memiliki sejumlah aturan yang bisa jadi payung hukum untuk pengelolaan informasi, data dan transaksi elektronik, ada UU ITE, PP 71/2019, dan Permen Kominfo 5/2020.“Kami di DPR bersama Pemerintah sedang mengejar terus pembahasan RUU PDP agar data pribadi terlindungi secara menyeluruh” jelas Kharis, Rabu (13/1).
BACA JUGA: Politikus PDIP Tolak Divaksin, Denny Siregar: Makin Tua Kayak Anak Kecil, Kalau Mau Maki Dia, Maki Aja
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini menjelaskan bahwa nantinya RUU PDP apabila telah menjadi UU PDP akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi.BACA JUGA: PB IDI: 1,2 Juta Tenaga Kesehatan Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 Tahap Pertama
Ia melanjutkan, salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah.“Di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Jadi WA tidak bisa memanfaatkan bila tidak ada persetujuan,” terang Kharis.
Menurutnya, pemerintah bisa meminta WhatsApp menjelaskan aturan baru itu secara terperinci kepada masyarakat. Data apa saja yang digunakan dan untuk apa dengan bahasa indonesia yang jelas dan terperinci.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Al muzzammil Yusuf meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong penggunaan platform lokal sebagai sarana komunikasi masyarakat.
BACA JUGA: Jasa Raharja Tetap Santuni Ahli Waris Meski Jasad Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tak Ditemukan
Terlebih saat ini masyarakat dibayangi mengenai lemahnya jaminan perlindungan data pribadi di platform media sosial berbagi pesan terutama Whatsapp dan Facebook.“Saya kira pemerintah melalui Kemkominfo perlu mendorong lahirnya platform lokal ini. Saya yakin kita tidak kurang pakar teknologi komunikasi,” katanya.
Muzzammil menyatakan bahwa kebijakan Whatsapp telah banyak mendapatkan protes tidak hanya di dalam negeri, namun juga hampir di seluruh dunia. Situasi ini sepatutnya dijadikan peluang untuk menumbuhkan kreasi lokal dengan penggunaan platform sosial media dari dalam negeri.
BACA JUGA: Presiden Disuntik Vaksin, Ngabalin: Terima Kasih ya Allah, Engkau Berikan Kami Seorang Jokowi
“Saya kira ini peluang. Bukan hanya dengan berpindah ke platform lain produk luar, tapi lebih penting peluang besar untuk memunculkan platform perpesanan kreasi lokal,” nenermya.Muzzammil yakin dengan kemampuan teknologi komunikasi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri teknologi komunikasi.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk memfasilitasi kerjasama dengan pakar-pakar dari berbagai kampus lokal. (khf/fin)
