Geledah Kediaman Dirjen Linjamsos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Bansos

Beranda Hukum dan Kriminal Geledah Kediaman Dirjen Linjamsos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Bansos

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan di kediaman Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (13/1).

Dokumen tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka.

“Dari rumah yang bersangkutan ter sebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Pada hari penggeledahan berlangsung, KPK memeriksa Pepen dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Ardian Iskandar Maddanatja selaku pihak swasta.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ali mengungkapkan, tim penyidik menelusuri proses penentuan rekanan pelaksana proyek distribusi bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

“Pepen Nazaruddin didalami pengetahuannya terkait proses dan tahapan dalam penentuan rekanan pelaksana proyek distribusi bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI,” kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos serta dua pihak swasta bernama Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekira Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 yang nilainya sekira Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dalam dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian Iskandar Maddanatja, Harry Van Sidabukke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari P Batubara melalui Adi dengan nilai sekira Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekira Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari P Batubara.

Atas dugaan tersebut, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian IM dan Harry Sidabukke yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

PLN Ringankan Beban Pelanggan Terdampak Gempa Mamuju dan Majene dengan Penyambungan Gratis

MAMUJU – Guna memberikan keringanan terhadap pelanggan terdampak gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), PLN memastikan akan memberikan layanan penyambungan listrik kembali...

Andre Rosiade ‘Semprot’ Denny Siregar: Ga Usah Banyak Bacot, Buktikan Prestasi Lu Buat Negara Apa?

JAKARTA- Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak membuat sindiran kepada masyarakat Padang Sumatera Barat. Andre bilang, Denny...

Ketua Satgas Positif, Hindari Makan Bersama

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala BNPB tersebut mengumumkan sendiri perihal tersebut. Doni mengaku...

Pemerintah Batasi Penggunaan Listrik Gratis

JAKARTA - Pemerintah akan membatasi penggunaan listrik pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA yang mendapat stimulus diskon tarif 100 persen alias gratis dan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News