Tok! Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU

Beranda Politik Tok! Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua KPU Arief Budiman.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” bunyi salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu (13/1).

Arief dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu lantaran mendampingi atau menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Kemudian, Arief membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, pada 18 Agustus 2020.

Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.

Menurut pertimbangan putusan Majelis DKPP, Ketua KPU RI sepatutnya harus memastikan seluruh kerangka hukum dan etika dalam setiap tindakannya.

Selanjutnya, Arief juga dinyatakan terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.

Arief juga terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik dan bertindak sepihak menerbitkan surat 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020.

DKPP berpendapat Arief tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang jabatan Ketua KPU.

Atas sanksi tersebut, DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan itu paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Disebut Gorilla oleh Pendukung Jokowi, Natalius Pigai: Negara Memelihara Rasisme

JAKARTA- Tokoh Papua, Natalius Pigai angkat bicara terkait ucapan rasis yang dilontarkan oleh Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan di akun Facebook.Pigai...

BPBD DKI: 7 RT dan 15 Titik Jalan Tergenang Air Akibat Curah Hujan Tinggi

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak tujuh Rukun Tetangga (RT) dan 15 titik jalan tergenang akibat curah hujan tinggi...

Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris PTPN, Muannas: yang Tidak Pas Itu Kalau Erick Thohir Tunjuk Haikal Hassan

JAKARTA- Politikus PSI Muannas Alaidid mengatakan, saat ini ada kelompok yang protes mendengar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk politikus PDI-P...

Ferdinand Ikut Kecam Ucapan Rasis Ambroncius Nababan ke Natalius Pigai, Tapi Ogah Kaitkan dengan Jokowi

JAKARTA- Eks Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengecam dugaan rasis yang dilontarkan oleh Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan terhadap tokoh Papua...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News