JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti aliran dana subsidi pupuk yang mengalir ke sektor pertanian. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran sangat besar, namun belum ada timbal balik yang memuaskan.
"Berapa tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk Rp30 triliun-an, berapa Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Rp33 triliun seingat saya. Rp33 triliun setiap tahun, return-nya apa? Kami beri subsidi pupuk itu kembaliannya ke kami apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun, saya tanya kembaliannya apa?," ujarnya dalam video daring, kemarin (11/1).
BACA JUGA: Sukses Ramal Pesawat Jatuh, Mbak You Juga Ramal Penjarahan Hingga Ganti Presiden di 2021
Pemberian subsidi pupuk dengan dana jumbo setiap tahunnya tidak diikuti dengan peningkatan dari sisi produksi. Untuk itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melakukan evaluasi subsidi pupuk tersebut."10 tahun sudah Rp330 triliun, bapak, ibu, saudara, dan saudari angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi, ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali minta," katanya.
Kendati demikian, Jokowi memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan kinerja ekspor sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19. Namun, Jokowi mengingatkan kenaikan ekspor didorong oleh komoditas sawit, bukan berasal dari komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk setiap tahunnya.
BACA JUGA: Tim Gabungan Siapkan KRI Teluk Mentawai-959 Derek Puing Sriwijaya Air SJ 182
"Tapi juga ingat, ekspor kelihatan tinggi itu berasal dari yang banyak, berasal dari sawit, betul pak menko? Hati-hati bukan dari tadi, bukan dari komoditas lain yang sudah kami suntik dengan subsidi yang ada," ucapnya.Terpisah, Pakar kebijakan Publik UGM Indri Dwi Apriliyanti, berpandangan tantangan kebijakan pertanian di Indonesia bukan soal akses subsidi pupuk, namun mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia mencontohkan, di negara dengan sektor pertanian yang lebih maju seperti Cina, India dan Thailand menerapkan kebijakan subsidi pertanian tidak hanya pada pupuk saja, namun kebijakan lain berbasis produk, pelaku usaha pertanian hingga intervensi pasar.
BACA JUGA: Presiden Harap PPKM dan Larangan WNA Masuk Indonesia Bisa Tekan Kurva Covid-19
“Mereka melakukan subsidi pada seluruh produk, subsidi benih, pupuk, air, listrik, untuk bantu petani memproses menanam tanaman. Ada juga subsidi bahan bakar, agar petani bisa bawa hasil panennya dari desa ke perkotaan,”katanya.Memperbaiki infrastruktur di sekitar lokasi pertanian pedesaan dan di daerah terpencil menurutnya bisa membantu petani bisa mengakses listrik dan air sehingga produktivitas pertanian meningkat.
Langkah tersebut dilakukan oleh Cina pada era tahun 2000-an sehingga mampu meningkatkan 40 persen produktivitas dan ketahanan pangan makin membaik.
“Ada peningkatan produktivitas di petani dan daya beli di petani. Bila sektor pertanian berkembang maka sektor transportasi produk pertanian ke perkotaan juga meningkat,” tukasnya. (din/fin)
