Penanganan Covid-19, 2021 Harus Lebih Baik

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan,pencapaian konstruktif di 2020 harus dipertahankan. Harus paralel dengan upaya untuk terus meningkatkan kinerja di 2021. Termasuk konsistensi kesiapsiagaan aparat kewilayahan dalam menghadapi beberapa hal yang akan menjadi eskalasi.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal mengatakan pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Proyeksi Kesiapan 2021 Sat Pol PP, BPBD Damkar, Camat, dan Lurah seluruh Indonesia.

“Rakor diselenggarakan untuk mendukung penuh kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19,” terangnya lewat ketarangan resmi Jumat (1/1).

BACA JUGA:  Vanessa Angel di 2020: Babak Belur, Jalani Universitas Kehidupan dan Hati-hati Memilih Teman

Ia melanjutkan, untuk mengantisipasi libur tahun baru, perlu dilakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan peralatan Satpol PP, BPBD dan Damkar. Termasuk antisipasi pencegahan kerumunan maupun kedaruratan bencana.

Tak hanya itu, ia juga meminta untuk mengantisipasi penularan mutasi baru virus Covid-19. "Sejalan dengan hasil Ratas Kabinet untuk menutup seluruh perbatasan dari luar negeri, baik darat, laut dan udara terhitung mulai 1 Januari - 14 Januari 2021, khususnya camat, lurah dan aparat kewilayahan di kawasan perbatasan," teragnya.

BACA JUGA:  Amien Rais Geram FPI Dilarang, Ferdinand: Ada yang Takut Gitu?

Terkait penanganan Covid-19, Safrizal juga meminta para peserta Rakor untuk memberikan dukungan terhadap vaksinasi Covid-19. "Mobilisasi aparat kewilayahan, Satpol PP dan Satlinmas, BPBD, Damkar, camat dan lurah untuk pengkondisian lapangan. Termasuk atensi untuk obyek vital dari berbagai ancaman termasuk kebakaran, seperti Laboratorium, tempat penyimpanan vaksin," katanya.

Ia menegaskan akan terus melakukan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Korbinwas) Umum untuk mengawal penanganan Covid-19 dalam perspektif kewilayahan.

Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di 2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.

BACA JUGA:  Budiman Sudjatmiko: Kemungkinan Ada Kelompok Tertentu Manfaatkan FPI untuk Tujuan Oportunis, Perlu Ditelusuri

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut langkah pertama ialah memperketat disiplin protokol kesehatan semakin diperketat.

"Untuk memastikan masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya herd immunity (kekebalan kelompok)," jelasnya.

Kedua, upaya 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) terus diperkuat. Dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat yang positif dapat dideteksi lebih cepat, dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai standar. Sehingga menekan angka kasus aktif dan mengurangi angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.

BACA JUGA:  Gisel Unggah Permintaan Maaf ke Gempi, Netizen Salfok Komentar Gading Marten

Selanjutnya, jika kasus positif masih tinggi, adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. "Penting diketahui, mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi, ini sangat berpotensi meningkatkan angka penularan," jelasnya.

Oleh karena itu, dengan pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan penularan yang terjadi. Pembatasan ataupun pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan di suatu daerah merupakan aspek yang harus dilakukan sejalan dengan naik turunnya kasus Covid-19.

Ia berharap pada 2021 masyarakat tetap mengedepankan semangat dan optimisme, karena dapat menjadi titik balik penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Apabila seluruh kebijakan dalam rangka upaya penanganan pandemi Covid-19 dipatuhi masyarakat. (khf/fin)