Perbaiki Skema Penyaluran Bansos

JAKARTA – Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu dicarikan formulasi yang tepat. Eksekusi akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai perwakilan pemerintah pusat. Selanjutnya, harus ada sinkronisasi antar lembaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak K/L melakukan koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga ada kesepahaman antara yang dikerjakan di tingkat pusat dan daerah.

BACA JUGA:  Polri Bakal Perpanjang Masa Tugas Satgas Tinombala yang Buru MIT di Poso

"Kami mohon kiranya nanti kalau dari pemerintah pusat sudah melakukan sinkronisasi data, kemudian skema programnya, tiap-tiap K/L kami sarankan melaksanakan koordinasi pusat dan daerah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah," kata Tito.

Mantan Kapolri ini juga membahas dua hal. Pemutakhiran data dan eksekusinya. Terkait dengan pemutakhiran data, ia berharap agar kelurahan juga dapat melakukan verifikasi dan pembaruan data dengan mekanisme yang sama yang dilakukan desa.

BACA JUGA:  PN Jaksel Perintahkan Penyidikan Kasus Dugaan Chat Mesum HRS Dilanjutkan

"Ini saran kami, libatkan pemerintah daerah karena meskipun menggunakan agen-agen jaringan dari kementerian, kalau tidak melibatkan pemerintahan daerah, nanti akan muncul perasaan tidak dilibatkan. Sementara mereka dianggap sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab. Jadi, mereka dilibatkan dalam verifikasi, paling tidak memberikan endorse bahwa data itu akurat," terangnya.

"Saran kami, perlu dilakukan sinkronisasi antara K/L memberikan skema Bansos. Baik dari Kemensos, Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Sehingga dapat diketahui nanti dari sinkronisasi ini siapa yang dapat double,” kata Tito, Selasa (29/12).

BACA JUGA:  Doakan Aa Gym Pulih dari Covid-19, Akhmad Sahal: Semoga Juga Sembuh dari Nyinyirin Pemerintah

Sebelumnya, diberitakan seorang wanita lansia meninggal dunia saat mengantri untuk memperoleh bansos. Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf ikut angkat bicara. Bukhori menyesalkan insiden wafatnya salah seorang penerima manfaat ketika penyaluran bansos dilakukan.

“Bansos sejatinya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, segala bentuk bantuan yang dapat menimbulkan petaka atau bahaya kematian justru bertentangan dengan tujuan utama bansos itu sendiri. Ini menguak catatan buruk terhadap model pendistribusian bansos yang dilakukan selama ini sehingga harus segera dievaluasi,” tegasnya.

Politisi PKS ini meminta supaya strategi penyaluran bansos di waktu mendatang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset pemerintah terhadap bansos.

BACA JUGA:  Belum Kunjung Negatif Covid-19, Wagub DKI Doakan Anies Baswedan

Harus ada mindset yang diubah terkait definisi bantuan sosial. Pertama, bantuan sosial adalah upaya pemerintah menghormati hak rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi. Kedua, bansos bukanlah sedekah pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi hak rakyat yang sudah semestinya diberikan oleh pemerintah dengan cara bermartabat.

Ketua DPP PKS ini mendesak supaya pemerintah mengambil inisiatif lebih dalam penyaluran bansos. Ia meminta supaya penyaluran bansos di waktu mendatang bisa diantarkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Pemerintah perlu memberdayakan petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, atau jika perlu menggandeng RT dalam menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat. Sebab, ada banyak nilai positif dari strategi seperti ini bila diterapkan,” tandasnya. (khf/fin)