Kebhinekaan Didorong Masuk Bahan pendidikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong, supaya nilai keragaman atau kebhinekaan didorong masuk dalam bahan pendidikan di sekolah. Itu bertujuan, agar perbedaan tidak boleh menjadi alat perselisihan.

Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, bahwa setiap warga dalam satuan pendidikan sudah pasti memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Untuk itu, nilai keberagaman baiknya masuk dalam pendidikan di sekolah.

BACA JUGA:  Polri Bakal Perpanjang Masa Tugas Satgas Tinombala yang Buru MIT di Poso

"Kebhinekaan harus didorong dalam satuan pendidikan untuk menjadikan keragaman sebagai satu bahan pengajaran. Sangat rugi kalau sekolah tidak memasukkan keragaman sebagai sumber belajar," kata Totok dalam diskusi daring, Selasa (29/12).

Menurut Totok, dengan mempelajari keragaman di lingkungan pendidikan, khususnya siswa dapat melebur. Artinya, nilai tentang keberagaman sebagai bahan ajar dapat mendorong siswa saling berinteraksi.

"Kalau kita melatih anak untuk berhubungan berinteraksi dengan sesamanya maka keberagaman itu sendiri adalah sumber belajar," ujarnya.

BACA JUGA:  Pelapor Kasus Video Syur Gisel Jadi Bulan-bulanan, Warganet: Kurang Kerjaan Ngelaporin

Terlebih lagi, kata Totok, ketika keragaman diajarkan di sekolah, maka kebersamaan akan tumbuh sebagai karakter di diri siswa. Sehingga ke depan, Indonesia memiliki generasi yang paham keragaman sebagai kekayaan yang dimiliki.

"Para siswa nantinya juga terbiasa saat terjun dalam wilayah yang lebih kompleks," imbuhnya.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid menilai, bahwa ruang pendidikan saat ini telah kuasai oleh sikap elitis dari penganut agama mayoritas.

BACA JUGA:  Aa Gym Positif Corona, Denny Siregar: Gimana Mau Jokowi atau Aa yang Divaksin Duluan?

"Dalam ruang institusi pendidikan kita muncul pandangan, sebagai mayoritas lebih berhak atas apapun," kata Alissa.

Menurut Alisa, terjadinya ketegangan antar kelompok biasanya muncul bukan karena agama. Melainkan, karena pihak mayoritas yang merasa berkuasa. Artinya, sikap kelompok mayoritas tersebutlah yang menjadi persoalan.

"Mereka lupa, padahal demokrasi itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat, menjamin semua individu dan warga negara mendapat hak-hak konstitusi, itu yang dilupakan, yang penting mayoritas berkuasa," tuturnya.

BACA JUGA:  MenkopUKM Sampaikan Refleksi Kinerja 2020 serta Adaptasi dan Transformasi KUMKM 2021

Alisa menambahkan, keberagaman terkait suku dan agama kini sudah menjadi persoalan besar di Indonesia. Pasalnya, banyak konflik timbul akibat perbedaan perspektif karena hal tersebut.

"Sebagaimana pesan Gus Dur, Indonesia ada karena keberagaman, kalau enggak ada keberagaman enggak ada Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai, bahwa paham intoleran di antara siswa tidak lahir dari sekolah. Melainkan, dari lingkungan sekitar mereka.

BACA JUGA:  Sibuk Endorse di Tengah Status Tersangka, Netizen Gregetan ke Gisel

"Untuk itu, sekolah dapat membentuk ekstrakurikuler keagamaan secara mandiri. Hal ini agar siswa tidak disusupi paham keagamaan yang tak benar dari luar sekolah," kata Doni.

Namun sayangnya, kata Doni, masih terdapat guru yang tidak percaya diri untuk mengelola sendiri kegiatan keagamaan untuk anak didiknya. Alhasil, peserta didik ikut kegiatan keagaman di luar lingkungan sekolah.

"Kalu sudah berada di luar lingkungan sekolah, anak ini bisa saja masuk kedalam kelompok yang mengarah ke intoleran dan radikalisme," pungkasnya. (der/fin)