Jamaah Haji 2021 Dilengkapi Kartu Pintar Baru

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi akan melengkapi jemaah haji tahun 2021 dengan kartu pintar (smart card) yang baru. Pengadaan kartu pintar ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah Saudi untuk memudahkan pelayanan jemaah dengan memanfaatkan fitur berteknologi canggih.

Kementerian Haji meluncurkan platform serta kartu pintar Haji saat Forum Budaya Makkah 2020 bertema, 'Bagaimana menjadi contoh di dunia digital'.

BACA JUGA:  Gus Mis Siap Gantikan Menag Debat Populisme Islam dengan Fadli Zon: Gelar di UIN Jakarta

Seperti dikutip dari Saudi Press Agency, Selasa (29/12/2020), kartu pintar yang baru itu berisi barcode yang menyimpan informasi pribadi, medis, tempat tinggal, serta menjadi pemandu jamaah ke tempat tinggal di Mashaer.

Selain itu, Perangkat ini mengandalkan teknologi komunikasi jarak dekat yang membuat kartu dapat dibaca melalui perangkat layanan mandiri di Holy Mashaer.

BACA JUGA:  Polri Bakal Perpanjang Masa Tugas Satgas Tinombala yang Buru MIT di Poso

Pada musim haji 2 tahun lalu, otoritas Saudi membagikan 50.000 kartu pintar kepada jemaah. Kesamaannya dengan kartu pintar sebelumnya, produk terbaru ini juga diatur melalui pusat kendali terpadu yang dijalankan bersama oleh pemerintah dan lembaga swasta.

Sementara di tanah Air, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 sehubungan belum selesainya pandemi COVID-19.

"Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi," kata Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Oman Fathurahman beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:  Atasi Kemacetan, Hotel di Puncak Bogor Disarankan Sediakan Bus untuk Pengunjung

Oman menyebutkan, bahwa pemerintah Arab Saudi hingga sekarang belum memberikan informasi resmi tentang pelaksanaan haji 2021. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 pun belum selesai di seluruh dunia.

Menurut Oman, persiapan haji 2021 jelas tidak mungkin menunggu keterangan resmi Saudi dan pandemi yang belum selesai. Karena itu, pemerintah mengidentifikasi beberapa potensi masalah dan dampaknya sekaligus menyiapkan skema mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 2021.

BACA JUGA:  MenkopUKM Sampaikan Refleksi Kinerja 2020 serta Adaptasi dan Transformasi KUMKM 2021

Peta masalah yang disiapkan terkait tiga skema penyelenggaraan ibadah haji yakni pemberangkatan semua calon jamaah sebanyak 221 ribu orang, pembatasan kuota jika pandemi belum selesai dan vaksin belum ditemukan, serta pembatalan keberangkatan bila Saudi tidak memberi kuota.

Sementaranya dampaknya terkait dengan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). (der/fin)