Cair 4 Januari, Bansos Jangan Disunat

JAKARTA - Pemerintah memastikan melanjutkan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 pada 2021. Total anggaran yang disediakan Rp110 triliun. Bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 dan harus sesuai yang diberikan alias tak boleh disunat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam APBN 2021, anggaran Rp 110 triliun telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari total anggaran tersebut, Rp 45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPK akan menerima Rp 200 ribu per bulan.

BACA JUGA:  PSG Resmi Pecat Thomas Tuchel, Siapa Penggantinya?

Selain itu, ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Lalu, untuk bansos tunai, telah disiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.

"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun," kata Jokowi saat ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).

Jokowi menekankan agar bansos segera disalurkan pada Januari. Sehingga diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:  Polri Bakal Perpanjang Masa Tugas Satgas Tinombala yang Buru MIT di Poso

"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan. Karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Presiden juga menginstruksikan bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, diubah menjadi ke bentuk tunai melalui pos atau bank.

"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," jelasnya.

BACA JUGA:  PN Jaksel Perintahkan Penyidikan Kasus Dugaan Chat Mesum HRS Dilanjutkan

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran. Bahkan jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.

"Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data," tegasnya.

BACA JUGA:  Teddy Terus Mendesak Minta Harta Warisan Lina, Sule pun Bereaksi

Namun yang tak kalah pentingnya, Jokowi mengingatkan jajarannya agar bansos tidak ada yang dipotongan dalam bentuk apa pun, seperti kejadian di Jabodetabek. Jokowi meminta bansos dikirimkan langsung ke rekening penerima manfaat.

"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun, rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan," kata tegasnya.

BACA JUGA:  Kisah Bayi Meninggal di RSI yang Pulang Menggunakan Sepeda Motor

Usai ratas, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.

"Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," katanya.

Sesuai arahan Jokowi, Risma pun memastikan bansos sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek diubah menjadi bantuan tunai.

BACA JUGA:  Bila Perlu Rapid Test Antigen Langsung di Lokasi Kerumunan

"Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur," katanya.

BACA JUGA:  Fadli Zon Sebut Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM, Faizal Assegaf: Stop Komporin Umat, Kalau Ada Bukti Sodorkan

Dijelaskannya, pembahasan berbagai skema dan data penerima bansos 2021 masih dalam proses finalisasi.

"Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan (data) hari ini ke daerah dan (data) itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari, 'Bu 1 Januari kita libur?' Kita nggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," ungkapnya.

BACA JUGA:  Jefri Nichol Unggah Video Basah-basahan, Komentar Menggoda Ariel Tatum Disorot

Selain itu, dia beralasan rata-rata belanja sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia.

"Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Penerima program sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tahun ini adalah 18,8 juta penerima dengan menerima Rp200.000 per bulan untuk Januari sampai dengan Desember," tambah Risma.

Sedangkan untuk Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

BACA JUGA:  Marzuki Alie Suruh Netizen Belajar HGU Ponpes FPI, Dedek Uki: Arogansi Politisi Senior

"Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," bebernya.

Selain itu, ada Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara.

"Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," jelasnya.

BACA JUGA:  Jamaah Islamiyah Anggarkan Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah

Untuk mengatisipasi penyelewengan, Risma menyebut akan mulai memperbaiki sistem pemberian bansos mulai Februari 2021.