Menkes Harus Prioritaskan Covid-19

JAKARTA - Budi Gunadi Sadikin merupakan Menkes RI pertama yang tidak berasal dari bidang kesehatan. Ditunjuknya Budi cukup mengundang perhatian sejumlah pihak. Alasannya, lebih dikenal sebagai pengusaha atau pebisnis.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, saat ini Indonesia masih dalam upaya melawan pandemi COVID-19. Menurutnya, dibutuhkan sosok Menkes yang bisa memahami pandemi Corona dari sudut pandang kesehatan, bukan hanya dari sudut pandang ekonomi semata.

BACA JUGA:  Muannas Ingatkan Tengkuzul: Jangan Bikin Gaduh, yang Dilaporkan Bukan Mimpi Bertemu Rasulnya

“Kita butuh sosok menteri kesehatan yang memahami pandemi COVID-19 sebagai persoalan berbasis kesehatan, bukan dipandang dari kacamata ekonomi dan moneter. Selesaikan dulu basis persoalan kesehatannya, baru pemulihan ekonomi,” ungkapnya, Jumat (25/12).

Netty enggan memberikan penilaian awal terhadap kinerja Budi G Sadikin sebagai Menkes. Ia hanya menegaskan Kemenkes adalah leading sector penanganan pandemi Corona.

“Saya tidak berani memprediksi apakah pergantian ini akan membuat Kemenkes memiliki kewenangan penuh menjadi leading sector penanganan pandemi COVID-19, membawa Indonesia lepas dari pandemi, atau malah membuat sistem kesehatan kita makin parah karena ditangani oleh bukan ahlinya,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Karen Nijsen Komentari Unggahan Natal Gading Marten, Netizen: New Year New Mama

Kendati demikian, Netty mengatakan pergantian Menkes adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia berharap Budi dapat memastikan masyarakat mendapatkan hak kesehatan.

“Pergantian Menkes telah diputuskan oleh presiden. Saatnya kita melihat, perbaikan apa yang akan terjadi dalam sistem kesehatan kita. Selamat bekerja, Pak Budi. Pastikan rakyat Indonesia mendapatkan hak kesehatannya dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin justru menyoroti posisi Menteri Kesehatan yang ditempati Budi Gunadi Sadikin. Alasannya, Budi tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan kesehatan.

BACA JUGA:  AP II: Jumlah Penumpang Bandara Capai 735.186 Orang, Setengahnya Disumbang Soetta

“Budi diketahui bersama adalah background pengusaha. Ini justru aneh gitu lo. Karena menurut agama, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tinggal menunggu kehancuran. Ini harus kita awasi bersama,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network.

Direktur Eksekutif Indonesia Poltical Review ini melanjutkan, jangan sampai, urusan kesehatan justru dijadikan proyek dan bisnis. Karena latar belakang menterinya yang memang pengusaha atau pebisnis.

“Ini yang harus disoroti. Harus diawasi kita semua. Karena memang tidak memiliki latar belakang yang menyangkut kesehatan. Jangan sampai nantinya dijadikan ladang bisnis gitu lo. Ini harus diawasi,” tegasnya. (khf/fin)