WHO Tunggu Indonesia di G20

BADUNG - Kepemimpinan Indonesia di G20 untuk periode 2022 sudah dinanti oleh dunia internasional. Salah satunya Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Indonesia diharapkan dapat memperkuat solidaritas negara-negara di Asia Pasifik.

"WHO menanti saat bekerja sama dengan Indonesia saat Indonesia memimpin G20 pada 2022. Kami berharap Indonesia tetap berkomitmen memelihara solidaritas di kawasan demi membangun Asia Pasifik yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan," kata Tedros pada pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12).

BACA JUGA:  Hakim Agung Dudu Duswara Meninggal Dunia Usai Terkonfirmasi Positif Covid-19

Tedros dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres memberi kata sambutan pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-13 di hadapan ratusan delegasi asing yang mengikuti acara lewat aplikasi video konferensi.

Keduanya memberi sambutan lewat tayangan yang telah direkam sebelumnya dan disiarkan pada acara pembukaan. Tedros menyambut baik acara Bali Democracy Forum dan menyebutkan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:  Selidiki Bentrok Polisi-FPI, Komnas HAM Panggil Dirut Jasa Marga dan Kapolda

"Aturan hukum merupakan faktor penting yang membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pelindungan terhadap lingkungan, dan mengurangi kesenjangan," paparnya.

Dampak pandemi COVID-19 yang dialami warga di lebih dari 200 negara menunjukkan sektor kesehatan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dan politik.

BACA JUGA:  Akhir 2020, Kementerian PUPR Targetkan 900 Ribu Unit Rumah Terbangun

"Khususnya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Nyawa dan sumber pendapatan banyak yang hilang, stabilitas sosial, politik, dan ekonomi pun terancam oleh virus Covid-19 yang mewabah di tengah tingginya kesenjangan antarnegara. Khususnya terkait kapasitas sistem kesehatan," imbuhnya.

Untuk mengatasi krisis, Tedros mengatakan vaksin, obat-obatan, dan peralatan lain terkait penanganan COVID-19 merupakan barang milik bersama. Hal ini yang tidak dapat dikuasai oleh pribadi, kelompok, atau negara tertentu.

BACA JUGA:  Akhir 2020, Kementerian PUPR Targetkan 900 Ribu Unit Rumah Terbangun

"COVID-19 adalah krisis global. Sehingga vaksin, obat-obatan, dan peralatan lainnya harus dibagi merata. Itu semua adalah barang milik bersama. Bukan komoditas milik pribadi," tegas Tedros.

Seperti diketahui, Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang bertujuan menempatkan demokrasi sebagai agenda utama rencana pembangunan negara-negara di Asia Pasifik.

BACA JUGA:  Ada Pelanggaran, Pemungutan Suara Pilkada 2020 di 43 TPS Berpotensi Diulang

BDF digagas dan digelar rutin tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008. Sebanyak 73 negara sebagai pengamat dan 10 organisasi internasional. BDF pada tahun ini digelar secara virtual dan tatap muka di Nusa Dua, Bali. Untuk pertemuan virtual, ada lebih dari 500 peserta dari 69 negara dan empat organisasi internasional yang mengikuti berbagai rangkaian acara.

Untuk pertemuan tatap muka, ada 44 perwakilan dari 26 negara dan tiga organisasi internasional. Menlu RI, Retno Marsudi memastikan seluruh rangkaian acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. "Semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, tanpa terkecuali telah melakukan PCR test. Hasilnya negatif," ujar Retno. (rh/fin)