JAKARTA - Selain tenaga medis, pemerintah diminta untuk memprioritaskan vaksin kepada dunia pendidikan. Terlebih, pembelajaran tatap muka (PTM) akan mulai diberlakukan pada Januari mendatang.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menjelaskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan pemerintah dinilai telah membuat para pelajar kehilangan hak belajarnya (learning loss). Karenanya, Pemerintah diminta untuk memprioritaskan dunia pendidikan pada program vaksinasi. Terutama menjelang akan dibukanya sekolah untuk PTM pada Januari 2021.
"Kita minta pemerintah agar dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas vaksinasi diawal," katanya, Rabu (9/12).
BACA JUGA: Ketua KPK Harap Hakordia 2020 Jadi Momentum Kesadaran Budaya Antikorupsi
Dia berpendapat, vaksin dapat mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Sebab, program vaksinasi bisa mempercepat proses PTM. Guru dan siswa akan lebih berani masuk ke sekolah."Semangatnya memproteksi siswa. Kedua agar PTM bisa dilaksanakan dengan aman. Sehingga learning loss yang jadi warning bank dunia itu bisa kita tuntaskan, kita kurangi dengan cara secepatnya lewat pembelajaran tatap muka," terangnya.
Senada diungkapkan, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. Dia berharap guru menjadi salah satu prioritas program vaksinasi.
BACA JUGA: Keponakan Ratu Atut Klaim Menang, Putri Hashim-Maruf Amin Kalah?
“Guru merupakan pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” ujarnya.Namun, pemberian vaksin harus sesuai keinginan para guru.
“Jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi terkait vaksinasi. Sebab kehadiran vaksin Sinovac masih belum dipahami menyeluruh di kalangan masyarakat, termasuk guru.
BACA JUGA: Komentar Tewasnya 6 Laskar FPI di Tangan Polisi, Refly Harun: Memang Sedikit Agak Aneh
"Ini penting bagi pemerintah pusat untuk meyakinkan masyarakat, khususnya guru atau orangtua siswa, tentang efektivitas, keamanan dari vaksin ini, termasuk tahapan uji coba," ungkapnya.Sosialisasi secara masif, menurutnya sangat penting. Sebab sejumlah guru juga belum menganggap vaksin Sinovac sebagai jawaban mengatasi wabah. Tidak sedikit guru yang enggan divaksin.
“Saya mendapatkan curhatan dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya.
BACA JUGA: Waspada, Tegal Berpotensi Diguyur Hujan Seharian dalam 3 Hari ke Depan
Sebab, mereka tidak ingin dijadikan bahan percobaan efektivitas vaksin. Begitu juga kekhawatiran akan efek samping yang akan ditimbulkan.Dia meminta, agar semua tahapan uji coba vaksin dapat dipenuhi terlebih dulu. Sebab, belum terbukti keamanannya, termasuk status halal baik dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) maupun MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Sedangkan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menjadikan vaksinasi sebagai salah satu alasan memberi izin PTM.
BACA JUGA: Cak Nun: Sambil Tunggu Jokowi Ucap Belasungkawa Atas Kematian 6 Rakyatnya
"Keseluruhan faktor harus dipertimbangkan secara holistik oleh Pemda," katanya.Meski demikian, Evy mengingatkan bahwa vaksin bukan menjadi satu-satunya alasan. Pemda harus tetap memperhatikan risiko dan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayahnya.
"Pemda juga harus melihat kondisi kesehatan warga pendidikan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan, kesiapan satuan pendidikan, ketersediaan transportasi," tegasnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan prioritas vaksin sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo dan mengikuti standar World Health Organization (WHO).
