Ustad Maaher Ditangkap, Refly Harun: Negara Bermasalah dalam Menggunakan UU ITE

Beranda Hukum dan Kriminal Ustad Maaher Ditangkap, Refly Harun: Negara Bermasalah dalam Menggunakan UU ITE

JAKARTA– Soni Eranata alias Ustad Maaher At-Thuawailibi ditangkap oleh Bareskrim Polri di kediamannya di Bogor Jawa Barat pada Kamis (3/12), pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

Maaher ditangkap atas dugaan ujaran kebencian di media sosial. Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/184/XII/2020/Dittipidsiber, Maaher At-Thuailibisudah disebut sebagai tersangka.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, penguasa saat ini bermasalah dalam menegakan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU- ITE). Sebab maksud dari UU ITE itu adalah untuk melindungi warga negara dari kejahatan melalui dunia cyber.

“Misalnya tipu menipu, tapi yang terjadi justru jadi alat ampuh bagi penguasa untuk membungkam lawan politiknya membungkam orang yang kritis,” ujar Refly Harun dikutip dari chanel YouTubenya, Jumat (4/12).

Dia menjelaskan, negara ini akan menjadi negara yang tertutup jika para pengkritik dibungkam, dianggap menyebar kebencian dan provokasi.

“Misalnya atas fenomena ITE ini lalu dianggap menyebarkan kebencian atau memprovokasi, kan sulit kita. Maka negara ini akan menjadi negara yang tertutup,” ungkap Refly.

Terkait kasus Ustad Maaher, Refly Harun mempertanyakan langkah kepolisian yang tidak menggunakan langkah-langkah rekonsiliasi. Menurutnya, seharusnya Maaher terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi atas lapor tersebut. Jika memungkinkan sebagai tersangka, maka dijadikan tersangka.

“Pakah iya, perlu ditangkap, apakah tidak diperiksa terlebih dulu baru dinyatakan sebagai tersangka kalau memang pantas dijadikan tersangka?

Apakah pendekatan tidak pendekatan perdata saja. Kalau ada orang yang mengadu ke Bareskrim, ya tinggal direkonsiliasi, dipanggil orang yang diadukan lalu direkonsiliasi, nih ada pengaduan, apakah kalian mau saling memaafkan atau tidak,” ucap Refly Harun.

Dia menilai, jika penegak hukum langsung main tangkap, maka negara seperti campur tangan dalam konflik antar sesama anak bangsa. “Nah ini berbahaya, karena negara bisa subjektif dalam melakukan tindakan,” katanya.

Refly mengatakan, ada berbagai macam kasus ujaran kebencian yang saat ini belum diproses hukum. Misalnya dari beberapa konten pengguna media sosial yang dianggap dekat dengan penguasa.

“Kita lihat konten penghinaan si A, yang langsung ditangkap dengan konten yang lainnya mungkin jauh lebih keras kontennya. Tapi konten ini dianggap dilindungi oleh kekuasaan atau orang yang melakukan adalah orang yang besar sehingga tidak bisa diadukan maka yang terjadi adalah diskriminasi penegakan hukum. Apalagi ini sifatnya delik aduan,” papar Refly Harun. (dal/fin). 

 

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Gempa Bumi Sulbar

JAKARTA - 15 Januari 2021, sejumlah wilayah di Sulawesi Barat (Sulbar) diguncang gempa. Berkekuatan 6,2 Magnitudo, gempa terjadi sekira Pukul 01:28:17 WIB atau 02.28...

Gandeng KPK, PLN Targetkan Sertifikasi 92 Ribu Persil Tanah Senilai Rp1.600 T

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan sertifikasi...

Layanan TelkomGroup Beroperasi Normal Pasca Gempa di Majene dan Mamuju

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus mengupayakan agar layanan telekomunikasi TelkomGroup tetap beroperasi normal pasca terjadinya gempa di wilayah Majene dan Mamuju,...

Ketua KPK Pastikan Seluruh Pegawai Bakal Divaksin Covid-19

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pelaksanaan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News