Pemerintah Izinkan Lapindo Bayar Utang Pakai Aset Perusahaan

Beranda Ekonomi Pemerintah Izinkan Lapindo Bayar Utang Pakai Aset Perusahaan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mengizinkan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo melunasi utang menggunakan aset yang dimiliki.

“Mereka mau menyerahkan aset, oke,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmawarta dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (4/12).

Isa menuturkan, pihak Kemenkeu beserta instansi terkait akan mencoba untuk melihat nilai aset-aset yang digunakan untuk membayar utang sejumlah Rp1,91 triliun.

“Kita jajaki itu. Kita akan lihat aset mana, karena yang jelas kan aset di wilayah yang terdampak itu yang mereka tawarkan pertama,” ujarnya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya hingga 31 Desember 2019 kepada pemerintah sebesar Rp1,91 triliun.

Dengan rincian pokok utang sebesar Rp773,38 miliar, bunga Rp163,95 miliar, dan denda Rp981,42 miliar.

“Itu akan kita lihat. Kita akan valuasi kalau memang nilainya ada dan cukup ya tidak masalah akan kita ambil juga,” katanya.

Menurut Isa, adanya keputusan untuk mengizinkan pembayaran utang tersebut melalui aset mencerminkan adanya kemajuan dari sisi internal pemerintah.

“Kita ada kemajuan internal di lingkungan pemerintah tapi karena internal maka kita konsultasi dengan Kejaksaan Agung dan BPK. Nanti kalau sudah ada kesimpulan kita mulai mengambil action,” jelasnya.

Ia menegaskan esensi dari diberikannya izin membayar utang melalui aset adalah pemerintah ingin menciptakan progres agar kewajiban Lapindo terhadap negara tersebut dapat terpenuhi.

Sejauh ini Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar sekitar Rp5 miliar utang kepada pemerintah terkait dana talangan bagi warga terdampak semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Esensinya adalah kita mau berprogres dengan mencoba berbagai cara agar kewajiban Lapindo itu bisa dipenuhi,” tegasnya.

Meski demikian Isa menyatakan jika nilai aset yang diajukan tidak cukup dengan total utang maka pemerintah akan segera mencari cara lain termasuk meminta pembayaran secara tunai.

“Pembayaran tunai itu tetap menjadi opsi utama bagi kami, tapi kami sekarang mulai melihat opsi lain yang mungkin bisa mereka pakai untuk melunasi kewajiban itu,” katanya. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Segera Data Rumah Warga Terdampak

JAKARTA – Proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 harus segera diselesaikan. Harapannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca...

Viral Siswi Non-muslim Dipaksa Berjilbab, Pihak Sekolah Minta Maaf

JAKARTA- Pihak Sekolah SMK Negeri 2 Padang minta maaf terkait adanya aturan yang mewajibkan siswi non muslim menggunakan jilbab di lingkungan Sekolah. Kepala SMKN...

Pemda Diminta Fasilitasi PTM

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong, agar sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menjalankan Pembelajaran...

Namanya Dibawa-bawa Pandji Pragiwaksono Soal FPI dan NU, Ini Klarifikasi Thamrin Tomagola

JAKARTA-  Sosiolog Thamrin Amal Tomagola angkat bicara terkait Pandji Pragiwaksono yang membawa-bawa namanya dalam pernyataan soal Front Pembela Islam (FPI), Nahdatul Ulama (NU) dan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News