Fasilitas Disabilitas Tidak Berfungsi

Beranda Nusantara Fasilitas Disabilitas Tidak Berfungsi

CIHIDEUNG – Di momen Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020, warga Kota Tasikmalaya berharap adanya perbaikan sarana yang lebih layak, terutama bagi penyandang disabilitas. Gegap gempitanya pembangunan di kota ini, nyatanya masih menyisakan keluhan bagi mereka.

Seperti yang diungkapkan DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Tasikmalaya, Usman mengatakan fasilitas umum yang ada di Kota Resik belum memberi kenyamanan bagi warga disabilitas.

Terutama sarana pedestrian yang sejatinya telah disiapkan pemerintah yakni jalur khusus penyandang tuna netra belum sesuai harapan mereka.

“Saya dulu itu berani ke Cihideung sendirian, sekarang sulit. Padahal ada treck khususnya tapi tidak berfungsi optimal,” tuturnya kepada Radar di sekretariatnya Jalan Argasari Kecamatan Cihideung, Kamis (2/12).

BACA JUGA: Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos 2021 Bakal Dilakukan Sesuai Jadwal

Ia mengeluhkan saat ini fungsi trotoar bagi warga umum saja sudah sulit digunakan. Mulai dari adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melapak di ruang pejalan kaki, sampai dengan trotoar di sejumlah ruas jalan yang tidak ideal.

“Ya mau jalan aman bagaimana ada PKL yang buka lapak di trotoar. Belum lagi tiang-tiang utilitas listrik, telepon bahkan reklame. Ada lagi, trotoar khusus disabilitas terbentur pepohonan,” keluhnya seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup).

Ia berharap pemerintah lebih optimal lagi dalam membangun fasilitas, terutama bagi penyandang disabilitas. Mengimplementasikan program kegiatan sesuai kebutuhan, bukan hanya sekadar membangun dan menyediakan tanpa bisa dipastikan hal itu dibutuhkan dan berfungsi optimal terhadap penggunannya.

BACA JUGA: Ancam Penggal Kepala Habib Rizieq, Anggota Polisi Ini Ditangkap dan Diperiksa Propam

“Di kita belumlah, kalau Bandung sudah sangat nyaman bagi kami. Di sini nyebrang saja susah karena belum ada jembatan penyebrangan. Trotoar sudah ada tapi tidak bisa digunakan juga,” kata Usman.

Di sisi lain berkaitan pelayanan lain seperti bantuan, kepedulian bahkan pelatihan keterampilan dan pendampingan. Pihaknya menilai pemerintah sudah sangat dirasakan kehadiran dan kepeduliannya. Namun, pihaknya tetap mengharapkan adanya regulasi daerah yang spesfik mengatur berkenaan disabilitas agar mereka mendapatkan payung hukum yang jelas.

“Kalau program bantuan segala macam sudah cukup membantu, cuma dari sisi fasilitas publik dan sarpras masih belum dirasa optimal,” ucapnya.

“Meski di area perkantoran pemerintah sudah disediakan akses-akses khusus bagi disabilitas, tapi kan sehari-hari kami beraktivitas di kawasan umum. Maka diharapkan bisa dilengkapi dengan ideal,” harapnya melanjutkan.

BACA JUGA: Ini Daftar Artis Maupun Idol Group K-Pop Terpopuler 2020 Versi Spotify

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan mengakui perlu adanya optimalisasi ketersediaan pelayanan dan fasilitas bagi warga disabilitas. “Terutama di wilayah fasilitas umum dan sosial. Kita dorong supaya dilengkapi dengan serius, karena mereka juga wajib mendapat hak dan perlakuan sama dengan warga pada umumnya,” kata Ahmad.

Ke depan, lanjut dia, Pemkot jangan hanya berorientasi melaksanakan kegiatan dan tuntas secara administratif. Melainkan, sudah mengukur ke arah manfaat dan benfit positif dari suatu program yang digulirkan terutama kaitan pembangunan fasilitas umum.

“Jadi konsentrasinya tidak cukup sampai pekerjaan tuntas, namun nilai kemanfaatan harus terukur. Karena outputnya nanti dirasakan pengguna yakni masyarakat,” kata dia.( igi)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Petinggi GP Ansor Ini Sentil Risma: Butuh 99 Tahun Bereskan Gelandangan di Indonesia, Bayangkan!

JAKARTA- Perhatian Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada gelandangan di DKI Jakarta terus dilakukan. Terbaru, Risma memberi pekerjaan kepada 15 gelandangan dan pengemis untuk...

Segera Data Rumah Warga Terdampak

JAKARTA – Proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 harus segera diselesaikan. Harapannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca...

Viral Siswi Non-muslim Dipaksa Berjilbab, Pihak Sekolah Minta Maaf

JAKARTA- Pihak Sekolah SMK Negeri 2 Padang minta maaf terkait adanya aturan yang mewajibkan siswi non muslim menggunakan jilbab di lingkungan Sekolah. Kepala SMKN...

Pemda Diminta Fasilitasi PTM

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong, agar sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menjalankan Pembelajaran...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News