PSI Ajak Fraksi Lain di DPRD DKI Tolak RKT 2021

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak fraksi lain menolak rencana anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta 2021 senilai Rp888 miliar.

"Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual, Kamis (3/12).

Menurutnya, apabila fraksi DPRD beramai-ramai menyampaikan penolakan maka rencana penambahan anggaran RKT 2021 diprediksi batal.

"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," ucap Michael.

Akan tetapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT itu, kata Victor, jalan lainnya yang bisa diambil adalah melalui gubernur dan evaluasi Kemendagri.

"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD. Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.

Dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi anggaran hingga Rp8.383.791.000 per tahun.

Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. (riz/fin)