Kasus Suap Proyek Indramayu, KPK Geledah Kantor DPRD Jabar

Beranda Hukum dan Kriminal Kasus Suap Proyek Indramayu, KPK Geledah Kantor DPRD Jabar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (3/12).

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019 dengan tersangka Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozaq Muslim (ARM).

“Hari ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Provinsi Jabar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/12).

Ali mengungkapkan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen, di antarany menyangkut penganggaran bantuan provinsi dan rekapitulasi usulan program kegiatan.

Setelahnya, lanjut dia, penyidik bakal menganalisa sejumlah dokumen analisa tersebut guna melakukan penyitaan.

“Berikutnya seluruh dokumen tersebut akan dianalisa dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut,” ucap Ali.

Sebelumnya pada Rabu (2/12), KPK juga telah menggeledah rumah tersangka Rozaq di Indramayu serta mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

KPK pada Senin (16/11) telah menetapkan Rozaq sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain.

KPK juga telah menyita uang Rp1.594.000.000 yang merupakan pengembalian uang dari Rozaq terkait kasus tersebut.

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta.

Empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Ramai Soal Rasisme, Prof Henuk Pernah Sandingkan Foto Pigai dengan Monyet dan Bilang Orang Papua Bodoh

JAKARTA- Nama Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Yusuf Leonard Henuk juga disebut-sebut netizen di media sosial, setelah Kepolisian menangkap Ketua Relawan Jokowi-...

Anggaran UMKM Tahun 2021 Paling Besar

JAKARTA - Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilanjutkan di 2021. Bantuan kepada masyarakat akan menelan biaya sekitar Rp553,09 triliun."Alokasi pemulihan ekonomi di 2021 ini...

Diskon Tarif Listrik Diperpanjang Hingga Juni 2021

JAKARTA - Pemberian diskon tarif listrik kembali diperpanjang yang semula Januari-Maret 2021, menjadi hingga Juni 2021. Pemberian stimulus listrik kali ini berbeda dari periode...

Presiden Jokowi Ikut Vaksin Kedua

JAKARTA-  Presiden Joko Widodo mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1).Seperti pelaksanaan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News