Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda

Beranda Hukum dan Kriminal Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8...

JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp4 miliar dan 8 unit sepeda yang diduga dibeli menggunakan uang suap perizinan ekspor benih lobster.

Sejumlah barang itu diamankan tim penyidik saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/12).

“Rabu (2/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah jabatan menteri kelautan dan perikanan di jalan Widya Chandra V Jakarta,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12).

Selain uang dan sepeda, tim penyidik juga turut mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara serta barang bukti elektronik.

Ali mengatakan, tim penyidik bakal menganalisa seluruh temuan tersebut untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti perkara.

“Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tsb untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini,” kata Ali.

Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka yaitu Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP.

Atas perbuatannya, keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Ketua KPK Pastikan Seluruh Pegawai Bakal Divaksin Covid-19

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pelaksanaan...

Jonatan Christie Gagal ke Semifinal Thailand Open

BANGKOK — Jonatan Christie juga gagal melenggang ke babak semifinal Thailand Open. Ia dikalahkan unggulan keempat asal Denmark, Viktor Axelsen dalam duel dua set; 14-21 dan 5-21....

Mbak You akan Dipolisikan Terkait Ramal Jokowi Lengser, Mbah Mijan: Berlebihan!

JAKARTA- Ahli metafisika Mbah Mijan ikut berkomentar terkait kontroversi paranormal Mbak You yang rencananya akan dipolisikan karena meramal Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser di...

Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Jumat, 15 Januari 2021

JAKARTA - Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 15 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News