KY Dan Komjak Awasi Sidang Mafia Tanah Jakarta

Beranda Hukum dan Kriminal KY Dan Komjak Awasi Sidang Mafia Tanah Jakarta

JAKARTA – Mantan juru ukur tanah BPN, Paryoto diagendakan menjalani sidang atas kasus pemalsuan sertifikat tanah atau dugaan ‘mafia tanah’ di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (1/12). Paryoto dan Achmad Djufri disidang dalam kasus sertifikat palsu di Cakung Jakarta Timur.

Sementara satu tersangka lain, Benny Simon Tabalujan masih diburu polisi dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan kini kabarnya ada di Australia. Adapun persidangan ini, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) pun pastikan mengawasi sidang tersebut.

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus minta pada hakim PN Jakarta Timur tetap di rel yang benar. KY menegaskan, akan mengawasi sidang tersebut. “Minggu depan ini baru mau ke Jakarta Timur, saya kira hakim on the track saja. Jangan terpengaruh hal-hal yang bisa mengganggu marwah pengadilan,” ujarnya.

Terkait DPO, Jaja berpendapat, karena masih berada di luar negeri dan dalam memang sulit dieksekusi, atau dipaksa hadir di pengadilan. Namun, dirinya mempertanyakan kehadiran dari kuasa hukum Benny di Jakarta, yakni Harris Azhar.

“Kalau DPO itu bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya, bisa saja diminta pengacara agar hadir, ngapain sih lari-lari. Namun kalau memang tidak komunikasi kan sulit,” tuturnya.

Komisi Kejaksaan pun buka suara terkait peradilan yang digelar di Pengadilan Jakarta Timur. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak meminta, Majelis Hakim terus menjalankan persidangan kasus pemalsuan sertifikat tanah itu hingga tahap pengambilan keputusan.

Sejalan dengan itu, melalui Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejaksaan Agung dalam program tangkap buron (tabur) ikut membantu Polri memburu tersangka lainnya yang masih berstatus DPO itu. Kelak, putusan pada terdakwa kasus ini bisa menjadi pemberat bagi Beny Tabalujan dan tersangka lainnya saat di meja hijaukan.

“Jadi proses persidangan ini tidak menunggu. Bisa disidang secara terpisah. Tapi segera ditangkap buronan itu untuk mengikuti proses hukum. Kemudian, diperberat hukumannya dibandingkan vonis terdakwa lainnya,” kata Barita, di Jakarta, Selasa (1/12).

Memang, Barita berpandangan, jaksa bisa menempuh cara lain untuk mengadili Benny Tabalujan cs. Bisa saja, jaksa mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menggelar persidangan untuk terdakwa lainnya secara in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Namun, dia menekankan, upaya pencarian harus dioptimalkan.

“Boleh saja. Bisa ada ketentuannya. Kalau buronnya tidak kunjung ditangkap. Itu langkah yang bisa ditempuh. Tentunya, kalau in asentia itu harus tetap memaksimalkan mencari buronannya,” lanjut Barita.

Eksekusi DPO
Dihubungi terpisah, pakar hukum pidana, Prof Suparji Ahmad menilai, persidangan kasus pidana pemalsuan sertifikat bisa saja digelar in absentia alias tanpa menghadirkan terdakwa. Namun dinilai tidak akan efektif. Sementara jika tidak disidangkan dalam waktu yang lama, akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Beberapa kasus yang sudah diputus (in absentia) tapi tidak bisa dieksekusi (ditahan) jadi menurut saya tidak efektif sanksinya, misal vonisnya penjara. Tidak bisa dikuasai secara badan, bagaimana mengeksekusinya?,” ujarnya.

Suparji mengatakan, dalam kasus pidana seperti pemalsuan sertifikat ini, langkah yang mungkin dilakukan pengadilan biasanya lebih banyak bicara pada aspek alat buktinya.

“Jika misalnya dengan hukuman nanti, alat bukti berupa tanah yang sertifikatnya dipalsukan bisa diserahkan kepada yang berhak, itu akan menjadi alat bukti bagi hal lain misalnya di kasus perdata,” tuturnya.

Sebagai informasi, nama Benny Tabalujan terkait dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ,ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, nama Benny Tabalujan terkait dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ,ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini sendiri bermula ketika pelapor Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Saat itu, Abdul Halim terkejut karena pihak BPN mengatakan ada 38 sertifikat diatas tanah milik, Abdul Halim dengan nama PT. Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan Benny Simon Tabalujan sebagai tersangka. Benny juga sudah menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.

Adapun sidang di PN Jakarta Timur dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Khadwanto serta didampingi anggota Muarif dan Lingga Setiawan.(bkg/cc1/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Mbak You Ramal Jokowi Lengser di 2021, Muannas Minta Polisi Tangkap

JAKARTA- CEO Cyber Indonesia Muannas Alaidid meminta aparat kepolisian memproses hukum terhadap paranormal Mbak You terkait ramalannya yang menyebut Presiden Jokowi lengser di tahun...

PLN Fokus Amankan Warga dan Percepat Suplai Listrik di Wilayah Terdampak Banjir

BANJARBARU - PLN mengambil tindakan cepat mengamankan keselamatan masyarakat yang terdampak banjir di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya dengan melakukan pemutusan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News