66 Persen Publik Mau Divaksinasi

JAKARTA - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat yang menolak divaksinasi.

Dari data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi COVID-19. Namun sebanyak 16 persen tidak mau divaksin.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Jalani Isolasi Mandiri di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

"Vaksin ini diharapkan menekan penularan virus COVID-19 yang terus terjadi. Kalau ditanya apakah vaksin COVID-19 yang akan tersedia berkualitas, Pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli sesuai standar WHO. Tentu sudah melalui uji klinis. KPCPEN terbuka kepada MUI, BPOM. Semua pihak dilibatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama," ujar Erick dalam seminar daring di Jakarta, Selasa (1/12).

Dia menambahkan sejak awal sampai akhir, pemerintah memastikan akan ada barcode. Ini bertujuan menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi. "Seperti pemilu, dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya. Karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali," ucapnya.

BACA JUGA:  Geledah Kantor PT ACK, KPK Amankan Dokumen Ekspor Benih Lobster

Erick berharap digitalisasi satu data yang akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri benar-benar bisa disatukan.

"Karena kita mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai agregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo. Namun meski nanti vaksin sudah ada, disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) harus tetap dilakukan," pungkasnya.(rh/fin)