Polda Minta Simpatisan Tak Kawal Pemeriksaan Rizieq Shihab Besok

Beranda Metropolitan Polda Minta Simpatisan Tak Kawal Pemeriksaan Rizieq Shihab Besok

JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta simpatisan Habib Rizieq Shihab maupun FPI tidak datang untuk mengawal pemeriksaan pada Selasa (1/12) besok.

Polda mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang yakni Imam Besar FPI Rizieq Shihab, menantunya Hanif Alatas, serta Biro Hukum FPI berinisial AY.

“Kita mengimbau saja. Ke sini datang yang baik-baik saja, tidak usah bawa simpatisan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Senin (30/11).

BACA JUGA: Polda Metro Jaya Periksa Habib Rizieq Shihab Besok

Yusri pun berharap Rizieq dapat hadir memenuhi panggilan kepolisian guna memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

“Saya mengimbau taat hukum, kita warga negara Indonesia harus taat hukum, datang ke sini hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan di pemeriksaan,” tambahnya

Diketahui, ketiganya akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa di Petambura, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

BACA JUGA: Polisi: Tidak Pas Sebut Habib Rizieq Kabur dari Rumah Sakit

Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa tersebut ke tahap penyidikan.

Dalam penyelidikan kasus tersebut polisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pemda DKI Jakarta, panitia acara dan pihak-pihak terkait acara tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah satu pihak yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait kegiatan tersebut.

BACA JUGA: Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

Penyidik Kepolisian juga turut memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan beberapa Kepala Dinas DKI Jakarta untuk diklarifikasi.

Selain di Polda Metro Jaya, Polda Jabar juga telah menaikkan status dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena adanya kerumunan terkait acara MRS di Megamendung, Bogor, ke penyidikan.

Dalam kasus ini, penyidik menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Gempa Bumi Sulbar

JAKARTA - 15 Januari 2021, sejumlah wilayah di Sulawesi Barat (Sulbar) diguncang gempa. Berkekuatan 6,2 Magnitudo, gempa terjadi sekira Pukul 01:28:17 WIB atau 02.28...

Gandeng KPK, PLN Targetkan Sertifikasi 92 Ribu Persil Tanah Senilai Rp1.600 T

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan sertifikasi...

Layanan TelkomGroup Beroperasi Normal Pasca Gempa di Majene dan Mamuju

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus mengupayakan agar layanan telekomunikasi TelkomGroup tetap beroperasi normal pasca terjadinya gempa di wilayah Majene dan Mamuju,...

Ketua KPK Pastikan Seluruh Pegawai Bakal Divaksin Covid-19

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pelaksanaan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News