TIMIKA - Putra-putri dan cucu Pejuang Pepera meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua yang telah diberlakukan selama hampir 20 tahun sejak 2001 lalu.
"Yang jelas Otsus Papua Jilid II tetap jalan atau tetap dilanjutkan. Kami hanya minta perlu dievaluasi dan minta pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat yang selama ini menjalankan kebijakan Otsus di Papua, sebab sampai hari ini masyarakat selalu menilai bahwa otonomi khusus itu tidak berhasil, otonomi khusus itu gagal dan lain-lainnya," kata Ketua DPP Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera Yanto Eluay di Timika, Minggu (29/11).
Ia tidak memungkiri bahwa selama 19 tahun pemerintah pusat telah menggelontorkan dana triliunan rupiah ke Papua sebagai bentuk komitmennya memberikan otsus bagi Papua untuk dapat mengatur daerahnya sendiri.
Meski telah menggelontorkan uang yang banyak ke Papua, namun faktanya hingga saat ini sebagian besar rakyat Papua masih belum sejahtera bahkan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan.
"Uang yang diberikan Jakarta ke Papua sangat banyak, kalau memang ada kewenangan-kewenangan yang masih terganjal, hal-hal itu saja yang perlu direvisi untuk diatur kembali agar ke depan pelaksanaannya lebih baik dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat asli Papua. Kami akan terus mendorong pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang sudah diberikan selama 19 tahun berjalan ini," kata Eluay.
Ia kembali menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.
Para putra-putri dan cucu pejuang Pepera, katanya, bertanggung jawab untuk membawa Papua lebih maju dalam berbagai bidang dalam bingkai NKRI.
Memasuki Desember 2020, dia berharap agenda-agenda politik dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan NKRI di Papua tidak menimbulkan kondisi yang kurang kondusif dan tidak damai di tengah masyarakat.
"Papua itu mayoritas umat Kristen, di mana kami mengimani bahwa Desember itu merupakan bulan penuh damai. Mari menantikan dan menyambut kehadiran Juru Selamat Sang Raja Damai itu dengan hati yang penuh damai dan suka cita, jangan membuat hal-hal yang justru kita menjadi tidak aman, tidak tenteram dan tidak damai," kata dia.
Menurut dia, semua orang yang hidup di atas tanah dan negeri Papua memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan situasi damai.
"Apapun agenda politik yang mereka mau suarakan, termasuk saat 1 Desember, saya mau tegaskan bahwa Papua sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kita orang Papua adalah keluarga besar bangsa Indonesia," kata Eluay. (riz/fin)
