Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

Beranda Nasional Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid-19 terhadap Imam Besar (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Mahfud mengatakan, siapapun yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan bisa diancam dengan pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini buat bisa diambil oleh pemerintah,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (29/11).

Mahfud membenarkan pasien memiliki hak untuk merahasiakan catatan kesehatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Namun, menurutnya, ada ketentuan khusus yang tidak memberlakukan kerahasiaan data pasien tersebut.

“Tetapi, di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis bahwa kalau ada hukum khusus, maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan” kata Mahfud.

Dalam kasus Rizieq, kata Mahfud, berlaku hukum khusus yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kedua aturan itu menyebutkan catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu.

Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada Rizieq Shihab agar kooperatif dalam rangka penegakan hukum.

“Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama,” kata Mahfud.

Ia menambahkan seumpama Rizieq Shihab dinyatakan sehat dan tidak dapat menulari Covid-19 kepada orang lain, bisa saja Imam Besar FPI tersebut yang tertular karena kerap berada di antara kerumunan orang.

“Secara teknis kesehatan, itu sangat membahayakan bagi penularan Covid-19,” kata Mahfud.

​Dia mengatakan pihak RS UMMI dan MER-C juga akan dimintai keterangan oleh pihak berwajib.

Untuk itu, Mahfud meminta pihak terkait dapat kooperatif dan wajib hadir, agar kepolisian bisa mendalami keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.

“Dimintai keterangan itu, mungkin hanya perlu data-data teknis. Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk, dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap ia telah melanggar Undang-Undang,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, MER-C tidak memiliki laboratorium terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang berwenang melakukan tes Covid-19.

“Meskipun berdasarkan catatan MER-C itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes,” demikian Mahfud.

Diketahui, Rizieq Shihab sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ummi, Bogor setelah menghadiri berbagai kegiatan selama sepekan lebih sepulangnya dari Indonesia pada Selasa (10/11) lalu.

Rizieq menolak untuk menjalani tes usap Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Bogor dengan alasan telah menjalani tes usap secara mandiri.

Namun, Rizieq enggan menginformasikan ke Satgas Covid-19 Kota Bogor mengenai hasil swab yang kabarnya dilakukan Mer-C.

Belakangan, Rizieq meninggalkan RS Ummi secara diam-diam pada Sabtu (28/11) malam. (riz/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Lembaga Penyelenggara Pemilu Perlu Dibenahi

JAKARTA – DPR menilai, perlunya penguatan dan penataan ulang terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pembenahan tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu...

Refly Harun: Demokrasi Kita jangan Cemen, Dikit-Dikit Lapor Polisi dan Main Tangkap

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun berharap dengan hadirnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri baru menggantikan Idham Azis, bisa mewujudkan...

Pelaksanaan Asesmen Nasional Diundur

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) hingga September dan Oktober 2021. Sebelumnya, AN ditargetkan dapat dilakukan antara...

Perpres Terorisme Ambigu

JAKARTA – Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme yang telah diteken Presiden Joko Widodo menuai kritik. Aturan yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News