Minim Oposisi Tak Dengar Aspirasi

JAKARTA – Sejak kepulangannya ke Indonesia, Habib Rizieq Shihab (HRS) terus menjadi pemberitaan sejumlah media. Beberapa tokoh dan pengamat ikut memberikan komentar. Yang teranyar, pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi.

Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada Fajar Indonesia Network merespon pernyataan mantan Wakil Presiden tersebut. Pemeritah diminta segera berbenah. Ada beberapa alasan yang mendasari. Pertama, kurangnya sosok pemimpin yang mengakomodir aspirasi rakyat.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini melanjutkan, berkaca dari disahkannya revisi UU KPK yang sempat ditolak mahasiswa. Padahal, aksi penolakan terbilang cukup gencar. Bukan cuma di Jakarta. Di beberapa daerah aksi unjuk rasa juga bergejolak.

BACA JUGA:  Klaster Covid-19 Muncul di Petamburan Usai Peristiwa Kerumunan Massa

Ada juga UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan Jokowi. Aksi berhari-hari dilakukan elemen buruh dan mahasiswa. Di depan Istana Negara Jakarta. Bahkan hingga berujung bentrok dan rusuh. Aspirasi yang disuarakan rakyat seakan tidak didengar. UU sapu jagat tersebut tetap diteken Presiden Jokowi.

“Sekarang mau demo ke DPR tidak didengar, ke pemerintah juga sama. Bisa dibilang aspirasi rakyat tidak didengar. Nah, dengan datangnya HRS, rakyat seakan memiliki sosok baru sebagai penampung aspirasi,” kata Ujang, Minggu (22/11).

Direktur Indonesia Political Review ini juga menyoroti minimnya oposisi di pemerintahan Jokowi di periode kedua. Lawan politik yang sebelumnya keras mengkritik, justru masuk ke dalam koalisi. Ujang menilai, HRS bisa dikatakan tokoh oposisi non parlemen.

“Kurangnya check and balance menjadi kekhawatiran rakyat. Di DPR, bisa dibilang sangat minim oposisi. Jadi hal inilah yang seakan, HRS menjadi sosok yang diharapkan bisa mengisi kekosongan penyerap aspirasi,” bebernya.

BACA JUGA:  Muslim Maluku Kecam Aksi Pembakaran Foto HRS oleh Preman Jakarta: Ingat, Maluku Pernah Luka!

Sebelumnya, JK mengatakan, jika kepulangan pemimpin FPI ini menyita cukup perhatian. Bahkan, saat penyambutan kepulangannya, ribuan orang berbondong-bodong datang ke bandara hingga mengantarnya ke Jakarta.

Soal penyerapan aspirasi, JK mengatakan jika masyarakat justru mencari alternatif yang berani menyuarakan keinginan rakyat. Menurutnya, hal ini harus ada perbaikan dari sisi demokrasi di Indonesia.

Bukan hanya eksekutif dan legislatif. Evaluasi juga harus dilakukan partai islam. Jika situasi ini terus berlarut, dikhawatirkan bisa mengubah sistem demokrasi Indonesia.

“Inilah evaluasi dan harus kita berikan. Harus kita pelajari bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zaman terpimpin. Kegagalan demokrasi pancasila. Juga masalah proses yang harus diperbaiki dewasa ini, sehingga jangan kembali ke demokrasi jalanan,” katanya.

BACA JUGA:  Waduh, Delapan Tahanan Kabur dengan Cara Jebol Plafon Kamar Mandi

Wakil presiden ke 10 dan 12 ini juga dikaitkan dengan kepulangan HRS ke Indonesia. Hal ini berawal saat kunjugan JK ke Vatikan dan Mekkah. Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menampik hal tersebut.

Ia menegaskan, JK tidak memiliki hubungan sama-sekali terkait dengan kepulangan HRS. "Saya ingin menegaskan, Jusuf Kalla, tidak punya sangkut paut dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab. Pak JK tidak pernah mengkomunikasikan atau pun mendanai kepulangan HRS," kata Husain.

Menurutnya, JK ke Vatikan dan Mekkah bukan untuk menjemput HRS. JK menemui Pemimpin Umat Khatolik Paus Fransiskus dalam rangka penjurian pemberian gelar Sayeed Award for Human and Fraternity, yang digagas Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syeikh Ahmad Al Tayeb.

"Bersama 4 juri dari benua berbeda merasa perlu bertemu langsung dan berdiskusi tentang kriteria nominator untuk penghargaan ini. Setelah bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, Pak JK melanjutkan perjalanan ke Riyadh Saudi Arabia, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama Pembangunan Museum Rasulullah Muhammad SAW yang akan dibangun di Jakarta," ungkap Husain.

Usai pendatanganan, JK melanjutkan ibadah umrah ke Mekkah dengan protokol kesehatan ketat. Dia menjelaskan perjalanan JK adalah murni misi kemanusiaan dan ibadah. "Tidak bersangkut paut dengan kepulangan HRS, apalagi politik dalam negeri, apalagi 2024," tegasnya. (khf/fin)