Menkeu Sebut Defisit Anggaran Per Oktober 2020 Tembus 4,67 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN hingga Oktober 2020 mencapai 4,67 persen atau senilai Rp764,9 triliun.

Meski begitu, kata Sri Mulyani, besaran defisit tersebut masih sejalan dengan Perpres 72/2020 yang memperkirakan bakal mencapai 6,34 persen dari PDB atau Rp1.039 triliun.

"Saya juga bawa ini dalam konteks G20 sebagai instrumen countercyclical. Ini masih dalam relative modes. Tidak seburuk negara lain yang defisit sampai 15 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/11).

BACA JUGA:  Defisit APBN Melebar Tembus Rp682,1 T di September 2020

Sri Mulyani menuturkan defisit 4,67 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober sebesar Rp1.276,9 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.

Ia menjelaskan kontraksi pendapatan negara terjadi karena penerimaan perpajakan turun hingga 15,6 persen (yoy) yaitu dari Rp1.173,9 triliun pada Oktober tahun lalu menjadi Rp991 triliun.

“Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif yang diberikan ke seluruh sektor perekonomian baik untuk karyawan, PPh, maupun PPN," ujarnya.

BACA JUGA:  Pejabat Desa Rawan Gelapkan Pajak

Kemudian kontraksi pendapatan negara juga disumbang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober berada di zona negatif 16,3 persen yakni Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target Rp294,1 triliun.

Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.

Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp2.041,8 triliun hingga Oktober 2020 telah mencapai 74,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.

BACA JUGA:  Deretan Risiko Belanja Dana Covid-19 Rp695 T

Realisasi tersebut meningkat 13,6 persen (yoy) dari periode Oktober tahun lalu sebesar Rp1.797,7 triliun.

Realisasi belanja Rp2.041,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.343,8 triliun dengan rincian belanja K/L Rp725,7 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp618,2 triliun.

Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp698 triliun atau 91,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.