JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengimbau pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di lingkup sekolah jelang wacana pembukaan kembali sistem pembelanjaran tatap muka.
“Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko corona harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Jangan 'gambling' atau spekulasi dengan nasib anak-anak,” ujar LaNyalla dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (22/11).
BACA JUGA: Sekolah Dibuka Januari 2021
La Nyalla mengingatkan pemerintah daerah untuk membantu mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan sekolah di wilayah masing-masing.
Ia juga meminta pihak sekolah agar melakukan antisipasi penularan Covid-19 sedetail mungkin.
“Untuk pembangunan sarana atau fasilitas demi menunjang protokol kesehatan, pemda harus terlibat. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi seluruh sekolah yang ada di wilayahnya,” sebut La Nyalla.
BACA JUGA: Tatap Muka Sekolah, Satgas Sebut Keselamatan Prioritas
Selain menyiapkan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan Covid-19, lanjutnya, pihak sekolah juga perlu membentuk Satgas Covid-19 yang bekerja sama dengan pemda setempat.
Menurutnya, adanya Satgas Covid-19 di sekolah dapat membantu penegakan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka.
Pihak sekolah, kata dia, juga perlu memperhatikan sistem shifting atau pembelajaran bergiliran seperti yang disyaratkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
BACA JUGA: Mulai Jenuh Belajar Daring, Siswa Simulasi di Sekolah
“Dengan melibatkan Satgas Covid-19 daerah atau pihak luar sekolah, penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkan bisa dilakukan dengan maksimal. Sehingga jika ada yang abai, Satgas Covid-19 bisa langsung mengingatkan,” ungkap La Nyalla.
Diketahui, kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah rencananya bakal bergulir pada Januari 2021 mendatang.
Kemendikbud mengungkapkan hingga saat ini terdapat 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi.
Kebijakan tersebut tidak diwajibkan bagi seluruh sekolah. Melainkan keputusan pembelajaran tatap muka di kelas tergantung dari kesiapan masing-masing daerah serta berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah.
