Ombudsman: BPK-KPK Bisa Lakukan Audit Investigasi Pengelolaan Gili Trawangan

Beranda Ragam Ombudsman: BPK-KPK Bisa Lakukan Audit Investigasi Pengelolaan Gili Trawangan

JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigasi terkait perjanjian pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Alamsyah kepada wartawan, Minggu (22/11).

Menurutnya, KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ia menyatakan, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka, menurutnya, Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Namun, hingga kini Pemerintah Provinsi NTB belum juga merespons.

Padahal, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan pemerintah provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan begitu, kata Alamsyah, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan tersebut jika ada pihak yang melaporkan. Akan tetapi, kata Alamsyah, KPK sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” jelas dia.

Sementara Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan KPK untuk mengambil alih penyelidikan terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Sebab, menurutnya, kalau cuma bersurat tentu tidak akan dihiraukan Pemerintah Provinai NTB.

“Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat menyurat ya lama, bakal dicuekin lah,” kata Uchok.

Menurut dia, KPK tidak langsung bergerak kemungkinan karena faktor Ketua KPK Firli Bahuri pernah menjabat sebagai Kapolda NTB. Harusnya, persoalan pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB momentum bagi KPK untuk unjuk gigi lagi.

“Bisa jadi karena Ketua KPK pernah jadi Kapolda disana, jadi belum bergerak. Padahal sekarang momen bagi KPK untuk menunjukkan tajinya lagi, langsung saja lakukan penyelidikan,” jelas dia.

Diketahui, KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga diminta harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan asetnya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda.

Untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa tersebut, KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” ujar Linda.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Menurut Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Di mana, syarat subjektif dan objektif perjanjian itu tidak terpenuhi.

Konsekuensinya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

“Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” kata Nanang.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp2,3 triliun. (riz/cc1/fin) 

Baca Juga

Bea Cukai Fasilitasi Kegiatan Ekspor Perdana Hasil Kelautan Manokwari

MANOKWARI – Bea Cukai kian gencar mendorong potensi ekspor daerah bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah...

Telkom Perkenalkan BigBox, Solusi Satu Data Indonesia

Integrasi Data Silo menjadi Insight Nasional   JAKARTA– Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan tersendiri bagi industri di mana data kian tersebar, tidak terintegrasi, tidak...

SGDs Desa Jadi Pijakan Informasi bagi Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisigrasi (Kemendes PDTT) terbukti telah transparan dan terbuka kepada publik terhadap berbagai hal, apalagi untuk pembangunan...

Tiga Hal Strategis jadi Perhatian Pemerintah Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Perintah memberi perhatian serius terhadap pengelolaan perbatasan negara. Setidaknya ada hal strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan...

Rekomendasi Lainnya

Jumlah Tes Swab Nasional Capai 90...

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan jumlah tes swab atau PCR (polymerase chain reaction) secara nasional telah mencapai 90 persen dari target...

Unggah Pose Seksi di Bathtub, Netizen...

JAKARTA - Aktris Cinta Laura Kiehl kerap membagikan aktivitasnya melalui akun media sosial miliknya. Terbaru, Cinta Laura mengunggah dirinya yang tengah berpose di dalam...

Bea Cukai Fasilitasi Kegiatan Ekspor Perdana...

MANOKWARI – Bea Cukai kian gencar mendorong potensi ekspor daerah bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah...

Telkom Perkenalkan BigBox, Solusi Satu Data...

Integrasi Data Silo menjadi Insight Nasional   JAKARTA– Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan tersendiri bagi industri di mana data kian tersebar, tidak terintegrasi, tidak...

Rizieq Shihab Minta Maaf Soal Kerumunan...

JAKARTA - Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab meminta maaf kepada semua pihak terkait peristiwa kerumunan massa di sejumlah lokasi pascakepulangannya dari Arab Saudi,...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah...

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...

Bupati Cirebon Terkonfirmasi Positif Covid-19

CIREBON - Bupati Cirebon Imron dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini dirinya tengah menunggu hasil pemeriksaan untuk melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan. "Pada hari...

Ekonomi Global Berpotensi Pulih, IHSG Ditutup...

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan tren penguatan seiring potensi pemulihan ekonomi global. IHSG ditutup menguat 89,25 poin atau...

Baca Juga

Bea Cukai Fasilitasi Kegiatan Ekspor Perdana Hasil Kelautan Manokwari

MANOKWARI – Bea Cukai kian gencar mendorong potensi ekspor daerah bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah...

Telkom Perkenalkan BigBox, Solusi Satu Data Indonesia

Integrasi Data Silo menjadi Insight Nasional   JAKARTA– Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan tersendiri bagi industri di mana data kian tersebar, tidak terintegrasi, tidak...

SGDs Desa Jadi Pijakan Informasi bagi Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisigrasi (Kemendes PDTT) terbukti telah transparan dan terbuka kepada publik terhadap berbagai hal, apalagi untuk pembangunan...

Tiga Hal Strategis jadi Perhatian Pemerintah Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Perintah memberi perhatian serius terhadap pengelolaan perbatasan negara. Setidaknya ada hal strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan...

Pastikan Kepatuhan Perusahaan Kawasan Berikat, Bea Cukai Lakukan Monitoring IT Inventory

JAKARTA – Kawasan berikat merupakan tempat penimbunan barang impor dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang...

Berita Terbaru

Rayakan Anniversary, Citra Kirana Unggah Foto Sebelum dan Sesudah Berhijab

JAKARTA - Citra Kirana resmi merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama dengan Rezky Aditya. Demi memperingati perayaan tersebut, Citra pun membagikan momen awal pertemuannya...

Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Rabu, 2 Desember 2020

JAKARTA - Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 2 Desember 2020 Pukul 12.00 WIB.

Kasus Suap Benih Lobster, KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo

JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (2/12). Penggeledahan ini terkait dengan...

Hasil Tes RT-PCR Positif Diduga Milik Rizieq Shihab Beredar, Begini Kata MER-C

JAKARTA - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) membantah telah mengeluarkan surat hasil tes RT-PCR atas nama Muhammad R Shihab yang sempat beredar. Ketua Presidium MER-C...

Dianggap Hina Jusuf Kalla, Ferdinand Hutahaean Dipolisikan

JAKARTA- Putri kedua Jusuf Kalla, Muswirah Jusuf Kalla (Ira) melaporkan bekas kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean serta pemerhati sosial dan politik Rudi S Kamri...

Foto-Foto

News

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...

Benny Wenda Jadi Presiden Papua Barat, Tengku Zul: Pak Jokowi Anda Punya Saingan Tuh

JAKARTA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk pemerintahan sementera Republik Papua Barat. Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Republik Papua Barat....

Banser akan Jaga Rumah Ibunda Mahfud MD, Denny Siregar: Negara Hilang Kredibilitas

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggota Banser untuk menjaga kediaman rumah...