TNI Ancam FPI, Ingin Kembalikan Dwifungsi ABRI

Beranda Hukum dan Kriminal TNI Ancam FPI, Ingin Kembalikan Dwifungsi ABRI

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan persatuan dari ancaman perpecahan. TNI akan menindak tegas siapapun yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan akan menggebuk siapapun yang berniat mengganggu keamanan negara. Termasuk orang-orang yang berbuat seenaknya dan tak menaati aturan hukum, termasuk organisasi massa (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang memasang spanduk seenaknya.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja,” ujarnya saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Dikatakannya, beberapa kali baliho bergambar Rizieq sudah diturunkan Satpol PP. Namun kembali terpasang. Menurutnya, ini salah satu sikap tidak taat aturan. Kini baliho sudah diturunkan oleh anggota TNI. Jika nantinya masih terpasang, TNI siap kembali bergerak menindak tegas.

BACA JUGA: Pemkab Banyuwangi dan DPRD Tandatangani KUA-PPAS sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi

“Kalau coba coba dengan TNI mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang mengatur, suka-sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya,” katanya.

Ditegaskannya petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.

“Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam,” tegasnya.

Dia juga memperingatkan agar Rizieq dan FPI tak macam-macam.

“Dia berani tantang-tantang TNI? TNI marah sekarang,” tegasnya.

Jenderal bintang dua itu juga menyayangkan ucapan Rizieq yang dianggap menghujat seseorang. Padahal seorang kyai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan.

BACA JUGA: Berhenti dan Bunyikan Sirene di Markas FPI, Fadli Zon Memalukan TNI Saja!

“Kalau perkataan tidak baik bukan habib itu. Kemudian, jangan asal bicara sembarangan. Jaga lisan kita,” tuturnya.

Sebagai sesama muslim, Dudung mengaku tak menerima perkataan kasar Rizieq. Menurutnya, Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan untuk alam semesta. Seharusnya seorang ulama memberikan contoh yang baik kepada umatnya.

“Ucapan dan tindakan itu harus baik, saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya-ucapannya kotor, saya prihatin dan saya tidak terima sebagai orang muslim,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Pangdam Jaya yang marah akan membubarkan FPI memiliki dasar hukum.

BACA JUGA: Soal Instruksi Mendagri, Yusril: Presiden dan Menteri Tidak Punya Hak Berhentikan Kepala Daerah

“Jadi apa yang disampaikan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukumnya sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata politisi Golkar ini.

Apakah FPI sudah melanggar ketentuan, Ace enggan mengomentari. Menurutnya, hanya penegak hukum yang berhak memberikan keputusan.

“Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan penegak hukum menegakkan aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan pada Pasal 59 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017 diatur tentang berbagai larangan yang ormas. Larangan tersebut mencakup tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

“Pasal 59 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ace.

BACA JUGA: Nikita Mirzani Bilang Rajin Salat Belum Tentu Masuk Surga, Ustad Hilmi: Mang Kamu Punya Orang Dalam?

Pelanggaran terhadap Perppu No 2/2017 tersebut menurutnya, dapat dikenai sanksi. Mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin ormas.

“Dalam pasal selanjutnya, terutama Pasal 61, disebutkan sanksi yang tegas. Dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu,” tegasnya.

TNI memang tidak bisa membubarkan FPI. Namun, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, TNI menindak oknum-oknum yang diduga dapat memecah belah keutuhan bangsa dan NKRI.

“Secara perundang-undangan Kemendagri yang punya kewenangan membubarkan sebuah ormas, tetapi jika memang ormas ini berlaku semena-mena, merasa bebas hukum, dan menyebabkan keresahan, tentu saja penegakan hukum yang dilakukan,” katanya.

Dia menilai pernyataan Mayjen Dudung harus dilihat sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan di wilayah teritorialnya.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Soal Acara Rizieq Shihab

“Jadi Pangdam saya kira tepat bahwa dia ingin menindak FPI jika terus menerus melakukan keresahan, mengganggu perdamaian, persatuan, terus menerus membangkan terhadap aturan yang berlaku,” tuturnya.

Diakuinya, memang sejatinya penegakan hukum merupakan ranah kepolisian. Namun, TNI dapat diperbantukan.

“TNI bisa di-BKO-kan bila dirasa perlu. TNI kan sifatnya membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban satu wilayah tertentu,” ujar Donny.

“Jadi sekali lagi, semua alat negara, apakah itu TNI Polri memang disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI,” paparnya.

BACA JUGA: Soal Instruksi Mendagri, Yusril: Presiden dan Menteri Tidak Punya Hak Berhentikan Kepala Daerah

Selain itu, Donny juga membantah tudingan pembubaran FPI adalah instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (purn) Moeldoko.

“Yang ada adalah proses penegakan hukum, artinya kalau ada yang melanggar, melakukan persekusi, sweeping, main hukum sendiri tentu ada hukum yang akan dikenakan,” katanya.

Sedangkan politisi Gerindra, Fadli Zon tak sepakat dengan pernyataan Dudung serta tugas TNI. Menurutnya, penyataan Dudung soal bubarkan FPI, sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) TNI.

“Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja,” kata anggota Komisi I DPR ini.

BACA JUGA: Berhenti dan Bunyikan Sirene di Markas FPI, Fadli Zon Memalukan TNI Saja!

Menurutnya akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial.

“Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi ‘dwifungsi ABRI’ imbangi ‘dwifungsi polisi’,” kata anggota Komisi I DPR ini.

Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif merespons pernyataan Dudung terkait tudingan mengganggu keamanan negara. Bahkan dirinya mempertanyakan siapa pengganggu yang dimaksud.

“Siapa yang mengganggu?” katanya, Jumat (20/11).

Menurut Slamet seharusnya pihak yang ingin mengganti Pancasila hingga soal Papua Merdeka yang harus ditindak. Sebab merekalah yang mengganggu persatuan dan harusnya dihajar.

BACA JUGA: Nikita Mirzani Bilang Rajin Salat Belum Tentu Masuk Surga, Ustad Hilmi: Mang Kamu Punya Orang Dalam?

“Yang mau ganti Pancasila tuh yang ganggu persatuan, yang mau merdeka di Papua tuh yang ganggu persatuan. Itu yang harus dihajar,” ungkapnya.

Dia juga meminta agar TNI jangan mau diadu domba dengan ulama. Terlebih TNI dan ulama adalah sehati dalam mempertahankan NKRI.

“Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama (Jenderal Sudirman) dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI,” ujarnya.

Soal baliho bergambar Rizieq Shihab yang diturunkan, Slamet menyebut umatlah yang berinisiatif memasangnya. Slamet pun tak mempermasalahkan penurunan baliho itu.

“Yang harus diingat, yang pasang baliho itu umat, bukan FPI. Spanduk yang dicabut spanduk ucapan selamat datang IB HRS, dan beliau sudah ada di Tanah Air, jadi nggak masalah TNI bantu Satpol PP,” ujarnya.(gw/fin)

Baca Juga

Polda Masih Periksa Sejumlah Saksi Kasus Kerumunan Massa Megamendung

SUKABUMI - Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengungkapkan tim penyidik masih melakukan penguatan fakta-fakta hukum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di...

Ditangkap KPK, Segini Harta Bupati Banggai Laut

JAKARTA - Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekayaan senilai Rp5.435.500.000. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta...

Ditahan Terkait Kasus SPAM, Rizal Djalil Siap Buka-bukaan dengan KPK

JAKARTA - Mantan Anggota BPK Rizal Djalil menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengungkap kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air...

Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Hayya Alal Jihad

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial H. Ia dibekuk lantaran diduga menyebarkan secara masif video azan dengan lafal "hayya alal jihad"...

Rekomendasi Lainnya

Akhir Pekan Ini NOAH Gelar Konser...

JAKARTA - NOAH sukses menggelar konser secara virtual pada pertengahan September lalu sebagai penanda 8 tahun perjalanan karier bermusik mereka. Grup band yang digawangi...

Menteri Basuki Kukuhkan Dewan Arsitek Indonesia

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan....

Infografis: SMA, SMK dan MA Terbaik...

JAKARTA - Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengumumkan 10 SMA, SMK dan MA terbaik se-Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer...

Polda Masih Periksa Sejumlah Saksi Kasus...

SUKABUMI - Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengungkapkan tim penyidik masih melakukan penguatan fakta-fakta hukum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian...

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Infrastruktur Minim, Harus Ada Niat Kepala...

JAKARTA - Permasalahan terhadap infrastruktur jadi salah satu alasan penghambat kemajuan Kabupaten Sumbawa, di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan, terkait kondisi yang ada jajaran...

Ditangkap KPK, Segini Harta Bupati Banggai...

JAKARTA - Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekayaan senilai Rp5.435.500.000. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta...

PGRI: Mayoritas Orang Tua Jakarta Setuju...

JAKARTA - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Adi Dasmin menyatakan mayoritas orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah...

Baca Juga

Polda Masih Periksa Sejumlah Saksi Kasus Kerumunan Massa Megamendung

SUKABUMI - Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengungkapkan tim penyidik masih melakukan penguatan fakta-fakta hukum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di...

Ditangkap KPK, Segini Harta Bupati Banggai Laut

JAKARTA - Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekayaan senilai Rp5.435.500.000. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta...

Ditahan Terkait Kasus SPAM, Rizal Djalil Siap Buka-bukaan dengan KPK

JAKARTA - Mantan Anggota BPK Rizal Djalil menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengungkap kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air...

Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Hayya Alal Jihad

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial H. Ia dibekuk lantaran diduga menyebarkan secara masif video azan dengan lafal "hayya alal jihad"...

Kasus SPAM, KPK Tahan Mantan Anggota BPK Rizal Djalil

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Rizal ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembanguna...

Berita Terbaru

Pedoman Distribusi Vaksin Diluncurkan

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan pedoman pendistribusian vaksin COVID-19. Ini akan menjadi salah satu panduan tata laksana penanganan terhadap infeksi...

Keterisian Tempat Isolasi Jabar Tertinggi Nasional

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ruang perawatan intensif (ICU) di Provinsi Jawa Barat mencapai 77 persen....

Kelelahan Kronik Gejala Long Covid

JAKARTA - Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dokter Agus Dwi Susanto menjelaskan kelelahan kronik menjadi salah satu gejala yang dialami penyintas COVID-19 yang terkena...

Mulan Sudah Tayang, Buruan Streaming!!!

JAKARTA - Mulan adalah film adaptasi animiasi Disney, yang paling dinanti di 2020 ini. Namun gegara pandemi corona, film yang harusnya rilis pada Maret...

Abadikan Momen Bareng Adik Prabowo Subianto, Pose Hotman Paris Disorot

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea baru-baru ini membuat heboh publik. Dalam unggahan terbarunya, Hotman terlihat kedatangan tamu agung yakni Hashim Djojohadikusumo. Momen kedatangan...

Foto-Foto

News

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...

Benny Wenda Jadi Presiden Papua Barat, Tengku Zul: Pak Jokowi Anda Punya Saingan Tuh

JAKARTA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk pemerintahan sementera Republik Papua Barat. Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Republik Papua Barat....