JAKARTA- CEO of Indonesian Cyber yang juga Advokat DPP LBH Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid menilai, penurunan baliho Rizieq Shihab yang melibatkan jajaran TNI, itu karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap sudah tidak mampu mengatur Front Pembela Islam (FPI).
"Tahu kenapa TNI sampai turun tangan, @fadlizon dalam rangka pencopotan baleho-baleho liar, ilegal dan tidak berizin? itu karena Gubernur @aniesbaswedan sebagai pemegang wilayah kekuasaan melempem, dia tak berdaya menghadapi kelompoknya sendiri," tulis Muannas di akun twitternya, dikutip Sabtu (21/11).
Muannas menduga, ketidak berdayaan Anies Baswedan hadapi FPI karena dirinya memiliki hutang budi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. "Karena punya hutang jasa, sebab jadi Gubernur didukung 212," kata Muannas .
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab. Kata dia, FPI seolah tidak mau diatur.
"Menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung, Jumat (20/11).
Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.
"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya. (dal/fin).
