107 Juta Warga Bakal Divaksin

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melakukan vaksinasi terhadap 107 juta warganya. Program vaksinasi direncanakan pada akhir 2020 atau paling lambat awal 2021.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan program vaksinasi COVID-19 hanya menarget kepada 67 persen dari 167 juta penduduk Indonesia. Hal itu demi mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan peruntukannya.

"Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran usia 18-59 tahun dan sehat, tanpa komorbid, (bukan) ibu hamil atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19, sesuai rekomendasi ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Dijelaskannya, Pemerintah telah menghitung jumlah vaksi yang dibutuhkan. Nantinya, setiap orang akan divaksin sebanyak dua kali, ditambah dengan wastage rate sebesar 15 persen.

BACA JUGA:  Saat Belahan Dada Tipis-tipis Victoria Beckham ‘Hiasi’ Lockdown Fase Dua di Inggris

"Total sasaran 107 juta orang dengan total dosis 246.575.051 dosis. Ini dua dosis per orang dengan menambahkan wastage rate 15 persen. Sesuai petunjuk WHO, indikatif rate global untuk vaksin maka wastage rate-nya sekitar 15 persen," katanya.

Dalam pelaksanaannya, program vaksinasi akan dilakukan dengan dua skema. Pertama vaksin program (gratis) dan mandiri (berbayar). Dalam pelaksanaan vaksin program tau vaksi gratis akan diberikan pada tiga kelompok, yaitu tenaga kesehatan sebanyak 1.251.173 orang, pelayan publik 4.422.331 orang, dan 26.484.172 peserta BPJS PBI.

"Vaksin program, total sasaran 32.158.276 orang yang membutuhkan 73.964.035 dosis. Sesuai petunjuk WHO, indikatif rate global untuk vaksin maka wastage ratenya sekitar 15 persen," ungkapnya.

Sementara untuk vaksin mandiri atau berbayar ditujukan kepada kelompok penerima masyarakat dan kelompok ekonomi lainnya. Totalnya sebanyak 75.048.268 orang dengan jumlah vaksi 150.096.536 dosis.

Jumlah tersebut masih ditambah wastage rate sebesar 15 persen, menjadi 172.661.016 juta dosis.

BACA JUGA:  UPK Monas: Penolakan Izin Reuni Akbar 212 Sesuai Arahan Gubernur

"Dalam wastage rate, termasuk indeks pemakaian, vaksin sisa tidak terpakai, rusak, hilang ini bisa dimanfaatkan sebagai buffer stock atau bila tidak kemungkinan kurang atau kebutuhan emergency," ujarnya.

Dia juga mengatakan distribusi vaksin COVID-19 memiliki sistem sarana distribusi yang sama dengan pelayanan imunisasi rutin. Vaksin akan diedarkan ke gudang vaksin dinkes provinsi, kemudian ke kabupaten/kota hingga ke puskesmas.

Untuk pelaksanaan vaksin mandiri, pemerintah menerapkan jumlah sasaran dan kuota dari kebutuhan 70 persen sasaran. Kuota memperkirakan hasil survei kemampuan berbayar dan riset data komorbid. Kemenkes memberikan penugasan kepada BUMN terkait penyediaan vaksin skema mandiri ini.

"Pemerintah melakukan mobilisasi sasaran melalui sosialisasi dan surat kepada perusahaan dan individu. Peserta mandiri lewat perusahaan atau individu dapat memberikan informasi jumlah peserta, dan informasi ini penting untuk memperkirakan jumlah dan mobilisasi," jelasnya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Kemudahan Penjaminan Pembiayaan Koperasi, LPDB-KUMKM dan KBI Teken MoU

Dalam sebuah wawancara di salah satu televisi swasta nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menjadi orang pertama yang divaksin.

"Ya kalau saya ditentukan tim bahwa presiden yang pertama (divaksin) saya siap. Tapi jangan sampai nanti (ada anggapan) 'lho enak sekali presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu'," katanya.

Dikatakan Jokowi, vaksin COVID-19 direncanakan akan tiba di Indonesia pada akhir November 2020. Namun, vaksin tidak bisa langsung disuntikan.

"Tetap, kita harus hati-hati. Harus melewati tahapan-tahapan di BPOM (Bada Pengawasan Obat dan Makanan). Jumlahnya saya tidak berbicara. Setelah datang harus melalui lagi tahapan di BPOM Waktunya kurang lebih tiga pekan hingga sebulan," katanya.

Untuk itu, Jokowi memperkirakan vaksin baru siap disuntikkan ke masyarakat sekitar akhir 2020 atau awal 2021.

BACA JUGA:  Sinergi Operasi Patroli Laut Bea Cukai Bersama Polairud di Sumatera

Dia juga mengaskan bahwa vaksinasi di Indonesia harus mengikuti standar badan kesehatan dunia atau WHO.