Program Perlindungan Sosial Telah Tersalurkan Sebanyak Rp112 Triliun
JAKARTA - Kementerian Sosial mengaku telah menyalurkan bantuan senilai Rp112,728 triliun atau sebanyak 87,44% dari pagu untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 senilai total Rp128,927 triliun. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, sisa pagu rencananya akan disalurkan pada November dan Desember 2020 mendatang. "Pagu PEN yang ada di Kementerian Sosial Rp128,927 triliun itu sudah terserap sekitar Rp112,728 triliun, artinya yang sisanya itu sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan Desember," kata Juliari dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11). Juliari memaparkan, total ada 6 program Perlindungan Sosial yang ada di Kemensos. Antara lain yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,71 triliun dan telah terealisasikan 100 persen, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp43,12 triliun dan telah terealisasi Rp37,31 triliun (86,52 persen). Kemudian bansos sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,84 triliun dan telah terealisasi Rp5,65 triliun (82,59 persen), bansos tunai dengan anggaran Rp32,4 triliun dan telah terealisasi Rp25,86 triliun (79,8 persen). Terakhir, bansos beras dengan anggaran Rp5,26 triliun dan realisasi Rp3,29 triliun (62,47 persen), serta bansos tunai baik keluarga penerima manfaat sembako non-PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun dan sudah terealisasi seluruhnya. BACA JUGA: Realisasi Bansos Tunai Capai 82 Persen Juliari memaparkan, PKH telah teralisasikan untuk seluruh target penerima manfaat yang mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara untuk program kartu sembako atau BPNT, terdapat kenaikan target dari semula 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Ia menambahkan, juga ada kenaikan indeks besaran BPNT dari yang semulanya Rp150 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat pada April lalu. "Ini kita akan teruskan tahun depan dengan indeks yang sama untuk seluruh keluarga penerima manfaatnya," ungkap Juliari. Sedangkan untuk program bansos sembako Jabodetabek yang menyasar 1,9 juta KPM, kata Juliari, terdapat perubahan nominal bantuan dari semula Rp600 ribu pada April-Juni menjadi Rp300 ribu per keluarga sepanjang Juli-Desember. "Karena sudah banyak variasi program perlindungan sosial dan ini berjalan cukup lancar," ucapnya. BACA JUGA: Target Bansos Beras Belum Tercapai Untuk program bansos tunai non-Jabodetabek yang menyasar 9 juta KPM, Juliari mengungkapkan telah tersalurkan seluruhnya. Ia menuturkan, serupa dengan bansos Jabodetabek, program ini juga mengalami perubahan pada nominal bantuannya. Kemudian, program bansos beras yang menyasar 10 juta keluarga penerima PKH. Bantuan tersebut dimulai sejak Agustus lalu dengan target tiga bulan pertama menyalurkan 450 ribu ton beras bekerja sama dengan Bulog. "Ini sudah selesai per bulan ini, memang lebih cepat sedikit dari target yaitu Rp5,26 triliun dengan realisasi Rp3,29 triliun sisanya hanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sebenarnya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran berasnya," jelas Juliari. Sementara program bansos tunai dengan menyasar keluarga penerima BPNT non-PKH. Jumlah bantuan yang disalurkan yakni Rp500 ribu per keluarga. "Sudah dieksekusi di September melalui bank himbara, sehingga anggarannya sudah terserap dan sudah dibayarkan juga ke seluruh keluarga penerima manfaat," tambah Juliari. Juliari menyatakan, sejumlah program tersebut akan tetap berlanjut hingga 2021 mendatang. BACA JUGA: Bansos untuk 11.452 KK Ditunda "Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021 baik yang sifatnya reguler, yaitu PKH dan BPNT tentunya sepanjang tahun Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama, namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari-Juni 2021 saja," kata Juliari. (riz/fin)