Jangan Andalkan Satu Negara

JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya mengandalkan satu negara terkait pengadaan vaksin COVID-19. Tujuannya agar pemerintah mendapatkan hasil vaksin terbaik untuk kebutuhan rakyatnya.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta dalam rangka pengadaan vaksin COVID-19, pemerintah harus bermitra dengan banyak negara. Tujuannya agar antivirus yang akan diperoleh memiliki kualitas yang lebih baik.

"Dengan melibatkan banyak negara hasilnya akan jauh lebih baik," katanya dalam siaran persnya, Selasa (3/11).

Dia menilai dengan bermitra dengan sejumlah negara akan menghasilkan vaksin yang benar-benar cocok dengan genetika bangsa Indonesia.

BACA JUGA:  Habib Rizieq Pulang 9 November, Habiburakhaman: Insya Allah tak ada Gangguan Hukum

"Genetika bangsa Indonesia itu khas dan perlu vaksin COVID-19 yang khas dan cocok untuk kita sehingga benar-benar aman untuk kesehatan maupun dampaknya untuk jangka panjang," katanya.

Politisi PKB itu mengapresiasi pemerintah yang berkunjung ke sejumlah negara pengadaan vaksin COVID-19. Dia juga berharap kunjungan para menteri ke Eropa dan juga beberapa negara Asia mendapat hasil yang menggembirakan, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Kerja sama tersebut, perlu dipertegas antara kepentingan bisnis ke bisnis, pemerintah ke pemerintah atau perpaduan dari keduanya. Bisa juga Indonesia mendapatkan vaksin secara murni untuk kepentingan kemanusiaan.

BACA JUGA:  Resmi Umumkan Pulang ke Indonesia 9 November, Habib Rizieq Ancam Proses Hukum Pejabat yang…..

"Kepentingannya harus jelas antara Government to Government atau Business to Business atau kombinasi keduanya. Pemulihan kesehatan sudah sangat mendesak, selain ekonomi dan sosial di masing-masing negara, WHO juga harus transparan dan terbuka soal vaksin COVID-19," kata Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tak hanya mengandalkan vaksin dari Sinovac. Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca.

“Seluruhnya ini akses yang disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres pembelian vaksin dan sekarang disiapkan Permenkes, ini metode pembeliannya perlu dibuat regulasi agar tetap sasaran dan jumlah,” katanya.

BACA JUGA:  Mendes PDTT Alokasi Anggaran Rp9,4 Miliar untuk Desa di Sekitar Kawasan MotoGP Mandalika

Ia menambahkan pemerintah menempuh dua jalur dalam mendapatkan vaksin COVID-19 yakni jalur mandiri atau dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri melalui vaksin Merah Putih.

Sementara Guru Besar virologi dan biologi molekuler Universitas Udayana Bali Ngurah Mahardika mengatakan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pengembangan dan penemuan vaksin yang lebih cepat.

"Dulu harus didapatkan agen murni terlebih dahulu untuk diperbanyak dan itu perlu waktu lama. Sekarang agen pertama lebih cepat ditemukan kemudian diperbanyak secara sintetik, cukup waktu satu bulan atau dua bulan saja," katanya.

BACA JUGA:  Pengadilan Harus Jelaskan Kejanggalan Penundaan Gugatan Nasabah Wana Artha

Proses pengembangan vaksin sangat bergantung pada ragam vaksin yang dipilih. Terdapat beberapa ragam vaksin, yaitu vaksin dari virus murni yang dimatikan, vaksin berbasis gen, vektor adenovirus yang disuntikkan dalam tubuh manusia untuk membentuk vaksin secara mandiri, dan vaksin subunit berbasis protein.

Dikatakannya, masing-masing ragam vaksin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, yang paling lazim digunakan adalah ragam vaksin dari virus yang dimatikan.

"Seperti vaksin Sinovac yang sedang diujicobakan di Indonesia. Regulasi untuk penerimaan akan lebih mudah. Sedangkan ragam vaksin lainnya belum ada contoh yang beredar di masyarakat sehingga dari sisi regulasi akan lebih lama," tuturnya.(gw/fin)