Sosialisasi AN Segera Disampaikan

Sekretaris Kemendikbud Ainun Na'im mengatakan, bahwa sejatinya proses sosialisasi Asesmen Nasional sudah mulai dilakukan. Namun, untuk jadwal sosialisasi yang lebih luas, terstruktur dan komprehensif, akan disampaikan dalam waktu dekat. "Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum," kata Ainun dalam konferensi virtual, Kamis (29/10). "Jadwal bisa kita sampaikan kemudian. Nanti (jadwal) kita sampaikan secara lebih lanjut," sambungnya. Ainun memastikan, bahwa pelaksanaan AN akan berbeda dengan UN, karena bertujuan untuk mengevaluasi dan pemetaan capaian pendidikan pada suatu sekolah. Sedangkan evaluasi terhadap siswa bakal dilakukan oleh guru. Artinya, dalam teknis AN ini nantinya tidak akan dilakukan kepada seluruh siswa. Namun, pengganti UN itu hanya mengambil beberapa sampel di satuan pendidikan. "Asesmen yang menggantikan UN itu tentu tidak sama dengan UN dan yang kita evaluasi atau kita tidak langsung mengevaluasi siswa. Yang mengevaluasi siswa itu ya guru atau sekolah. Karena para guru itulah yang tahu dan siswa itu dievaluasi secara lebih komprehensif," terangnya. "Kita tidak memberikan tes seperti UN kepada semua siswa. Hanya sampel saja, seperti halnya PISA itu kan hanya sampel saja," imbuhnya. Dari hasil AN tersebut, kata Ainun, pihaknya akan melakukan evaluasi kepada sekolah dan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan setempat. Harapanya, ada evaluasi komprehensif terhadap dunia pendidikan. "Evaluasi dari Asesmen Nasional juga akan dilakukan kepada guru dan kepala sekolah. Sehingga tidak hanya siswa yang akan menjalani evaluasi," ujarnya. Selain itu, Kemendikbud juga memastikan, bahwa dalam AN ini tidak perlu ada persiapan Khusus. Untuk itu, orang tua siswa tidak perlu khawatir. Apalagi sampai memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar (bimbel) untuk persiapan AN. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan, bahwa tujuan dari AN sendiri ialah untuk pemetaan kualitas pendidikan yang nyata di lapangan untuk menjadi dasar peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, hasil AN akan menjadi tolok ukur, apakah AN berdampak berkesinambungan dan layak dilaksanakan kembali pada tahun 2022 atau tidak. Ataupun indikator AN menjadi tolok ukur bagi evaluasi satuan pendidikan. "Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa AN untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus (bimbel dan try out) maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri," kata Evy. Di sisi lain, jika dibanding UN ongkos atau anggaran konsep AN lebih murah. Sebab, evaluasi AN pembelajaran tidak langsung menyasar pada siswa. AN hanya menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di sekolah. "AN hanya evaluasi siswa, tentu lebih sedikit, karena kita tidak memberikan tes UN kepada semua siswa. Hanya sampel," kata Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud, Samsuri, menyatakan. Ainun mengatakan, AN jauh lebih murah karena evaluasi pembelajaran tidak langsung menyasar pada siswa. AN hanya menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di sekolah. Samsuri menyebutkan, anggaran AN di 2021 sekitar Rp155 miliar. Namun, nominal itu bukan hanya dialokasikan untuk AN, tapi ada pengembangan model-model atau kajian. "Kemudian terkait sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikullum yang bisa dibilang baru, tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," jelasnya. Sedangkan pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2019, kata Samsuri, dana yang dikeluarkan sebanyak Rp211 miliar. Jumlah ini memang menurun dari anggaran 2018 yang mencapai Rp500 miliar. "Pada 2020, UN dibatalkan karena kondisi pandemi covid-19. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk UN direalokasi untuk penanganan korona. Jumlahnya mencapai Rp405 miliar," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga meminta petunjuk teknis (juknis) AN kepada Kemendikbud. Ini agar sosialisasi AN dapat segera dilakukan dan pesan yang disampaikan dapat dimengerti secara baik oleh masyarakat. "Juknisnya belum ada, jadi makanya saya belum bisa mensosialisasikan (AN), saya dasarnya apa mensosialisasikan. Saya kira kendalanya teknis," kata Kepala Bidang SMP dan SMA Disdik DKI Jakarta Muhamad Husin. Sementara itu, Komisi X DPR-RI juga meminta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menyosialisasikan perkembangan serta konsep Asesman Nasional (AN) kepada publik. "Pelaksanaan AN akan berlangsung enam bulan lagi, tepatnya April 2021. Namun, sejauh ini pihak Kemendikbud terkesan belum ada kesiapan," kata Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. Menurut Ferdiansyah, jika program tersebut disosialisasikan dalam waktu yang mepet, dikhawatirkan satuan pendidikan sulit memahami bagaimana menjalankan AKM itu. "Kalau program itu disampikan dalam rentang waktu yang ada, sepertinya agak sulit untuk cepat memahami. Apalagi, ada bocoran jika konsep AKM ini tertuang dalam panduan setebal 125 halaman," pungkasnya. (der/fin)