Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

Beranda Politik Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap perhelatan pesta demokrasi harus terus dikumandangkan. Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama sekali. Hanya saja, hak politik mereka terbatas di bilik suara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan dalam penegakan netralitas ASN, perlu pemahaman dan kesadaran ASN itu sendiri atas hak pilih yang dimilikinya.

Sikap partisan ASN hanya dapat direfleksikan dalam bilik suara. Bilik suara menjadi tempat dimana segala ekspresi partisan dan ekspresi politik untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan.

BACA JUGA: Nathalie Holscher Blak-blakan Sebut Bagian Tubuh Sule yang Disukainya

Di luar bilik suara, ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga. “Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil dimana hak pilih betul-betul diwadahi,” ujar Tjahjo dalam keterangan reseminya, Kamis (29/20).

Ia melanjutkn, kesadaran ini menjadi perhatian penting dalam penegakkan netralitas ASN, khususnya menjelang Pilkada serentak 2020. Tjahjo mengungkapkan sebenarnya potensi gangguan netralitas justru datang dari individu ASN itu sendiri.

Banyak ASN yang masih gagal paham, salah paradigma, dan memiliki pola pikir (mindset) dan pola budaya yang tidak tepat. “Mereka selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena. Barangkali sebenarnya tidak demikian karena aturannya sudah jelas,” terangnya.

BACA JUGA: Soal Hukum Mati Bagi Penghina Nabi, Ustad Hilmi Sarankan Abu Janda Baca Sirah Nabawiyah

Tjahjo menguraikan ada empat kategori area yang sering dilanggar ASN dalam Pilkada. Kategori pertama, sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berupa memasang baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik.

Kategori kedua, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah berupa mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, ikut deklarasi dalam deklarasi balon kepala daerah, posting dan share bakal calon kepala daerah di media sosial, dan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan mengerahkan ASN lain.

Kategori ketiga, tahap penetapan calon kepala daerah dengan cara ikut dalam kegiatan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, dan posting serta share calon kepala daerah di media sosial. Sedangkan kategori keempat adalah tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih, berupa ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih.

BACA JUGA: Ferdinand: Saya Mengecam Penghinaan Terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW

Dikatakan, ASN harus mendukung sepenuhnya pencapaian asas pemilu yang sudah ditetapkan undang-undang. Apalagi dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, ASN secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab pada prosesnya di semua tingkatan. Dari sisi perundang-undangan, konstruksi netralitas ASN yang dibangun dalam UU ASN adalah ASN sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. ASN membawa ‘baju negara’ dalam kapasitasnya, sehingga ASN bukanlah Aparatur Sipil Pemerintah tapi Aparatur Sipil Negara. “Filosofi inilah yang harus dipahami bersama bahwa identitas yang melekat pada ASN adalah identitas negara bukan identitas/cabang kekuasaan eksekutif,” tegas Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo menerangkan bahwa pada 10 September lalu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. SKB yang ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut merupakan pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa Pilkada serentak 2020.

BACA JUGA: Said Didu: Refly Harun Dulu Pendukung Jokowi, Tapi Dia Konsisten dengan Kebenaran

Ia berharap melalui keputusan bersama tersebut, ASN di tingkat pusat dan daerah dapat berkomitmen untuk menegakkan netralitas, mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap tahapan serta menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak 2020.

“Juga mari kita lawan racun-racun demokrasi yang mengganggu demokratisasi dalam setiap tahapan Pilkada dan Pemilu. Mari kita hindari politik SARA, politik uang, dan intervensi-intervensi yang mengganggu netralitas ASN,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat, hingga September 2020 ada 694 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, dari 694, yang dilaporkan melakukan pelanggaran, sebanyak 492 telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas.

“Dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru 256 ASN atau 52 persen,” katanya.

BACA JUGA: Kanal Berita SEA Today Siap Membawa Kabar Baik Indonesia Mendunia

Dari data yag dhimpun, pelanggaran netralitas oleh para ASN tersebut adalah kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, melakukan pendekatan ke partai politik dan bakal calon kepala daerah, menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu bakal calon, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon, serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

“Berdasarkan instansi, pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 orang. Kemudian Kabupaten Wakatobi 34 orang, Kabupaten Kediri 21 orang, Kabupaten Musi Rawas Utara 19 orang dan Kabupaten Sumbawa 18 orang,” ujar Agus.

Ia juga merinci, berdasarkan wilayah, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN di Sulawesi Tenggara sebanyak 90 orang, lalu Nusa Tenggara Barat 83 orang, Jawa Tengah 74 orang, Sulawesi Selatan 49 orang dan Jawa Timur 42 orang. (khf/fin)

Baca Juga

Ratusan Tindak Pidana di Pilkada 2020

JAKARTA – Bawaslu menemukan 3.814 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, ada 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan...

Masa Tenang Rawan Pelanggaran

JAKARTA – Jelang masa tenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran. Hal ini...

Panggil Dubes Inggris, Negara Ilusi Benny Wenda

JAKARTA - Pemerintah diminta tegas terkait deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda. Pemerintah pun langsung memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Juru Bicara Kementerian...

Jubir JK: Ferdinand Lucu, Melempar Tuduhan Tapi Bingung Sendiri Mencari Siapa yang Dia Tuduh

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membantah tokoh yang dia sebut 'Capling' dalam cuitannya di twitter ditujukan ke Jusuf Kalla (JK). Meski membantah, Ferdinand...

Rekomendasi Lainnya

Waduh, Ratusan Pengawas TPS di Maluku...

TERNATE - Ratusan petugas pengawas TPS Pilkada Serentak 2020 di Maluku Utara (Malut) dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test. "Seluruh petugas yang menjalani rapid test...

Kasus Covid-19 Melonjak Tiga Kali Lipat,...

JAKARTA - Pemerintah Gaza kembali memberlakukan lockdown parsial di Jalur Gaza, Palestina, Kamis (3/12) waktu setempat. Lockdown diberlakukan lantaran kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di...

LPDB-KUMKM Siap Kucurkan Rp4,5 M untuk...

AMBON - Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Kota Ambon membutuhkan modal usaha untuk menggerakkan unit bisnis simpan pinjam yang dimilikinya. Karena itu, Puskud Ambon...

Cina Eksekusi Mati Terpidana Pembunuhan Dua...

JAKARTA - Pemerinah Cina mengeksekusi mati terpidana pembunuhan terhadap dua murid sekolah dasar di Shanghai, Huang Yuchuan, Kamis (3/12) waktu setempat. Dilansir dari Reuters, Jumat...

Masa Tenang Rawan Pelanggaran

JAKARTA – Jelang masa tenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran. Hal ini...

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sedikitnya 16 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah,...

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih...

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Belum Kunjung Membaik, Marc Marquez Kembali...

JAKARTA - Pebalap Repsol Honda Marc Marquez kembali menjalani operasi terhadap cedera di lengan kanannya. Operasi tersebut kembali dilakukan lantaran proses pemulihan tulang humerusnya...

Baca Juga

Ratusan Tindak Pidana di Pilkada 2020

JAKARTA – Bawaslu menemukan 3.814 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, ada 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan...

Masa Tenang Rawan Pelanggaran

JAKARTA – Jelang masa tenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran. Hal ini...

Panggil Dubes Inggris, Negara Ilusi Benny Wenda

JAKARTA - Pemerintah diminta tegas terkait deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda. Pemerintah pun langsung memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Juru Bicara Kementerian...

Jubir JK: Ferdinand Lucu, Melempar Tuduhan Tapi Bingung Sendiri Mencari Siapa yang Dia Tuduh

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membantah tokoh yang dia sebut 'Capling' dalam cuitannya di twitter ditujukan ke Jusuf Kalla (JK). Meski membantah, Ferdinand...

25 Daerah Lawan Kotak Kosong

JAKARTA – Lembaga penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi secara daring Peraturan KPU dengan Satu Pasangan Calon dan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi dan Penetapan...

Berita Terbaru

Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos 2021 Bakal Dilakukan Sesuai Jadwal

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 bakal dilakukan sesuai jadwal dan sesegera mungkin. "Sesuai arahan Presiden, Menteri Sosial telah menginstruksikan...

PBB Kecam Negara yang Masih Anggap Enteng Covid-19

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam negara-negara yang menolak fakta seputar pandemi virus corona dan mengabaikan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Sejak awal,...

Ditunggu Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk segera menurunkan tingkat suku bunga kredit. Penurunan ini untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bank Sentral sebelumnya...

Ratusan Tindak Pidana di Pilkada 2020

JAKARTA – Bawaslu menemukan 3.814 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, ada 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan...

Ancam Penggal Kepala Habib Rizieq, Anggota Polisi Ini Ditangkap dan Diperiksa Propam

JAKARTA- Jajaran kepolisan Pekalongan telah menangkap seorang pria yang mengancam memenggal kepala petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab melalui sebuah video yang...

Foto-Foto

News

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih Baik Kamu Jadi Pelacur

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...