Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

Beranda Nasional Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA – Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan tahun 2020.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama dengan 2020 atau tidak naik. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Keputusan tersebut diterbitkan dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19 tertanggal 26 Oktober 2020.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida dalam SE tersebut yang dikutip Selasa (27/20).

BACA JUGA: Tak Banyak yang Tahu, Inul Daratista Sering Minta Cerai ke Adam Suseno

Dikatakannya, pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Ida meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan UMP setelah 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan UMP 2021 pada 31 Oktober 2020.

Dengan keputusan ini, upah minimum 2021 akan sama seperti UMP 2020, yang mengalami kenaikan 8,51 persen dari besaran di 2019. Keputusan itu diambil dengan mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan nasional pada tahun tersebut.

BACA JUGA: Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras keputusan pemerintah tak menaikan UMP. Menurutnya, Menaker Ida tidak memiliki sensitivitas terhadap buruh. Namun, justru hanya memanjakan pengusaha.

“Aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” katanya.

Diakuinya, saat ini memang pengusaha sedang susah. Namun, buruh jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Bagi perusahaan yang tidak mampu, dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

BACA JUGA: Felix Siauw: Aku gak Pernah Lihat Muslim Bercadar Bakar Bendera Merah Putih

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, jika upah minimun tak dinaikan, maka pertama, akan membuat situasi semakin panas. Terlebih saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Aksi-aksi akan semakin besar, karena selainmenolak omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik,” ujarnya.

Kemudian, yang kedua, jika menggunakan alasan saat ini pertumbuhan ekonomi minus, sangat tidak tepat. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

BACA JUGA: Lagu Menghapus Jejakmu Masuk Nominasi AMI Awards 2020, Netizen Doakan BCL-Ariel NOAH

“Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen,” ungkapnya.

Yang ketiga, jika upah tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian. Lalu yang keempat tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19.

“Karenanya, kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga mengatakan KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 Nopember dan 9 sampai 10 Nopember. Aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

BACA JUGA: Komentar Khabib Nurmagomedov, Denny Siregar: Jangan Mabuk Agama

Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengapresiasi keputusan pemerintah tak menaikan UMP di 2021. Menurutnya langkah tersebut sangat tepat. Sebab, tak menaikan UMP diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis ke depan yang tertekan karena pandemi COVID-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujarnya.

Terkait penolakan buruh, Benny mengatakan itu merupakan hak pekerja. Namun, tidak menutup peluang pengusaha yang masih memiliki kemampuan untuk menaikkan upah tahun depan melalui kesepakatan bilateral perusahaan dengan pekerjanya.

“Kalau (upah) naik pasti ada pengurangan pekerja dan akan beralih ke mekanisasi atau mesin,” imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang. Dia mengatakan keputusan tak menaikan upah minimum sudah mengacu pada rumus penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Aturan itu menyebutkan jika penetapan besaran UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

“Kalau kami kalikan itu minus, kalau minus seharusnya (upah) turun tapi tidak mungkin turun, jadi naik 0 persen itu sudah sesuai dengan format,” ucapnya.

Selain itu, realitanya kondisi dunia usaha saat ini hampir terpuruk. Karenanya, kenaikan upah minimum justru bisa menjadi beban pengusaha dan membuat mereka makin terpuruk.

“Itu justru akan menambah pengusaha yang melakukan PHK. Jadi, menurut hemat kami itu kebijakan yang sangat adil,” ucapnya.

Dia juga meminta para buruh bisa maklum dengan kondisi saat ini. Alasan ditahannya upah minimum juga bukanlah alasan yang dibuat-buat.

“Kalau kondisi sudah normal kembali, kami yakin daya beli otomatis akan naik dan daya beli masyarakat akan membaik jika pertumbuhan ekonomi membaik,” ucapnya.(gw/fin)

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Rekomendasi Lainnya

Saling Bocorkan Gaji dengan Boy William,...

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan chef Arnold. Pria dengan nama lengkap Arnold Poernomo itu namanya kian melejit usai menjadi juri dalam kompetisi...

Gara-gara Hal Ini, Ivan Gunawan Jujur...

JAKARTA - Tampil bareng dalam satu program di salah satu staisun televisi swasta, hubungan pertemanan Ivan Gunawan dengan Deddy Corbuzier semakin hari semakin akrab....

Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Jumat,...

JAKARTA - Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 4 Desember 2020 Pukul 12.00 WIB.

Ditetapkan Sebagai Tersangka TPPU, Eks Pejabat...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno (HDS) sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hadinoto...

Lagi, Jiwa Netizen Merintih Melihat Harga...

JAKARTA - Usai deodoran yang dipakai Prilly Latuconsina dengan harga setara Rp 200.000 menghebohkan publik beberapa watu lalu, kini produk kecantikan sang aktris lagi-lagi...

Bea Cukai Gencarkan Pemusnahan Barang Hasil...

JAKARTA – Keseriusan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang berpotensi membahayakan dilakukan salah satunya dengan gencar melakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut....

Iyut Bing Slamet Ditangkap Lagi karena...

JAKARTA - Pemain film dan sinetron Iyut Bing Slamet (IBS), ditangkap polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba, Jumat (4/12). Perempuan berusia 52...

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi fisiknya disebut tak mengkhawatirkan. "Memang hasilnya itu positif tapi dari sisi fisik ibu tetap...

Berita Terbaru

Fokus Program Pembangunan Infrastruktur 2021 untuk Buka Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan...

Dorong BUJT Tingkatkan Kualitas Layanan Jalan Tol, Kementerian PUPR Beri Penghargaan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mewujudkan pelayanan jalan tol yang optimal untuk...

Refly Harun Jelaskan Cuitan Ferdinand: Istilah Cahplin Itu Jusuf Kalla, Bus Edan Itu Anies Baswedan

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai cuitan Ferdinand di akun twitternya yang telah dipolisikan, jelas mengarah ke 3 pihak. Yakni Jusuf Kalla,...

Sang Komedian pun Meninggal Dunia Usai Ngevlog saat Positif Covid-19

JAKARTA - Usai dua hari dinyatakan positif terpapar virus Covid-19, seorang komedian asal Amerika Serikat, Joe Luna dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, Joe mengumumkan bahwa...

Ferdinand Ngeles ‘Chaplin’ Bukan Jusuf Kalla, Refly Harun: Anak Kecil Juga Tahu

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dipolisikan oleh putri kedua Jusuf Kalla (JK), Muswirah Kalla atau Ira. Ferdinand dianggap telah menebar kebencian dan...

Foto-Foto

News

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih Baik Kamu Jadi Pelacur

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...