7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

Beranda Nasional 7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

JAKARTA – Masih ada warga yang menolak divaksin, jika ada program vaksinasi. Umumnya warga tersebut merasa tak yakin dengan keamanan vaksin.

Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF terungkap 7,6 persen masyarakat di Indonesia menolak vaksin COVID-19. Mereka masih ragu dengan keamanan.

“Pertanyaan dari survei tersebut, jika pemerintah memberikan vaksin COVID-19, apakah Anda dan keluarga akan ikut imunisasi? Sebanyak 7,60 persen menjawab tidak mau,” katanya, saat diskusi daring dengan tema Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, Senin (26/10).

BACA JUGA: Bekuk Gaethje, Manajemen Khabib Nurmagomedov Langsung Respon Arie Untung, Ada Apa?

Meski demikian, sebagain besar masyarakat, Indonesia setuju menerima vaksin COVID-19. Total yang menjawa setuju yakni 64,81 persen.

“Namun tidak sedikit pula, masyarakat yang belum tahu divaksin atau tidak. Totalnya sebanyak 27,60 persen,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari 7,60 persen masyarakat yang eggan divaksin memiliki beragam alasan berbeda. Namum umumnya, atau 59,03 persen tidak yakin dengan keamanana vaksin.

Alasan lainnya, masyarakat tidak yakin dengan efektivitas vaksin sebesar 43,17 persen. Lalu, sebanyak 24,20 persen takut efek samping vaksin dan 26,04 persen tidak percaya vaksin.

BACA JUGA: Angkasa Pura I Gelar Konser Virtual Sumpah Pemuda di Bandara Internasional Yogyakarta

“Ditemukan juga alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama, sebesar 15,97 persen, dan 31,24 persen karena alasan lainnya,” katanya lagi.

Untuk itu, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan melibatkan WHO dan UNICEF pada 30 September 2020 tersebut, dia berharap semua elemen melakukan komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat.

“Ini perlu disampaikan pentingnya vaksin,” katanya.

Terlebih, dalam waktu dekat pemerintah segera melakukan vaksinasi sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, terutama yang menolak divaksin tersebut.

Diterangkannya, vaksin hanya salah satu cara dari sekian banyak upaya penananganan wabah. Jadi bukan bukan satu-satunya, apalagi senjata pamungkas.

BACA JUGA: Sakit Hati Islam Disebut Teroris, Paul Pogba Dikabarkan Keluar dari Timnas Prancis

“Jadi manfaat vaksin, selain mengontrol kematian juga mencegah kecacatan dan komplikasi akibat penyakit,” katanya.

Sebagai contoh, vaksin campak, telah berhasil menyelamatkan nyawa manusia sekitar 2,7 juta. Lalu dua juta dari bahaya tetanus dan satu juta karena pertussis. Bahkan, beberapa penyakit telah dieradikasi, misalnya cacar api, yang terjadi pada 1979.

Karena efektivitas vaksin, maka terjadilah eradikasi dan tidak ada lagi penyakit tersebut di dunia. Selain itu, terdapat pula eliminasi atau penurunan pada beberapa penyakit, di antaranya rubella, campak dan pertussis.

“Pada intinya vaksin menimbulkan kekebalan pada individu, kelompok dan juga global,” katanya.

BACA JUGA: Viral Film Pendek Gus Muawafiq Dianggap Lecehkan Muslim Bercadar sebagai Kelompok Radikal

Presiden Joko Widodo pun mengatakan pentingnya menerapkan strategi komunikasi publik dalam rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat.

“Ini penting sekali, strategi komunikasi publik disiapkan dengan baik,” katanya.

Dikatakannya, strategi komunikasi publik yang tidak efektif akan berakibat buruk seperti halnya saat masyarakat merespon UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri BUMN didukung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menyiapkan strategi yang dimaksud.

“Saya minta ini tim-nya pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini, di-backup, dibantu Kominfo, dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi,” tegasnya.

BACA JUGA: Dewi Tanjung Desak MUI Keluarkan Fatwa Haram dengar Ceramah Gus Nur, Dia Itu Sales Pembalut

Dengan komunikasi publik yang baik, tidak akan terjadi lagi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform dan media yang ada.

“Juga kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa vaksinasi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia dan tidak hanya urusan kesehatan, tapi menyangkut ekonomi.

Senada diungkapkan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Dikatakannya pemerintah perlu menjalin komunikasi yang tepat, dengarkan masukan berbagai pihak dan menjelaskan dengan transparan proses menuju pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ini dilakukan agar tak muncul keraguan di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan teknis pengaplikasian vaksinasi COVID-19 dengan benar dan tepat kepada masyarakat,” katanya.

Dia mengakui, menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan dimulai pada November 2020, memang banyak masukan dan informasi yang berkembang.

Menurutnya, jelang tahapan vaksinasi COVID-19, komunikasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus benar dan tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah dan berakibat penolakan di tengah masyarakat.

“Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan tahapan yang penting dalam upaya penanggulangan penyebaran virus korona di Tanah Air,” katanya.

Dia menilai jangan sampai karena kesalahan dalam mengkomunikasikan proses vaksinasi COVID-19, menggagalkan upaya pengendalian penyebaran virus korona secara keseluruhan.(gw/fin)

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Rekomendasi Lainnya

Kemenhub Sepakati Konsesi dengan PT Pelabuhan...

JAKARTA - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) menandatangani perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II...

UNSMIL Kutuk Serangan yang Menewaskan Seorang...

JAKARTA - Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) mengutuk serangan mematikan terhadap murid sekolah di Kota Al Ajaylat, Libya, yang menewaskan seorang pelajar dan...

KSP Gandeng Aa Gym untuk Suarakan...

BANDUNG - Kepala Staf Presiden Moeldoko menggandeng pimpinan Pesantren Daarut Tauhid Abdullah Gymnastiar yang karib disapa Aa Gym untuk menyuarakan kedisiplinan protokok kesehatan Covid-19. Moeldoko...

KPK Ungkap Harta Cakada Petahana Rerata...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan rata-rata calon kepala daerah (cakada) petahana pada Pilkada 2020 mencatatkan kenaikan harta senilai Rp2 miliar hingga Rp4...

Ini Fokus Kementan di Perbatasan Negara...

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan, mengungkapkan rencana pengembangan potensi kawasan perbatasan negara Tahun 2021 dari anggota Badan Nasional Pengelola...

Dengar Aspirasi, Bea Cukai Magelang Kunjungi...

MAGELANG – Kepala Kantor Bea Cukai Magelang, Heru Prayitno beserta jajaran melakukan kunjungan dalam rangka menampung aspirasi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) perihal rencana...

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Distribusi APD...

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait distribusi alat pelindung diri (APD) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)...

Bea Cukai Mengudara Basmi Rokok Ilegal

JAKARTA – Bea Cukai Tembilahan dan Bea Cukai Madura melakukan talkshow radio di masing-masing wilayah dalam rangka memberantas rokok ilegal. Bertempat di Radio Gemilang 92.6...

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi fisiknya disebut tak mengkhawatirkan. "Memang hasilnya itu positif tapi dari sisi fisik ibu tetap...

Berita Terbaru

Ditetapkan Sebagai Tersangka TPPU, Eks Pejabat Garuda Indonesia Ditahan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno (HDS) sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hadinoto...

Lagi, Jiwa Netizen Merintih Melihat Harga Sabun Prilly Latuconsina

JAKARTA - Usai deodoran yang dipakai Prilly Latuconsina dengan harga setara Rp 200.000 menghebohkan publik beberapa watu lalu, kini produk kecantikan sang aktris lagi-lagi...

Bea Cukai Gencarkan Pemusnahan Barang Hasil Penindakan

JAKARTA – Keseriusan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang berpotensi membahayakan dilakukan salah satunya dengan gencar melakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut....

Iyut Bing Slamet Ditangkap Lagi karena Narkoba

JAKARTA - Pemain film dan sinetron Iyut Bing Slamet (IBS), ditangkap polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba, Jumat (4/12). Perempuan berusia 52...

Gus Menteri Tekankan Pembangunan Desa Harus Bertumpu ke Akar Budaya

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi diundang menjadi narasumber Talk Show Temu Kenali Budaya Desaku yang tayang di salah satu TV...

Foto-Foto

News

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih Baik Kamu Jadi Pelacur

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...