Lawan Hoaks di Pilkada 2020

Beranda Politik Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di media sosial tidak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga pengawas pemilu. Diperlukan upaya sinergis dengan lembaga dan platform media sosial terkait.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada peserta pemilu yang mengambil keuntungan dengan beredarnya berita bohong. Mereka intensif untuk menyebarkan berita bohong. Tetapi, ada sanksi tegas untuk menindak pelaku pembuat berita bohong.

Lebih lanjut, Fritz menjelaskan, kiat menangkal berita bohong, seperti mengadakan kerja sama dengan beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. “Salah satu contoh, ketika kami menemukan berita bohong di Instaram (IG), maka kami menghubungi IG, kemudian memberikan label apakah informasi itu termasuk berita bohong, atau ujaran kebencian, kemudian IG akan take down atau menghapus informasi tersebut,” tambahnya.

BACA JUGA: Ngabalin Harap Polri Juga Tangkap Refly Harun dan Ustad Waloni: Biar Kalian Tahu Ini Demokrasi

Dia juga berpesan supaya masyarakat berhati-hati sebelum menyebarkan atau membagikan informasi menggunakan media sosial. Sebab ketika menyebarkan informasi tanpa kita tahu kebenaran informasi itu apakah berita bohong atau bukan, maka bisa dituntut melakukan tindakan kriminal sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Fritz mengatakan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk dapat melaporkan jika mengetahui berita bohong. Lembaga negara menyediakan tempat dan platform bagi masyarakat yang hendak melaporkan berita bohong.

“Hal yang paling penting selama menjadi supervisor untuk media sosial adalah respon pemerintah mengenai berita bohong. Pemerintah bersama lembaga negara berhak menentukan apakah informasi itu adalah berita bohong atau tidak kepada masyarakat,” jelasnya, Minggu (25/10).

BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Demokrasi Almarhum? Yang Bilang Itu Begundal Provokator

Ia melanjutkan, pemerintah memberi argumentasi atau mengcounter informasi yang berkembang pada saat itu. Untuk mengcounter informasi itu, tidak ada waktu untuk menulis surat kepada Direktorat Jenderal, karena waktunya singkat.

“Proses berkembangnya berita bohong itu cepat, sehingga kami harus segera memberi argumentasi untuk meyakinkan masyarakat tentang kebenaran informasi itu,” ungkap Fritz.

Sebelumnya, sepanjang bulan Oktober 2020, Tim AIS Ditjen Aptika Kemkominfo telah menemukan 100 konten negatif terkait Pilkada 2020. Temuan tersebut sebagian besar terkait kampanye negatif.

“Dari 100 temuan yang ada, Bawaslu mengonfirmasikan 28 konten melanggar dan akan segera dilakukan pemblokiran,” terang Koordinator Pengendalian Konten Internet, Anthonius Malau.

Menindaklanjuti peningkatan jumlah hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian terkait Pilkada 2020, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan ruang digital.

BACA JUGA: Polisi Respon Cepat Tangkap Gus Nur, Bagaiman dengan Kasus Denny Siregar dan Abu Janda?

“Sebagai bentuk komitmen Kemkominfo telah menandatangani Nota Kesepakatan Aksi bersama dengan KPU selaku penyelenggara Pemilu dan Bawaslu selaku pengawas Pemilu. Nota Kesepakatan Aksi tersebut tentang pengawasan internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” lanjut Anthonius.

Selain itu, Kemkominfo, KPU, dan Bawaslu juga membuat deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks dalam Pilkada 2020 yang juga didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan beberapa platform media sosial seperti Bigo, Facebook, Google, Twitter, Line, Telegram dan Tiktok.

“Kerja sama ketiga institusi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Pilkada yang bermartabat dan berkualitas menuju demokratisasi yang lebih baik,” tambahnya.

Kemkominfo melakukan crawling untuk menemukan konten-konten yang diduga melanggar aturan. Selanjutnya konten tersebut diteruskan pada KPU dan Bawaslu untuk memastikan telah terjadi pelanggaran.

“Jika mereka sudah menetapkan, kami akan meneruskan ke penyedia platform untuk pemblokiran. Dalam pengajuan pemblokiran tentu harus disertai alasan dan bukti yang kuat,” tandasnya. (khf/fin)

Baca Juga

Pemerintah Usulkan Prolegnas 2021

JAKARTA – Usulan Program Legislasi Nasional 2021 mendatang, pemerintah mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang. Hukum Acara Perdata, tentang Wabah, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan...

Dudung Usul FPI Dibubarkan, Habib Rizieq: Ga Masalah, Besok Saya Buat Lagi Front Persatuan Islam

JAKARTA- Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman mengusulkan agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Hal ini, karena Dudung menganggap organisasi besutan Habib Rizieq Shihab...

Anies Posting Foto Baca Buku How Democracies Die , Refly Harun: Itu Sindiran

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, Anies Baswedan sedang melakukan sindiran dengan sengaja memposting foto sedang membaca buku How Democracies Die, pada...

Pastikan Prokes Sebelum Pencoblosan

JAKARTA – Jelang hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang, KPU Daerah dan Forkopimda diminta melaksanakan simulasi pemilihan. Sekaligus pengecekan penerapan protokol kesehatan (prokes) di...

Rekomendasi Lainnya

Fadli Zon: Pemerintah Harusnya Rangkul Habib...

JAKARTA- Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, pemerintah seharusnya merangkul petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Bukan sebaliknya memusuhi...

Orang Miskin Naik Jadi 28 Juta...

JAKARTA - Gelombang pandemi yang telah merontokkan berbagai sektor membuat tingkat kemiskinan di Tanah Air bertambah pada 2021 mendatang. Direktur Eksekutif Institute for Development of...

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas...

Pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori dan tinggi protein merupakan treatment yang dianjurkan saat terkena COVID-19. Hal ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh....

Serapan PEN Tak Capai 100 Persen...

JAKARTA - Serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diperkirakan tidak akan terserap 100 persen hingga akhir 2020. Realisasi anggaran hanya mencapai 67,8 persen. Direktur Eksekutif...

Kesiapan Pemda Diragukan

JAKARTA - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021. Dalam SKB...

Buya Yahya Respon Nikita Mirzani: Bahayanya...

JAKARTA- Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Yahya, mesepon pernyataan artis...

Indonesia Pimpin G20 pada 2022

JAKARTA - Indonesia resmi menjadi presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ekonomi terbesar dunia atau G20 pada 2022 setelah bertukar tempat dengan India. Seharusnya, India...

Rizieq Harus Stop Bikin Acara

JAKARTA - Habib Rizieq Shihab (HRS) diminta berhenti menggelar acara yang mengundang orang banyak. Sebab, acara tersebut justru menimbulkan klaster baru COVID-19. Anggota DPR Rahmad...

Baca Juga

Pemerintah Usulkan Prolegnas 2021

JAKARTA – Usulan Program Legislasi Nasional 2021 mendatang, pemerintah mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang. Hukum Acara Perdata, tentang Wabah, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan...

Dudung Usul FPI Dibubarkan, Habib Rizieq: Ga Masalah, Besok Saya Buat Lagi Front Persatuan Islam

JAKARTA- Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman mengusulkan agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Hal ini, karena Dudung menganggap organisasi besutan Habib Rizieq Shihab...

Anies Posting Foto Baca Buku How Democracies Die , Refly Harun: Itu Sindiran

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, Anies Baswedan sedang melakukan sindiran dengan sengaja memposting foto sedang membaca buku How Democracies Die, pada...

Pastikan Prokes Sebelum Pencoblosan

JAKARTA – Jelang hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang, KPU Daerah dan Forkopimda diminta melaksanakan simulasi pemilihan. Sekaligus pengecekan penerapan protokol kesehatan (prokes) di...

Pemerintah Segera Selesaikan 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

JAKARTA - Pemerintah bakal segera menyelesaikan 44 aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelesaian ditarget hingga akhir November atau awal...

Berita Terbaru

Berkas 5 Tersangka Anggota Klub Moge yang Aniaya Dua Prajurit TNI Dinyatakan P21

PADANG - Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Satake Bayu mengatakan berkas penyidikan kasus dugaan pengeroyokan dua prajurit TNI oleh rombongan Harley Owner Grup...

Millendaru Ditahan di Sel Laki-laki, Naysila Mirdad Iba

JAKARTA - Atas ulahnya yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada akhir pekan lalu, selebgram Millendaru alias Millen Cyrus kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keponakan Ashanty...

Waduh, Pemerintah Sebut 29 Juta Penduduk Usia Kerja Kena Dampak Covid-19

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan mengungkap terdapat sedikitnya 29,12 juta penduduk usia kerja di Tanah Air yang terdampak pandemi Covid-19. Dampak tersebut seperti...

Foto-Foto

News

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...

Buya Syafiih: Mendewakan Keturunan Nabi adalah Bentuk Perbudakan Spritual

JAKARTA- Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafiih, mengkritik pihak-pihak yang kerap menganggungkan para Habaib atau tokoh yang mempunyai garis keturunan dengan nabi...

14 Larangan Polri di Pilkada

JAKARTA - Anggota Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jika ada yang tak netral, sanksi pun akan diberikan. Kadiv Humas Polri Irjen...