Ada Penghapusan Pasal di Cipta Kerja

Beranda Nasional Ada Penghapusan Pasal di Cipta Kerja

JAKARTA – Pemerintah menjawab penghapusan Pasal 46 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan terkait minyak dan gas bumi memang seharusnya dihapus dari UU sapu jagat tersebut. UU Migas itu berkaitan dengan tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Alasan dihapusnya, Panja DPR tidak menerima usulan pemerintah soal pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan koreksi oleh Sekretariat Negara (Setneg) terkait Pasal 46. Menurutnya, hal ini tidak mengubah substansi yang telah disepakati oleh Panitia Kerja DPR.

BACA JUGA: Kukuhkan Semangat Membangun Negeri, Brantas Abipraya Siap Menata Borobudur dan Kupang

“Yang tidak boleh diubah itu substansi, dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo (salah ketik) dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam Rapat Panja Baleg DPR,” kata Dini, Jumat (23/10).

Ia melanjutkan, intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final. Karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing.

Menurut Dini, Kemensetneg justru melakukan tugasnya dengan baik. dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa kepada Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengomunikasikan hal tersebut dengan DPR.

BACA JUGA: Pacu Geliat Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Resmikan Kiht Kudus Dan Musnahkan 6,5 Juta Batang Rokok Ilegal

Dini menilai penghapusan Pasal 46 justru menjadikan substansi UU Cipta Kerja menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja. “Yang jelas perubahan dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja, sudah dengan sepengetahuan DPR dan diparaf oleh DPR. Perubahan dilakukan dengan proper, itu yang penting,” katanya.

Selanjutnya, masyarakat bisa mengakses seluruh Undang-undang Cipta Kerja setelah Presiden Joko Widodo menandatangani naskah perudangan tersebut. Yakni setelah naskah UU ditandatangani presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI.

Menurut Dini, proses cleansing UU Cipta Kerja oleh Sekretariat Negara saat ini sudah selesai. “Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja, dan naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden Jokowi,” ungkap Dini.

BACA JUGA: Idap Diabetes Mellitus, Ningsih Gantungkan Harapannya pada JKN-KIS

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Pasal 46 tersebut sejatinya merupakan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Jokowi pada hari Rabu (14/12).

Namun, belakangan pasal tersebut dihapus dari naskah UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman yang dikirimkan Sekretariat Negara ke sejumlah organisasi masyarakat Islam.

Terbitkan Perppu

Terpisah, Anggota Badan Legilasi DPR RI Mulyanto menyatakan, bahwa presiden layak menerbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja, karena prosedur formil yang tidak lazim, gonta-ganti naskah setelah pengesahan serta banyak menerima penolakan dari masyarakat. Mulyanto merinci kronologis pembahasan UU Cipta Kerja yang saat itu masih menjadi Rancangan Undang-Undang.

BACA JUGA: Sinergi Bea Cukai dan TNI Tangkap Empat Orang Penyelundup 14 Kg Ganja di Perbatasan Papua

Menurut Mulyanto, dari keterangan resmi yang diterima Fajar Indonesia Network, sejak awal UU yang dikenal dengan nama Omnibus Law Cipta Kerja ini terkesan dipaksakan. Bahkan di saat masa reses, ketika RUU lain tidak dibahas, UU ini terus dikebut pembahasannya. Sehingga, Mulyanto tidak begitu heran jika belakangan UU Cipta Kerja ini gonta- ganti naskah dan menimbulkan banyak koreksi.

“Karena terburu-buru dan catatan belum terkonsolidasi jadi satu, sehingga saat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Baleg 3 Oktober, naskah tidak dibacakan dan penandatanganan naskah hanya bersifat simbolik.

“Saat paripurna 5 Oktober lalu, baru dibagikan file digital 905 hlm. Inipun ditarik kembali, karena ada yang tidak sesuai dengan keputusan Panja,” jelas Mulyanto. Draft terakhir 12 Oktober, dokumen sebanyak 812 halaman yangg resmi dan bersifat final diserahkan kepada presiden. Draft ini pun masih ditemukan banyak catatan.

BACA JUGA: Elly Sugigi Klaim Selalu Dapet Brondong Ganteng, Netizen: Sadar Nek Jangan Mau Dimanfaatin

“Berdasarkan recall pada 16 Oktober, Setneg mengajukan revisi perbaikan naskah, untuk 158 item perbaikan dalam dokumen setebal 88 halaman kepada Baleg DPR RI. “Dugaan saya hasilnya adalah setting akhir naskah setebal 1187 halaman,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto berpendapat harusnya UU yang sudah disahkan di sidang paripurna tidak boleh diubah-ubah lagi oleh siapapun, baik itu oleh pimpinan Panja, Baleg, Pimpinan DPR apalagi oleh Pemerintah. Jika hal tersebut sampai dilakukan, maka otensitasnya menjadi diragukan.

“Kita tengah meneliti substansi dari perubahan-perubahan draf pasca pengesahan di paripurna DPR tersebut. Apakah hanya bersifat typo, redaksional atau ada yang bersifat substansial. Semestinya tidak boleh ada perubahan lagi pasca pengesahan suatu RUU,” bebernya.

Dalam kasus RUU Ciptaker terjadi perubahan pasca pengesahan, baik yg dilakukan oleh DPR maupun pemerintah. Sebuah proses pembentukan perundang-undangan yang secara formil tidak lazim. Tergesa-gesa dikerjakan di saat pandemi Corona.

Untuk mengakhiri polemik ketidakjelasan UU Cipta Kerja ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta presiden segera menerbitkan Perppu. Mulyanto menganggap sudah banyak bahasan dan kajian yang menyebut UU Omnibus Law ini cacat prosedur. Jika dipaksakan Mulyanto khawatir akan menimbulkan banyak masalah yang bisa merugikan banyak pihak.

“Saya minta presiden mendengar masukan yang disampaikan oleh banyak kalangan. Buktikan kalau negara berpihak pada rakyat bukan hanya kepada kelompok pemodal semata,” tandas Mulyanto. (khf/fin)

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Rekomendasi Lainnya

Ancam Penggal Kepala Habib Rizieq, Anggota...

JAKARTA- Jajaran kepolisan Pekalongan telah menangkap seorang pria yang mengancam memenggal kepala petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab melalui sebuah video yang...

Komentar Lucu Stefano Pioli Tentang Anak...

MILAN — AC Milan bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk menggasak Celtic dengan skor 4-2 di matchday kelima Liga Europa, hari ini. Pelatih Rossoneri, Stefano Pioli bercanda bahwa...

Jadwal Bola Akhir Pekan Ini

MANCHESTER — Setelah kompetisi Eropa berlangsung tengah pekan ini, liga domestik akan kembali bergulir. Dari Inggris, akan ada derbi London antara Tottenham Hotspur dan...

Harga Beras Potensi Naik di Akhir...

JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah melakukan antisipasi kenaikan harga beras potensi terjadi pada akhir 2020. Peneliti CIPS Galuh Octania mengatakan,...

Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos 2021 Bakal...

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 bakal dilakukan sesuai jadwal dan sesegera mungkin. "Sesuai arahan Presiden, Menteri Sosial telah menginstruksikan...

PBB Kecam Negara yang Masih Anggap...

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam negara-negara yang menolak fakta seputar pandemi virus corona dan mengabaikan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Sejak awal,...

Ditunggu Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk segera menurunkan tingkat suku bunga kredit. Penurunan ini untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bank Sentral sebelumnya...

Ratusan Tindak Pidana di Pilkada 2020

JAKARTA – Bawaslu menemukan 3.814 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, ada 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan...

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi fisiknya disebut tak mengkhawatirkan. "Memang hasilnya itu positif tapi dari sisi fisik ibu tetap...

Berita Terbaru

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Fasilitas Disabilitas Tidak Berfungsi

CIHIDEUNG - Di momen Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020, warga Kota Tasikmalaya berharap adanya perbaikan sarana yang lebih layak, terutama bagi penyandang disabilitas. Gegap...

Pemerintah Izinkan Lapindo Bayar Utang Pakai Aset Perusahaan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mengizinkan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo melunasi utang menggunakan aset yang dimiliki. “Mereka...

KPK Jemput Paksa Eks Direktur PT Garuda Indonesia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno (HS) di kediamannya di kawasan...

Muannas: Biar Jadi Pelajaran, Maaher Lebih Parah dari Sugi Nur

JAKARTA- Soni Eranata alias Ustad Maaher At-Thuawailibi ditangkap oleh Bareskrim Polri di kediamannya di Bogor Jawa Barat pada Kamis (3/12), pagi sekitar pukul 04.00...

Foto-Foto

News

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih Baik Kamu Jadi Pelacur

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...