Vaksinasi, Jangan Tergesa-gesa

Beranda Nasional Vaksinasi, Jangan Tergesa-gesa

JAKARTA – Pemerintah diminta jangan tergesa-gesa menjalanan program vaksinasi. Pemerintah terlebih dahulu harus menjamin keamanan vaksin.

Permintaan tersebut disampaikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kepada Menteri kesehatan melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih.

Dalam surat dikatakan PB IDI berterima kasih dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin COVID-19 serta memprioritaskan pada tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan.

“Tapi PB IDI mengharapkan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” kata Daeng, seperti dikutip dalam suratnya yang ditujukan ke Menteri Kesehatan, Kamis (22/10).

BACA JUGA: Hari Santri 2020, LPDB-KUMKM Gandeng Santri Dalam Upaya Pendampingan Dana Bergulir

Dijelaskannya, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan. Syaratnya, yaitu vaksin sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya. Ini harus dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase tiga yang sudah dipublikasikan.

Diungkapkannya, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

“Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase tiga. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” katanya.

BACA JUGA: Usai ‘Sentil’ Selebgram Denise Chariesta, Denny Cagur: Akhirnya Jadi Kebongkar

Dikatakannya pula, Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 dalam situasi pandemi. Izin tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai otorisasi yaitu Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Dalam menentukan hal ini, PB IDI yakin BPOM tentu akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.

“Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” katanya.

Selain itu, IDI menilai perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

BACA JUGA: Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

“Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi. Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Sementara Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Endang Tirtana berharap ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

“Masih kuatnya teori konspirasi dari kelompok-kelompok anti-vaksin, peran MUI dan ormas-ormas Islam menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam sosialisasi vaksin,” katanya.

BACA JUGA: Ferdinand Soroti Kinerja Stafsus Millenial dan Wapres Ma’ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Menurut Endang, masih banyak yang menganggap COVID-19 tidak ada dan hanya konspirasi semata.

“Para ulama dan pemuka agama harus berperan kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 merupakan situasi darurat di tengah polemik apakah vaksin tersebut sudah tersertifikasi halal atau belum,” katanya.

Demikian pula soal rencana vaksinasi darurat, pemerintah harus ada penjelasan yang transparan kepada publik.

“Jangan sampai karena ketergesa-gesaan akan mempengaruhi rencana dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah,” katanya.

BACA JUGA: Bawang Merah Kabupaten Belu Sudah Diekspor ke Negara Tetangga

Di sisi lain, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tiga juta vaksin COVID-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir tahun 2020.

“Tiga juta vaksin ini masih ada sertifikasi dari Badan POM, mereka sudah kirim tim ke pabrik Sinovac,” katanya.

Menurutnya, vaksin itu belum bisa langsung digunakan atau perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena harus menunggu uji sertifikasi dari BPOM.

BACA JUGA: Tokoh Papua Semprot Ahok: Jadi Komut Pertamina Saja Hancur, Kini Menghayal jadi Presiden

“Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek samping dari vaksinasi,” katanya.

Selain tiga juga vaksin COVID-19, ada 15 juta dosis berbentuk bahan baku yang disiapkan akhir tahun dan akan diproduksi oleh Bio Farma.

Tak hanya dari Sinovac, alokasi vaksin untuk Indonesia juga datang dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis vaksin mandiri dan Cansino sebanyak 100 ribu dosis.

“Seluruhnya ini akses yang disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres pembelian vaksin dan sekarang disiapkan Permenkes, ini metode pembeliannya perlu dibuat regulasi agar tetap sasaran dan jumlah,” ungkapnya.(gw/fin)

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Rekomendasi Lainnya

Ancam Penggal Kepala Habib Rizieq, Anggota...

JAKARTA- Jajaran kepolisan Pekalongan telah menangkap seorang pria yang mengancam memenggal kepala petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab melalui sebuah video yang...

Komentar Lucu Stefano Pioli Tentang Anak...

MILAN — AC Milan bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk menggasak Celtic dengan skor 4-2 di matchday kelima Liga Europa, hari ini. Pelatih Rossoneri, Stefano Pioli bercanda bahwa...

Jadwal Bola Akhir Pekan Ini

MANCHESTER — Setelah kompetisi Eropa berlangsung tengah pekan ini, liga domestik akan kembali bergulir. Dari Inggris, akan ada derbi London antara Tottenham Hotspur dan...

Harga Beras Potensi Naik di Akhir...

JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah melakukan antisipasi kenaikan harga beras potensi terjadi pada akhir 2020. Peneliti CIPS Galuh Octania mengatakan,...

Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos 2021 Bakal...

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 bakal dilakukan sesuai jadwal dan sesegera mungkin. "Sesuai arahan Presiden, Menteri Sosial telah menginstruksikan...

PBB Kecam Negara yang Masih Anggap...

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam negara-negara yang menolak fakta seputar pandemi virus corona dan mengabaikan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Sejak awal,...

Ditunggu Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk segera menurunkan tingkat suku bunga kredit. Penurunan ini untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bank Sentral sebelumnya...

Ratusan Tindak Pidana di Pilkada 2020

JAKARTA – Bawaslu menemukan 3.814 dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, ada 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan...

Baca Juga

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, Sukamta menilai masalah...

Anak Buah Anies Usulkan Habib Rizieq jadi Juru Damai di Papua Barat: Dia Punya Kharisma

JAKARTA- Komisaris Ancol Geisz Chalifah mengusulkan agar petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab jadi juru damai di Papua Barat yang saat ini...

Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Lakukan Upaya Makar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda...

Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi fisiknya disebut tak mengkhawatirkan. "Memang hasilnya itu positif tapi dari sisi fisik ibu tetap...

Berita Terbaru

KPK Rilis 10 Cakada ‘Terkaya’ dan ‘Termiskin’, Ada yang Hartanya Minus Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 10 calon kepala daerah (cakada) "terkaya" dan "termiskin" berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data tersebut,...

Fasilitas Disabilitas Tidak Berfungsi

CIHIDEUNG - Di momen Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020, warga Kota Tasikmalaya berharap adanya perbaikan sarana yang lebih layak, terutama bagi penyandang disabilitas. Gegap...

Pemerintah Izinkan Lapindo Bayar Utang Pakai Aset Perusahaan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mengizinkan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo melunasi utang menggunakan aset yang dimiliki. “Mereka...

KPK Jemput Paksa Eks Direktur PT Garuda Indonesia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno (HS) di kediamannya di kawasan...

Muannas: Biar Jadi Pelajaran, Maaher Lebih Parah dari Sugi Nur

JAKARTA- Soni Eranata alias Ustad Maaher At-Thuawailibi ditangkap oleh Bareskrim Polri di kediamannya di Bogor Jawa Barat pada Kamis (3/12), pagi sekitar pukul 04.00...

Foto-Foto

News

Keras! Ferdinand ke Veronica Koman: Lebih Baik Kamu Jadi Pelacur

JAKARTA- Eks politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak geram dengan aktivis HAM Papua, Veronica Koman. Pasalnya, sebuah video beredar, Veronica dan beberapa warga negara...

Gus Nadir ‘Semprot’ Denny Siregar: Terlalu Berlebihan, Jangan Masuk Wilayah Gusti Allah

JAKARTA- Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir memperingatkan pegiat media sosial, Denny Siregar agar tidak menulis cuitan yang berlebihan di media...

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...