JAKARTA – Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, meminta agar seluruh sengketa di Laut China Selatan (LCS) diselesaikan lewat jalur damai menggunakan aturan hukum internasional.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan membiarkan ada intimidasi dan kegiatan apa pun yang akan meningkatkan ketegangan di LCS.
"Jepang menolak semua kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan dan saya ingin menitikberatkan bahwa seluruh konflik di Laut China Selatan semaksimal mungkin harus diselesaikan dengan hukum internasional, bukan kekuatan dan intimidasi," kata PM Suga dalam kunjungannya ke Indonesia, Rabu (21/10/2020).
Suga menuturkan, Jepang akan selalu berusaha mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi damai dan menegakkan supremasi hukum. Semua pihak mesti menaati aturan-aturan yang disepakati dalam hukum internasional, saat dihadapkan pada sengketa wilayah.
Oleh karena itu, dia membantah adanya tuduhan dari pihak lain yang menyebut Jepang bersama negara sekutunya berupaya membentuk aliansi pertahanan yang mirip dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Indo-Pasifik (NATO).
"Tujuan paling penting adalah memastikan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, yang bebas dan terbuka, dan kita bisa menjalin kerja sama dengan pihak manapun yang satu pemikiran, dan sama sekali tidak terbersit niat membentuk NATO ala Indo-Pasifik," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, pada minggu lalu mencurigai pembahasan mengenai kerja sama pertahanan antara Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat—yang salah satunya diprakarsai Washington—adalah upaya membentuk pakta pertahanan mirip NATO di Indo-Pasifik.
Namun, Suga membantah kecurigaan China dan menjelaskan bahwa Jepang lebih memilih untuk meningkatkan kerja sama tingkat menteri luar negeri, patroli bersama di Laut China Selatan, serta kerja sama transfer ilmu dan teknologi pertahanan.
Jepang, kata Suga, telah membantu negara-negara anggota PBB di Asia Tenggara (ASEAN) memelihara keamanan di Laut China Selatan melalui kegiatan patroli. Salah satunya bertujuan mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan yang disengketakan tersebut.
"Saya juga ingin memanfaatkan reputasi pasukan penjaga keamanan laut kami untuk membina sumber daya manusia (di negara-negara ASEAN, red) untuk bidang (pertahanan maritim) ini," pungkasnya. (der/fin)
