Kemendes-PDTT Transformasi Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa

Beranda Ragam Kemendes-PDTT Transformasi Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa

JAKARTA- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat mengembangkan bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Pendirian LKD hasil transformasi dari Eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa ini merupakan wujud nyata komitmen Kemendes PDTT dan OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu di Gedung Grahadi Surabaya meresmikan Pencanangan Program Pendirian Lembaga Keuangan Desa dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) OJK dan Kemendes tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Pengembangan Bum Desa /Bum Desa Bersama Serta Pengembangan LKM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Penandatanganan PKB dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid.

PKB ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendesa PDTT yang dikeluarkan pada Juli lalu. Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dan sinergi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan LKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Pada tahap awal di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana bergulir sekitar Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma.

Operasional LKD ini akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking) dan menggunakan basis kelompok dan tidak mengenakan bunga kecuali biaya administrasi.

Aktivitas total 5.300 UPK di seluruh Indonesia masih berjalan namun tidak ada pengawasan profesional karena unit tersebut belum memiliki badan hukum yang jelas. Dalam UU Cipta Kerja pasal 117 menyatakan BUMDes adalah badan hukum.

“Menindaklanjuti berbagai diskusi dengan OJK untuk menyelamatkan dana bergulir Rp12,7 triliun agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan warga masyarakat miskin berbasis kecamatan,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Transformasi UPK menjadi LKD dimulai di Jawa Timur terhadap 147 UPK dengan aset dana bergulir mendekati Rp 600 miliar. Langkah ini akan segera diikuti transformasi UPK lainnya di seluruh Indonesia. OJK mendampingi sejak proses pengalihan lembaga, pembinaan kesehatan keuangan, hingga pengawasan rutin triwulan.

Lembaga Keuangan Desa bertujuan mengembangkan dana dan UPK eks PNPM dan meningkatkan perputaran dana bergulir khususnya untuk warga miskin. Tujuan lainnya yaitu menghambat rentenir di desa, meningkatkan inklusivitas ekonomi warga miskin, dan menurunkan tingkat kemiskinan desa.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUMdes, asas pengelolaan BUMdes yakni kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMdes hendaknya dikelola berdasarkan hubungan erat antar warga sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

“Wujud kekeluargaan diantaranya BUMdes tidak boleh menjadi pesaing usaha masyarakat,” ujar Gus Menteri.

Wujud kegotong royongan diantaranya partisipasi masyarakat dalam musyawarah tan keikutsertaan dalam permodalan. Sedangkan sumber modal BUMdes berasal dari Dana Desa dan warga masyarakat.

Kemendes PDTT bersama berbagai pihak tengah menyiapkan RPP BUMDesa yang simultan dengan penyiapan LKD. Diharapkan LKD bisa diresmikan pada Desember 2020 dengan asumsi RPP telah menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

“Selanjutnya, pada 2021-2022 bersama OJK dan pemerintah daerah seluruh Indonesia kita akan mewujudkan sampai 5.300 LKD. Saat ini nama LKD masih bersifat sementara karena itu Kemendes PDTT telah mengusulkan sejumlah nama untuk diputuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Gus Menteri. (rls/andi) 

Baca Juga

ICCF 2020, Refleksi Potensi Daya Cipta Demi Kepulihan yang Harmonis

JAKARTA - Indonesia Creative Cities Network (ICCN), sebuah organisasi simpul yang telah menghubungkan jejaring forum lintas komunitas di lebih dari 210 kabupaten/kota se-Indonesia, akan kembali...

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Tertahan di Penyelidikan

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, masih tertahan di penyelidikan. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK...

Kemendes PDTT Bakal Bahas RPP BUM Desa Bersama Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Desa (BUM Desa) telah...

Camat Ini Rela Berangkat Lebih Pagi Untuk Antar Anak Perbatasan Berangkat Sekolah

JAKARTA - Kisah inspiratif ini datang dari Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama pria paruh baya yang akan Tim Humas Badan...

Rekomendasi Lainnya

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy...

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Nawawi mengatakan, selain...

Feby Febiola Siap Mati

JAKARTA - Aktris Feby Febiola mengungkapkan begitu tahu dirinya divonis menderita kanker ovarium, ia langsung pasrah dan siap untuk dipanggil Sang Pencipta. Ia tidak merasa...

Nita Thalia Lebih Tenang

JAKARTA - Proses perceraian pedangdut Nita Thalia dan Nurdin Rudythia masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nita Thalia dan Nurdin sudah pisah rumah. Pelantun...

Antoine Griezmann Bela Messi

BARCELONA - Gerah dengan pemberitaan Lionel Messi akhir-akhir ini, Antoine Griezmann akhirnya angkat bicara untuk bersihkan nama sang kapten. Pemain Prancis itu tak bisa...

MotoGP Umumkan Pebalap 2021, Crutchlow Pensiun

PORTIMAO - Cal Crutchlow memutuskan pensiun dari MotoGP. Gagal finis di urutan atas, pebalap LCR Honda itu mengaku telah memberikan yang terbaik. Menghabiskan sebagian...

Protokol Kesehatan Tak Dapat Dilonggarkan

JAKARTA - Penerapan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat dilonggarkan. Meski nanti vaksin Covid-19 sudah ada, kepatuhan tersebut tetap harus dilaksanakan. "Protokol kesehatan tidak bisa dilonggarkan...

Disiplin 3M Pulihkan Pariwisata Daerah

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat memulihkan sektor...

Inter vs Madrid: Trauma Penalti

MILAN — Partai hidup mati antara Inter Milan dan Real Madrid akan tersaji pada matchday keempat Liga Champions, dini hari nanti. Inter butuh kemenangan...

Baca Juga

ICCF 2020, Refleksi Potensi Daya Cipta Demi Kepulihan yang Harmonis

JAKARTA - Indonesia Creative Cities Network (ICCN), sebuah organisasi simpul yang telah menghubungkan jejaring forum lintas komunitas di lebih dari 210 kabupaten/kota se-Indonesia, akan kembali...

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Tertahan di Penyelidikan

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, masih tertahan di penyelidikan. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK...

Kemendes PDTT Bakal Bahas RPP BUM Desa Bersama Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Desa (BUM Desa) telah...

Camat Ini Rela Berangkat Lebih Pagi Untuk Antar Anak Perbatasan Berangkat Sekolah

JAKARTA - Kisah inspiratif ini datang dari Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama pria paruh baya yang akan Tim Humas Badan...

Pendamping Desa Diberi Kontrak Multiyears Dua Tahun

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberi kabar gembira untuk para pendamping desa. Gus Menteri, sapaan akrabnya...

Berita Terbaru

88 Persen Perusahaan Terdampak

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir. Pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan sembilan dari...

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu...

Pesan Buya Yahya ke Presiden: Singkirkan Menteri yang Punya Syahwat Duniawi, Lapang Dada Terima Kritikan

JAKARTA- Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal Buya Yahya memberikan pesan dan risalah kepada Presiden Joko...

Menteri Edhy Prabowo Sudah Diamankan ke Kantor KPK Guna Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah diamankan ke Kantor KPK, Kuningan, Jakarta,...

Gisel Segera Diperiksa Lagi

JAKARTA - Gisella Anastasia bakal kembali diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Keterangan dari gisel sangat diperlukan untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Kabid Humas...

Foto-Foto

News

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...

Buya Syafiih: Mendewakan Keturunan Nabi adalah Bentuk Perbudakan Spritual

JAKARTA- Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafiih, mengkritik pihak-pihak yang kerap menganggungkan para Habaib atau tokoh yang mempunyai garis keturunan dengan nabi...

14 Larangan Polri di Pilkada

JAKARTA - Anggota Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jika ada yang tak netral, sanksi pun akan diberikan. Kadiv Humas Polri Irjen...