Eksepsi Pinangki Ditolak, Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Beranda Hukum dan Kriminal Eksepsi Pinangki Ditolak, Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

 JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus gratifikasi Djoko Tjandra dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Persidangan terhadapnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (2/11).

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan,” kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di PN Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Hakim mengatakan jika Pinangki keberatan dengan penetapan tersangka seharusnya mengajukan praperadilan.

BACA JUGA: Ferdinand Soroti Kinerja Stafsus Millenial dan Wapres Ma’ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Terkait keberatan alat bukti yang dipermasalahkan pengacara Pinangki, hakim berpendapat seharusnya alat bukti dibuktikan di pokok perkara.

“Sedangkan terkait alat bukti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa alasan keberatan dakwaan tidak diterima,” ujarnya.

Hakim juga menilai surat dakwaan sudah disusun secara jelas dan cermat. Sehingga, eksepsi Pinangki yang menyebut dakwaan tidak cermat ditolak.

“Menimbang bahwa stelah hakim membaca, ternyata surat dakwaan telah sesuai secara formil. Oleh karena itu, surat dakwaan sudah mencantumkan identitas terdakwa lengkap,” tegas hakim.

BACA JUGA: Kumpul Kebo dengan Tora Sudiro saat Pacaran, Mieke Amalia: Itunya aja Dua Tahun

Dalam persidangan yang sama, sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung berkeyakinan seluruh dakwaan yang dilayangkan kepada Pinangki telah memuat unsur gratifikasi, TPPU, dan pemufakatan jahat. Berdasarkan alasan tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Pinangki.

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada majelis hakim tindak pidana korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan, menolak seluruh keberatan yang diajukan terdakwa Pinangki Sirna Malasari,” ujar Jaksa Roni saat membacakan surat tanggapan eksepsi Pinangki.

Jaksa mengatakan, dalam surat dakwaan telah dijelaskan secara cermat dan lengkap mengenai rincian perbuatan dan keterangan waktu tindak pidana yang diduga dilakukan Pinangki.

BACA JUGA: Bea Cukai Wilayah Aceh Paparkan Kontribusi Terhadap Kinerja APBN Hingga Kuartal III 2020

Jaksa menyatakan, surat dakwaan Pinangki telah menjelaskan secara cermat dan lengkap mengenai rincian perbuatan dan keterangan waktu terjadinya tindak pidana. Jaksa pun meyakini, Pinangki telah terbukti menerima uang USD500 ribu dari Djoko Tjandra untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Menurut jaksa, Pinangki telah menukarkan sejumlah penerimaan uang itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya yang berasal dari hasil tipikor.

Dakwaan, sambung jaksa, juga telah menjelaskan secara lengkap mengenai pemufakatan jahat antara Pinangki dengan rekannya Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa MA tersebut. Jaksa menyebut, Pinangki dan Andi menjanjikan uang sebesar USD10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

BACA JUGA: Soal Jokowi yang Sering Lupa Menyebut Namanya, Ma’ruf Amin: Namanya juga Lagi Tegang

“Surat dakwaan JPU baik dakwaan subsider primer telah memuat seluruh unsur pasal. Kemudian surat dakwaan sudah menjelaskan secara lengkap rincian perbuatan dan menyebutkan keterangan waktu yang lengkap tempat terjadinya tindak pidana,” tegas Jaksa Roni.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Pinangki, Aldres Napitupulu, mengaku pihaknya menghormati putusan hakim. Ia menyampaikan, pihaknya juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terkait putusan itu.

“Tentu putusan itu kami hormati, dan kami juga seperti disampaikan hakim tadi, memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan sela ini,” katanya.

Meski begitu, Aldres belum mau membeberkan upaya hukum seperti apa yang rencananya akan ditempuh. Ia menyatakan, tim penasihat hukum masih akan berdiskusi terlebih dahulu untuk memutuskan apakah bakal menggunakan hak upaya hukum tersebut.

BACA JUGA: Selamat, Chelsea Olivia-Glenn Alinskie Dikaruniai Anak Kedua

“Nanti akan kami diskusikan dulu dengan klien kami apakah kami akan melakukan upaya hukum atau tidak,” sambung Aldres.

Terkait tanggapan atas eksepsi yang disusun JPU, Aldres menyesalkan JPU masih belum juga menjelaskan hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi terkait waktu penerimaan uang sebesar USD500 ribu. Menurutnya, Jaksa tak menjelaskan rinci kapan Pinangki menerima uang itu.

“Penuntut umum masih tidak menjelaskan hal-hal yang kami sampaikan dalam eksepsi kami yaitu tidak jelasnya kapan Pinangki terima uang, dari katanya Andi Irfan Jaya,” kata Aldres.

Aldres mengatakan, pernyataan itu disampaikan karena dalam berkas Andi Irfan Jaya tidak pernah ditanya soal pemberian uang. Menurutnya, hingga kini dakwaan JPU masih menerka-nerka soal waktu dan tempat pemberian uang tersebut.

BACA JUGA: Tindaklanjuti UU Cipta Kerja, Kemendes PDTT Siapkan RPP tentang BUM Desa

“Jaksa tadi hanya mengatakan bahwa kami mendakwa dia menerima uang dari Andi Irfan Jaya, itu kalau enggak di Kuala Lumpur, di Jakarta atau atau kebanyakan ataunya itu, kita bisa lihat sendiri. Itu jelas atau enggak menurut kami, itu tidak jelas, tapi menurut penuntut umum itu yang jelas ya, nanti masyarakat bisa nilai,” cetus Aldres.

Aldres pun menyoroti dakwaan JPU soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Pinangki. Dia menyebut, dakwaan pencucian uang terhadap Pinangki tidak jelas.

“Kami katakan tidak jelas dimana menyamarkannya, dimana layering-nya pencucian uang di perkara ini. Kemudian dia jawab, bahwa digunakan untuk keperluan pribadi, loh iya bukan pencucian uang, itu namanya kalaupun benar itu menikmati hasil kejahatan bukan pencucian uang,” ujar Aldres.

Dalam perkara ini Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan, yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500.000 dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

BACA JUGA: Waspadai La Nina, BPBD Minta Retana Laporkan Tanda-tanda Bencana

Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp6.219.380.900,00 sebagai uang pemberian Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Ketiga, Pinangki didakwa melakukan permufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.

Atas ulahnya Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait permufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (riz/gw/fin)

Baca Juga

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu...

Menteri Edhy Prabowo Sudah Diamankan ke Kantor KPK Guna Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah diamankan ke Kantor KPK, Kuningan, Jakarta,...

Gisel Segera Diperiksa Lagi

JAKARTA - Gisella Anastasia bakal kembali diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Keterangan dari gisel sangat diperlukan untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Kabid Humas...

Edhy Prabowo Ditangkap Terkait Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain, Rabu (25/11)...

Rekomendasi Lainnya

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy...

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Nawawi mengatakan, selain...

Feby Febiola Siap Mati

JAKARTA - Aktris Feby Febiola mengungkapkan begitu tahu dirinya divonis menderita kanker ovarium, ia langsung pasrah dan siap untuk dipanggil Sang Pencipta. Ia tidak merasa...

Nita Thalia Lebih Tenang

JAKARTA - Proses perceraian pedangdut Nita Thalia dan Nurdin Rudythia masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nita Thalia dan Nurdin sudah pisah rumah. Pelantun...

Antoine Griezmann Bela Messi

BARCELONA - Gerah dengan pemberitaan Lionel Messi akhir-akhir ini, Antoine Griezmann akhirnya angkat bicara untuk bersihkan nama sang kapten. Pemain Prancis itu tak bisa...

MotoGP Umumkan Pebalap 2021, Crutchlow Pensiun

PORTIMAO - Cal Crutchlow memutuskan pensiun dari MotoGP. Gagal finis di urutan atas, pebalap LCR Honda itu mengaku telah memberikan yang terbaik. Menghabiskan sebagian...

Protokol Kesehatan Tak Dapat Dilonggarkan

JAKARTA - Penerapan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat dilonggarkan. Meski nanti vaksin Covid-19 sudah ada, kepatuhan tersebut tetap harus dilaksanakan. "Protokol kesehatan tidak bisa dilonggarkan...

Disiplin 3M Pulihkan Pariwisata Daerah

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat memulihkan sektor...

Inter vs Madrid: Trauma Penalti

MILAN — Partai hidup mati antara Inter Milan dan Real Madrid akan tersaji pada matchday keempat Liga Champions, dini hari nanti. Inter butuh kemenangan...

Baca Juga

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu...

Menteri Edhy Prabowo Sudah Diamankan ke Kantor KPK Guna Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah diamankan ke Kantor KPK, Kuningan, Jakarta,...

Gisel Segera Diperiksa Lagi

JAKARTA - Gisella Anastasia bakal kembali diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Keterangan dari gisel sangat diperlukan untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Kabid Humas...

Edhy Prabowo Ditangkap Terkait Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain, Rabu (25/11)...

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Nawawi mengatakan, selain...

Berita Terbaru

88 Persen Perusahaan Terdampak

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir. Pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan sembilan dari...

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu...

Pesan Buya Yahya ke Presiden: Singkirkan Menteri yang Punya Syahwat Duniawi, Lapang Dada Terima Kritikan

JAKARTA- Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal Buya Yahya memberikan pesan dan risalah kepada Presiden Joko...

Menteri Edhy Prabowo Sudah Diamankan ke Kantor KPK Guna Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah diamankan ke Kantor KPK, Kuningan, Jakarta,...

Gisel Segera Diperiksa Lagi

JAKARTA - Gisella Anastasia bakal kembali diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Keterangan dari gisel sangat diperlukan untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Kabid Humas...

Foto-Foto

News

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...

Buya Syafiih: Mendewakan Keturunan Nabi adalah Bentuk Perbudakan Spritual

JAKARTA- Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafiih, mengkritik pihak-pihak yang kerap menganggungkan para Habaib atau tokoh yang mempunyai garis keturunan dengan nabi...

14 Larangan Polri di Pilkada

JAKARTA - Anggota Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jika ada yang tak netral, sanksi pun akan diberikan. Kadiv Humas Polri Irjen...