JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Dia meminta Jokowi agar tidak menghiraukan publik yang saat ini mendesak agar menerbitkan Perppu. Sebab, ada pihak lain yang menanti berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja untuk bisa kembali bekerja.
"Tidak ada kata Perppu untuk UU Omnibus Law Ciptaker. Maju terus kangmas Jokowi. Jutaan angkatan kerja baru lulusan SMA/ STM, akademi, Univ sudah menanti, korban PHK akibat dampak covid sudah menanti lapangan kerja baru." Ujar Arief Poyuono di twitternya, Kamis (22/10).
Poyuono menilai, Omnibus Bus Law Cipta Kerja mempunyai tujuan mulia. Yaitu memudahkan berwirausaha dan investasi terbuka untuk menyerap lapangan kerja.
Belum lagi, kata dia, UU saat ini dianggap tumpang-tindih antara yang satu dengan lainnya. Untuk itu, kehadiran Omnibus Law sudah tepat. Bila perlu, kata Arief, ada Omnibus Law Cipta Poltik Bersih.
"UU yang dihasilkan pemerintahan sebelum presiden Jokowi dan DPR yang sekarang tumpang tindih , menyuburkan praktek korupsi, membuat ekonomi biaya tinggi, tidak kompetitif dan UU Ciptaker Sudan tepat, harus dilahirkan juga UU Omnibus law Cipta Politik Bersih." Katanya. (dal/fin).
