9 November Geruduk Parlemen

Beranda Nasional 9 November Geruduk Parlemen

JAKARTA – Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan kembali menggelar aksi menuntut DPR melakukan legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Aksi akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan berpusat di gedung DPR.

“KSPI memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran, secara nasional akan difokuskan di depan gedung DPR, di daerah akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD Provinsi. Aksi besar ini akan meluas,” katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10).

Dikatakannya, aksi akan dilakukan serentak pada saat 9 November 2020 mendatang. Menurut Iqbal saat itu merupakan paripurna pembukaan masa sidang DPR. Ditegaskannya, aksi akan dilakukan secara terukur, terarah, dan konstitusional, serta tidak merusak fasilitas umum.

BACA JUGA: Ferdinand Soroti Kinerja Stafsus Millenial dan Wapres Ma’ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

“Ini adalah aksi konstitusional lanjutan dari KSPI. Kapan? Sidang paripurna pertama setelah reses. Mungkin diperkirakan awal November. Semoga DPR tidak kucing-kucingan lagi seperti saat pengesahan UU Cipta Kerja yang tiba-tiba saja dimajukan,” ujarnya.

Dijelaskannya, aksi juga akan dilakukan di 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia. Tuntutan aksi adalah meminta DPR melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

“Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji ulang, dengarkan suara rakyat yang begitu meluas,” tegasnya.

Terkait legislative review, Iqbal menyebut pihaknya telah mengirimkan surat ke sembilan fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Bahkan surat tersebut telah diterima pada 20 Oktober 2020.

BACA JUGA: Menteri Perdagangan Lepas Ekspor 25 Kontainer dari 8 Perusahaan di Yogyakarta

“Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan ke pimpinan DPR, MPR, DPD dan 575 anggota DPR RI. Isi surat itu adalah tentang permohonan buruh meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan legislative review,” tegasnya.

Menurutnya, UU Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan pekerja.

“Oleh karena itu DPR harus mengambil sikap untuk melakukan legislative review,” kata Said.

Dia juga mengatakan KSPI meminta agar Fraksi PKS dan Demokrat, yang tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, berinisiatif mendorong legislative review dan pembatalan undang-undang.

BACA JUGA: Nama Jokowi di Jalan Abu Dhabi, Yusuf Mansur: Saya Asli Bangga Bangeet

“Dengan segala hormat, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat bisa melakukan inisiatif untuk melakukan legislative review karena dibenarkan oleh UUD 1945 dan UU PPP. PKS dan Demokrat kalau benar menolak harus ada inisiatif jangan berlindung di balik aksi massa,” katanya.

Selain legislative review, lanjut Iqbal pihaknya bersama 32 serikat pekerja afiliasinya mempersiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ada dua gugatan, pertama gugatan materiil khususnya kami menggugat di klaster ketenagakerjaan dan yang kedua adalah gugatan uji formil yang berarti semua UU Cipta Kerja akan digugat,” katanya.

Diakuinya, KSPI sebelumnya tergabung dalam tim teknis pembahasan UU Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah. Namun, mereka mundur karena menolak aturan yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan buruh.

BACA JUGA: Kementerian BUMN Apresiasi Langkah Strategis Konsolidasi Menara TelkomGroup

Selain itu dia menyatakan kekecewaan terhadap perubahan yang terjadi dalam UU itu setelah masuk ke Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR karena tidak mendengarkan aspirasi buruh yang menentang masuknya klaster ketenagakerjaan di dalam UU itu atau tetap mempertahankan UU Ketenagakerjaan.

Dia memberi contoh bagaimana terdapat perbedaan antara keputusan Panja dengan yang didiskusikan dalam tim perumus DPR yang sempat diikuti KSPI seperti jumlah pesangon pemutusan hubungan kerja dari 32 kali upah berubah 25 kali upah.

Menanggapi itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Marwan Cik Hasan akan mempertimbangkan opsi legislative review.

“Saya pikir itu salah satu opsi yang mungkin kita pilih, kami menampung aspirasi dari KSPI soal UU Cipta Kerja ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Berpihak ke Pemerintah, Ferdinand Bantah Cari Pekerjaan: Saya Hanya Lawan Intoleran

Ditegaskannya, hingga kini Fraksi Demokrat substansi dan tahapan pengesahan UU Cipta Kerja. Di mana menurutnya, ada proses dan tahapan pembahasan yang tidak benar.

“Pada tahapan ini kami menolak secara substansi dan tahapan yang tidak benar dan tidak tertib, itu dulu,” ujar Marwan.

Pihaknya, juga mendukung penuh pihak yang menolak UU Cipta Kerja mengajukan judicial review ke MK.

Demikian pula yang diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS Sukamta. Dia mengatakan mempertimbangkan legislative review UU Cipta Kerja.

“Ini sedang dipertimbangkan oleh pimpinan fraksi” katanya.

BACA JUGA: Nikita Mirzani Bicara Sosok Gofar Hilman: Dia Lihat Gue Naked, Tidak Melakukan Hal Apapun

Terkait surat dari KSPI, Sukamta mengatakan dirinya belum menerimanya. Meski demikian, dia memastikan Fraksi PKS memang sedang mempertimbangkan langkah legislative review.

“Belum masuk, nanti kalau sudah diterima sekretariat segera disampaikan ke pimpinan. Ini sudah kita diskusikan beberapa hari ini,” ujarnya.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan rakyat melalui UU Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu,” katanya.

Untuk itu, dia mengajak agar semua pihak ikut menindaklanjuti warisan itu dengan semangat berdialog.

BACA JUGA: BNPP Pasang Termosafe di Tiga PLBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

“Namanya dialog ya tidak bisa 100 persen aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan,” katanya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan awal mula omnibus law itu sudah muncul sejak 2016. saat itu, dirinya, Jimly Asshidiqie, dan Indriyanto Seno Adji diundang Luhut B Panjaitan semasa menjadi Menko Polhukam.

“Kata Pak Luhut, bagaimana ini pemerintah terhambat? Di situlah kita katakan buat saja omnibus law, itu 2016. Oke, saat mau digarap tiba-tiba Pak Luhut mau di-‘reshuffle’ ke (Menteri) kemaritiman. Macet itu,” katanya.

Menurutnya, saat itu regulasi di Indonesia sangat tumpang tindih sehingga menghambat investasi, misalnya “dwelling time” kapal yang bisa sampai 7-8 hari.

“Kok lama sekali? Apa ndak bisa 2-3 hari. Sesudah ditanya di bidang itunya, ada UU lain yang beda. Sesudah diselesaikan di imigrasinya, wah ini ada lain lagi, lain lagi,” katanya.

Karenanya, lanjut Mahfud, pemerintah melalui omnibus law UU Cipta Kerja sebenarnya bertujuan untuk, antara lain mengatasi tumpang tindih aturan dan membuka lapangan kerja.

BACA JUGA: Dukung Omnibus Law, Rizal Ramli Sindir Gatot Nurmantyo: Kelihatan Aslinya

Di sisi lain, Mahfud juga mengatakan proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan omnibus law UU Cipta Kerja sudah berjalan.

“Bahwa ada orang tidak setuju, itu soal lain,” katanya.

Itulah sebabnya, dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani pengaduan terhadap perundang-undangan. Bahkan, jika memang mau mencari kesalahan tentu semua UU punya sisi kelemahan sehingga dipersilakan jika mengajukan “judicial review” ke MK.

“Mana ada UU di Indonesia tidak diprotes? Yang tahun ini semua diprotes. Ya, ndak apa-apa, tetapi negara ini kan harus jalan. Bukan kalau diprotes kemudian berhenti, evaluasi,” ujar mantan Ketua MK itu.

Yang jelas, kata dia, proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berjalan, misalnya dari Presiden KSPI Said Iqbal.

“Said Iqbal itu sudah beberapa kali ke kantor saya, menyampaikan 13 usul perbaikan, sudah ditampung. Ditampung, dalam arti mari dirembuk. Pasalnya dirembuk, mari cari jalan tengah,” katanya.

Kemudian, ketika ada polemik soal klaster pendidikan dalam UU Omnibus Law sehingga akhirnya dicabut.

“Bahwa kemudian ada perbedaan isi itu ndak apa-apa, itu ada kritik-kritik bagus tadi. Meskipun kadangkala kritiknya terlambat. Artinya, begitu ada kritik, itu sudah dicabut yang dikritik,” katanya.(gw/fin)

Baca Juga

Tiket Kereta Api Jarak Jauh Libur Nataru Sudah Bisa Dipesan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket 43 kereta api( KA) jarak jauh periode H+30 atau hingga...

Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid-19...

Ogah Patuhi Prokes Covid-19, Pemerintah Bakal Tindak Tegas Rizieq Shihab

JAKARTA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan pemerintah bakal menindak tegas siapapun, termasuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, yang menolak...

Kemenko Perekonomian Ambil Alih Tugas dan Fungsi KEIN

JAKARTA - Pemerintah mengalihkan tugas dan fungsi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalihan tugas itu dilakukan setelah Presiden Joko...

Rekomendasi Lainnya

Gus Menteri Mengaku Bangga dengan Transmigran

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengaku bangga dengan pilihan orang yang tinggalkan daerah asal guna...

Persib Buka Akademi Sepak Bola di...

JAKARTA - Persib Bandung secara resmi membuka akademi sepak bola di Pati, Jawa Tengah. Peresmian cabang akademi itu dilakukan pada Sabtu (28/11) kemarin. "Kami tidak...

LPSK Terjunkan Tim Bantu Perlindungan Saksi...

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal mengirim tim untuk memproses perlindungan serta pemberian hak bagi saksi dan korban serangan di Lewono...

Janji Tanding Lagi, Mike Tyson: Insya...

JAKARTA - Legenda tinju Mike Tyson berjanji bakal bertarung lagi usai ditahan imbang Roy Jones Jr. dalam duel delapan ronde di Staples Center, Los...

Pemerintah Buru Kelompok Teroris yang Bunuh...

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memerintahkan penangkapan terhadap terduga teroris yang membunuh satu keluarga...

Olimpiade Tokyo Ditunda, Jepang Rugi Rp26...

JAKARTA - Jepang menderita kerugian 200 milar Yen atau sekitar Rp26,73 triliun akibat tertundanya Olimpiade Tokyo lantaran pandemi Covid-19. Dilansir dari Yomiuri, Minggu (29/11), Komite...

Kemenperin Proyeksikan Industri Non-Migas Tumbuh 3,35...

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan industri pengolahan nonmigas bakal tumbuh sebesar 3,95 persen pada 2021. Proyeksi tersebut dengan asumsi pandemi Covid-19 telah dapat dikendalikan...

Konser Tulus Batal Karena Tak Dapat...

JAKARTA - Konser musisi Tulus yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/11), batal digelar. Polda Metro Jaya tak mengeluarkan...

Baca Juga

Tiket Kereta Api Jarak Jauh Libur Nataru Sudah Bisa Dipesan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket 43 kereta api( KA) jarak jauh periode H+30 atau hingga...

Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid-19...

Ogah Patuhi Prokes Covid-19, Pemerintah Bakal Tindak Tegas Rizieq Shihab

JAKARTA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan pemerintah bakal menindak tegas siapapun, termasuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, yang menolak...

Kemenko Perekonomian Ambil Alih Tugas dan Fungsi KEIN

JAKARTA - Pemerintah mengalihkan tugas dan fungsi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalihan tugas itu dilakukan setelah Presiden Joko...

Intervensi Kesehatan HRS, Tim Medis MER-C Anggap Bima Arya Tidak Punya Etika

JAKARTA- Tim Medis MER-C menyayangkan langkah Wali Kota Bogor, Bima Arya yang dianggap terlalu jauh mengintervensi kesehatan Habib Rizieq Shihab di Rumah Sakit Ummi....

Berita Terbaru

Polisi Resmi Panggil Habib Rizieq, Pemeriksaan Dijadwalkan Selasa Besok

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya resmi melayangkan surat pemanggilan terhadap Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Rizieq dipanggil guna menjani pemeriksaan sebagai saksi pada...

Merapi Alami 43 Gempa Guguran

JAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengungkapkan Gunung Merapi mengalami 43 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (28/11)...

Tiket Kereta Api Jarak Jauh Libur Nataru Sudah Bisa Dipesan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket 43 kereta api( KA) jarak jauh periode H+30 atau hingga...

Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid-19...

Soal Swab Rizieq Shihab, Polda Jabar Periksa Direktur RS UMMI Besok

JAKARTA - Polda Jawa Barat mengagendakan pemeriksaan terhadap empat direktur RS UMMI, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/11), terkait tes usap atau swab test...

Foto-Foto

News

Rizieq Shihab Keluar RS Melalui Pintu Belakang, Muannas: Tolong Beri Contoh yang Baik ke Ummat

JAKARTA- Petinggi Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dikabarkan telah keluar dari Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat. Rizieq keluar tanpa diketahui publik. Kabarnya,...

Habib Rizieq dan Istri Dikabarkan Kabur dari RS Ummi Lewat Gudang Obat di Pintu Belakang

JAKARTA- Petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab masih jadi sorotan publik. Pasalnya, dirinya enggan umumkan hasil swab yang telah dilakukan di RS...

Muannas ke Rizieq Shihab: Mentang-Mentang Habib Lalu Berbuat Semaunya

JAKARTA- Hasil Swab Habib Rizieq Shihab yang dilakukan secara pribadi dari MER-C, sudah keluar. Namun Rizieq meminta hasil swab itu agar tidak diumumkan ke...