Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

Beranda Nasional Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa ini mungkin paling cocok untuk menilai kinerjanya.

Bagi oposisi, wajar memberikan kritik. Sejumlah saran juga disampaikan akademisi, ekonom, pakar komunikasi dan pengamat politik.

Dari oposisi misalnya, PKS sebagai oposisi menilai jika secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah.

BACA JUGA: Bawang Merah Kabupaten Belu Sudah Diekspor ke Negara Tetangga

“Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya, pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya,” ujar Mulyanto.

Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.

“Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya. Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara,” paparnya.

BACA JUGA: Wapres Dorong UMK Jadi Bagian Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Dalam setahun Pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya politik dinasti, dimana anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas.

Ekonomi Belum Membaik

Sementara itu, dari sektor ekonomi, ekonom Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat memberikan pandangannya. Dalam keterangan resmi yang diterima FIN, ia menyampaikan, setidaknyaadaduakondisi yang perlu disorotiuntukmengevaluasikinerjapemerintah Jokowi.

Pertamaadalahkinerjaperekonomiandalamtekananpandemi Covid-19. Ada juga Omnibus Law, khususnyaklasterketenagakerjaan.

BACA JUGA: Ferdinand ke Ahok: Ayo Perbaiki Pertamina, Tak Perlu Umbar Kalimat Kontroversi

Tekananpandemimembuatsangattidakmungkinpemerintahmampumencapai target atauasumsipertumbuhanekonomi pada 2020 sebesar 5,3 persen. Terpuruknyapertumbuhanekonomi di kuartal I, yaknisebesar 2,97 persen dan Kuartal II sebesar -5.32 persen. Dan belumoptimalnyakebijakanPemulihanEkonomi Nasional (PEN).

SampaiKuartal III, membuatpemerintahmerevisipertumbuhanekonomitahun 2020 akanberkisar minus nol sampai – 1persen.

“Jajaranpemerintahmenurutsayaterlalulambatdalammerealisasikan program-program PEN.Sehingga momentum untukmemperbaikikonsumsirumahtangga dan dayabelimasyarakatsebagaikontributorutamaProdukDomestikBruto juga masihrendah,” katanya, Selasa (20/10).

Ia melanjutkan, kebijakan dan program pemulihanekonomidalambayang-bayangpandemiterkesanlamban dan penuhkehati-hatian. Birokrasi dan administrasi yang masihdikelolaseolah-olahdalamkondisi normal, padahalmasih dalamsituasinew normal.

BACA JUGA: Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

Kemungkinan, pertumbuhanekonomikuartal III dan IV masihnegatif, meski menurut Rosidana, dengantingkat yang lebih rendahdariKuartal II.

Tekanankedua, terkaitdenganOmnibus Law cipta kerja. UU CiptaKerjasebenarnyabertujuanuntukmendorongpenciptaanlapangankerja di semuasektor.Melaluipenciptaaninvestasi yang menarik di Indonesia. Namun, jikakekisruhan yang terjadiberlangsungterlalu lama, akanmenciptakanbiayaekonomi yang merugikan.

“Antisipasipemerintahseharusnyalebihcepat, termasukmembangunkomunikasidengansemuastakeholdersterkait. Seharusnya UU CiptaKerjainimenjadiangin segar untukmenarikinvestasi, terutamainvestasiasingke Indonesia,” tambahnya.

Pandangan lain juga diberikan Akademisi Universiras Pelita Harapan Emrus Sihombing. Sisi komunikasi pemerintah selama ini dinilai belum maksimal. Seharusnya, komunikasi bisa disejajarkan dengan aspek lain. Termasuk politik dan ekonomi.

BACA JUGA: Taqy Malik Menikah, Salmafina Bilang Lega dan Bebas dari Bayang-bayang

Berkaca dari situasi beberapa waktu terakhir, komunikasi antar lembaga juga tidak kompak. Direktur Eksekutif Emrus Corner ini mencontohkan saat mudik. Lembaga pemerintahan khususnya kementerian memberikan keterangan yang justru berseberangan. Ada yang boleh ada yang tidak.

Selanjutnya dari yang paling aktual. UU Cipta Kerja. Banyaknya disinformasi serta berita bohong menandakan komunikasi pemerintah kepada rakyat belum baik. “Ini seharusnya yang diperbaiki. Tata kelola komunikasi pemerintah harusnya bisa menginformasikan rakyatnya agar tidak termakan berita hoax,” kata Emrus.

Ia menyarankan, pemerintah perlu membentuk unit komunikasi yang berada di bawah presiden secara langsung. Harapannya, segala informasi dan tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan bisa diterima rakyat secara langsung tanpa adanya disinformasi.

Terakhir, Pengamat Politik Ujang Komarudin. Kepada Fajar Indonesia Network, sejumlah saran disampaikan. Agar sisa pemerintahan Jokowi bisa lebih baik ke depannya. Direktur Eksekutif Indonesa Political Review ini menilai, jika nilai demokrasi masih kurang dikepedankan.

Aspirasi rakyat masih belum dianggap. Adanya aksi juga menandakan jika masyarakat masih memiliki rasa tidak percaya terhadap pemerintah. “Adanya aksi hari ini (kemarin-red), menandakan belum tersampaikannya aspirasi mereka,” kata Ujang.

Contoh lain juga ada pada saat pengesahan UU Cipta Kerja. Meski aksi penolakan di sejumlah daerah masih bergulir. DPR dan pemerintah justru buru-buru mengesahkan. Padahal, idealnya aspirasi diterima dan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR.

Kurangnya oposisi juga menjadi perhatian Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini. Meski secara peta politik hanya PKS yang menyatakan oposisi, tetapi kenyataan berkata lain. “Buktinya justru mendapat jatah menjadi Wakil Ketua MPR. Harusnya, jika oposisi, jangan menerima jabatan apapun,” tandasnya. (khf/fin)

Baca Juga

Pesan HRS untuk Pemerintah: Ingat, Satu Lawan Cerdas Lebih Baik dari Sejuta Kawan Bodoh yang Bermental Penjilat

JAKARTA- Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menilai, pemerintah seharusnya tidak menjadikan para aktivis seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lainnya sebagai...

Edhy Tandatangani Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mundur usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi...

Tokoh Kritis, Tergusur di MUI

JAKARTA - Sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintah terdepak dari pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Termasuk mereka yang dekat aksi 212 dan Habib Rizieq...

Ini Pesan Maruf Amin kepada Pengurus Baru MUI

JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin berpesan kepada Ketua MUI 2020-2025 Miftachul Akhyar serta pengurus yang baru untuk mendorong pengarusutamaan wasathiyatul Islam atau Islam...

Rekomendasi Lainnya

Hamilton Bangga Bergelar Sir

LONDON - Lewis Hamilton dikabarkan akan memperoleh gelar Sir. Gelar diberikan karena prestasinya yang luar biasa di ajang balap Formula 1 (F1) dan telah...

Stoner Akui Kesehatannya Menurun

JAKARTA - Juara dua kali MotoGP, Casey Stoner, mengaku jika Sindrom Kelelahan Kronis yang dideritanya makin memburuk. Sejak Desember tahun lalu, pebalap Australia ini...

Sumbawa Pantas Jadi Sentra Pakan Ternak...

JAKARTA - Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar menjadi sentra pakan ternak. Apalagi, wilayah itu terkenal dengan komoditi jagung yang bisa dimanfaatkan. Serta ternak sapi...

Pengampunan Kalkun

Oleh: Dahlan Iskan HARI raya kalkun kali ini begitu banyak diwarnai persoalan politik. Maka meja-meja makan pun dipenuhi pembicaraan politik. Tidak lagi seperti tahun-tahun lalu:...

Brighton vs Liverpool: Lawan Lelah

BRIGHTON — Liverpool melakoni jadwal gila pasca jeda internasional. Dalam sepekan, mereka harus memainkan tiga pertandingan, termasuk mengunjungi markas Brighton & Albion Hove, malam...

Jangan Ada Kerumunan di TPS Pilkada

JAKARTA - Dalam dua pekan mendatang, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi tingkat daerah secara serentak. Pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19....

Cegah Perkawinan Anak

MAKASSAR - Kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan usia dini masih menjadi isu krusial di Sulsel. Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menjadi...

Pengalaman Libur Panjang Jadi Pelajaran

JAKARTA - Mendekati akhir tahun, libur panjang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman masa libur panjang...

Baca Juga

Pesan HRS untuk Pemerintah: Ingat, Satu Lawan Cerdas Lebih Baik dari Sejuta Kawan Bodoh yang Bermental Penjilat

JAKARTA- Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menilai, pemerintah seharusnya tidak menjadikan para aktivis seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lainnya sebagai...

Edhy Tandatangani Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mundur usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi...

Tokoh Kritis, Tergusur di MUI

JAKARTA - Sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintah terdepak dari pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Termasuk mereka yang dekat aksi 212 dan Habib Rizieq...

Ini Pesan Maruf Amin kepada Pengurus Baru MUI

JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin berpesan kepada Ketua MUI 2020-2025 Miftachul Akhyar serta pengurus yang baru untuk mendorong pengarusutamaan wasathiyatul Islam atau Islam...

Bermasalah Sejak Awal, Penerima Izin Ekspor Benih Lobster Lain Perlu Diselidiki

JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan izin terkait ekspor benih lobster telah bermasalah sejak awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu mengusut...

Berita Terbaru

Trump Perintahkan Serang Iran

JAKARTA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan, bahwa Amerika Serikat (AS) tengah berencana menyerang Iran sebelum Donald Trump lengser dari kursi Kepresidenan. Dikutip dari Russia...

Pesan HRS untuk Pemerintah: Ingat, Satu Lawan Cerdas Lebih Baik dari Sejuta Kawan Bodoh yang Bermental Penjilat

JAKARTA- Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menilai, pemerintah seharusnya tidak menjadikan para aktivis seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lainnya sebagai...

Edhy Tandatangani Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mundur usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi...

Tokoh Kritis, Tergusur di MUI

JAKARTA - Sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintah terdepak dari pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Termasuk mereka yang dekat aksi 212 dan Habib Rizieq...

Shandy Aulia Menetap di Bali

JAKARTA - Shandy Aulia memutuskan untuk menetap di Bali. Sebelumnya, sejumlah selebritis sebut saja Tamara Bleszynski, Jessica Iskandar dan Indah Kalalo sudah lebih dulu...

Foto-Foto

News

Niat Mancing, Pemuda Tenggelam di Sungai

CILACAP - Seorang pemuda tenggelam di saat memancing di Dipo Pasir Gombol Harjo, Sungai Serayu, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kamis (26/11). Korban bernama Agil...

Komisi XI DPR Tinjau Bea Cukai Bali Nusa Tenggara

BANDUNG – Komisi XI DPR RI adakan kunjungan kerja ke Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT dalam rangka meninjau proses bisnis pengawasan otoritas...

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...