PKS: Masyarakat Butuh Kepastian soal UU Omnibus Law

Beranda Politik PKS: Masyarakat Butuh Kepastian soal UU Omnibus Law

JAKARTA – Kepastian dari isi Undang-Undang Ciptaker yang baru saja disahkan pekan lalu dipertanyakan. Pemerintah terkesan main-main dalam merumuskan isi undang-undang. Ini dapat dilihat dari adanya beberapa pasal yang tiba-tiba masuk, termasuk industri pertahanan yang kini jadi sorotan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Legislatif dari Fraksi PKS Mulyanto. Menurutnya, banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. “Masyarakat membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kita harus memberikan pembuktian berupa data-data” ucap Mulyanto lewat keterangan resminya, Sabtu (17/10).

Mulyanto juga menjelaskan alasan PKS ikut serta dalam perumusan Undang-Undang Ciptaker yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat. “PKS memang menolak undang-undang ini karena cacat proses dan cacat substansi. Akan tetapi, kami ikut serta dalam perumusan ini agar dapat mengkritisi dan memasukkan pasal-pasal yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya,” terang Mulyanto.

Ia sangat menyayangkan tindakan Pemerintah dikala pandemi ini. Ia mengharapkan pemerintah bisa membentuk suatu kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS juga mengkritisi penjelasan Jubir Menteri Pertahanan RI bahwa RUU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi.

Dia menyebut selama ini banyak swasta yang ingin masuk ke industri pertahanan. Dengan UU Cipta Kerja, swasta bisa berkontribusi. Penjelasan ini dikritisi oleh Anggota DPR RI, Toriq Hidayat yang mengatakan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah cukup.

“Melalui UU ini terlihat jelas keinginan pemerintah untuk mengarahkan kalangan swasta nasional lebih aktif di sektor produksi ketimbang menjadi agen semata. Seharusnya klaster pertahanan tidak usah masuk dalam klaster UU cipta Kerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam Pasal 11, UU No 16 tahun 2012 dinyatakan bahwa industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta diizinkan diindustri komponen utama atau penunjang industri alat utama.

“Memang tampaknya industri pertahanan menjadi monopoli BUMN. Tapi menurut saya itu adalah hal yang wajar karena disitu menyangkut pertahanan negara, memproduksi bahan peledak, memproduksi persenjataan dan amunisi, radar dan sebagainya. Belum saatnya menyerahkan penuh kepada pelaku dunia usaha swasta bahkan swasta nasional sekalipun,” jelasnya.

Sedangkan dalam UU Cipta Kerja disebutkan, Industri alat utama merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama.

Berikutnya, pada pasal 52 dalam UU 16/2012 dinyatakan bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Kemudian kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan BUMN, paling rendah 51 persen modalnya dimiliki oleh negara.

Sedangkan dalam UU Cipta kerja bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan atau swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan. UU Cipta kerja ini membuka peluang swasta untuk berinvestasi penuh dalam industri ini.

“Membangun Industri bidang pertahanan memang butuh investasi sangat besar. Namun membuka peluang Investasi kepada swasta tanpa batas, menurut saya juga salah. Industri Pertahanan merupakan sesuatu yang sangat strategis buat sebuah pertahanan negara. Tidak boleh dikuasai swasta nasional, apalagi swasta asing. Pemerintah harus pemilik investasi yang paling besar,” terangnya.

Anggota Komisi I meneruskan, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan juga telah membuka peluang bagi pihak swasta nasional berkontribusi membangun Industri Pertahanan Nasional. Saat ini terdapat ratusan perusahaan industri pertahanan swasta nasional yang telah berani mengambil resiko tinggi untuk terjun di bidang industri pertahanan yang mensyaratkan padat modal.

“Seharusnya mereka ini dirawat oleh pemerintah. Bukannya membuka peluang swasta asing masuk berinvestasi. Sungguh, semboyan NKRI Harga Mati tidak nampak pada keberpihakan terhadap industri pertahanan dalam negeri, juga masih minimnya anggaran untuk penguasaan teknologi”, tandasnya. (khf/fin)

Baca Juga

Said Didu: Refly Harun Dulu Pendukung Jokowi, Tapi Dia Konsisten dengan Kebenaran

JAKARTA- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan orang yang konsisten dengan sikap kritisnya. Didu mengatakan, Refly Harun...

Kampanye Daring Belum Prioritas

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, satu bulan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, metode daring tidak mengalami peningkatan yang signifikan....

Jangan Cuma Fokus Covid

JAKARTA - Pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan penyesuaian setelah adanya serangan wabah Covid-19. Fokus pemerintah saat ini tertuju pada pelayanan kesehatan...

Refly Harun: Pemerintah Seharusnya Urus Kepulangan Rizieq Shihab

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah seharusnya berperan, mengupayakan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Apalagi...

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

Berita Terbaru

Belum Genap 1 Tahun, Kiano Bakal Punya Adik

JAKARTA - Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah berbahagia. Ya, pasalnya orang tua Kiano Tiger Wong itu kini dikabarkan sedang hamil anak...

Kanal Berita SEA Today Siap Membawa Kabar Baik Indonesia Mendunia

JAKARTA, - Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio melakukan soft launching dan menyaksikan penayangan...

Dana Nasabah WanaArtha Tak Bisa Disita

JAKARTA - Kejaksaan seharusnya berhati-hati membekukan atau menyita rekening berbagai pihak dalam kasus Jiwasraya. Penyitaan atau pembekuan harus dibarengi dengan kejelasan keterkaitan. Pakar Tindak...

Musim Flu Sudah Tiba, Ini Bedanya dengan COVID-19

JAKARTA - Memasuki bulan November, masyarakat akan dihadapkan pada dua masalah kesehatan di waktu yang bersamaan.  Selain ancaman musim flu, pandemi corona yang sudah dalam...

Hal yang Ditakutkan Nathalie Holscher saat Menikah dengan Sule

JAKARTA - Jelang menikah dengan Sule, Nathalie Holscher mengaku bahwa dirinya menyimpan sebuah rasa ketakutan. Wanita yang menjalani proses mualaf di rumah Sule itu...

Nusantara

Buaya Sepanjang 5,4 Meter Ditangkap Warga

SUNGAISELAN - Buaya berukuran 5,4 Meter dengan berat 700 hingga 800 Kilogram di daerah Sungai pangkal Raya Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten...

Hujan, Turap di Desa Karangsari Longsor

CILACAP - Turap penahan tebing longsor dan menimpa bagian belakang rumah seorang warga di Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, Senin (26/10) pagi. Tembok penahan tebing setinggi...

News

Dana Nasabah WanaArtha Tak Bisa Disita

JAKARTA - Kejaksaan seharusnya berhati-hati membekukan atau menyita rekening berbagai pihak dalam kasus Jiwasraya. Penyitaan atau pembekuan harus dibarengi dengan kejelasan keterkaitan. Pakar Tindak...

Progres 98 serta Tokoh Lintas Aktivis Menolak Demo Anarkis dan Politik Destruktif

JAKARTA - Berbagai persoalan politik bangsa yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk disikapi. Karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terkait dinamika politik...

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Refly Harun: Pemerintah Seharusnya Urus Kepulangan Rizieq Shihab

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah seharusnya berperan, mengupayakan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Apalagi...

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...