Pemerintah Pastikan MUI Dilibatkan Soal Halalnya Vaksin Covid-19

Beranda Headline Pemerintah Pastikan MUI Dilibatkan Soal Halalnya Vaksin Covid-19

JAKARTA-  Pemerintah memastikan selalu melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam seluruh proses vaksin COVID-19 di tanah air. Mulai dari perencanaan, pengadaan hingga sosialisasi kepada masyarakat.

“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujar Wakil Presiden Maruf Amin lewat keterangannya, Sabtu (17/10).

Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat memang harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI. Namun, Wapres mengatakan, apa vaksin yang tidak halal juga bisa digunakan apabila dalam keadaan darurat.

“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia.

Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara tersebut.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino, begitu juga dengan vaksin G42/Sinopharm.

“MUI-nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42” ucapnya. (dal/fin)

Baca Juga

Stop Bahas Mobil Dinas

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses pembahasan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural....

340 Juta Dosis Diamanan, Vaksinasi Siap Dimulai

JAKARTA - Sebanyak 1.620 relawan selesai menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China.  Hasilnya seluruh relawan dalam kondisi sehat dan tak memiliki efek...

MJO Mempertinggi Intensitas Hujan Lebat

JAKARTA - Gelombang MJO (Madden Julian Oscillation) semakin mempertinggi tingkat intensitas hujan di fase awal La Nina. Ancaman bahaya banjir, longsor, dan angin kencang...

Abraham Samad: UU Omnibus Law Untungkan Oligarki dan Kapitalisme

JAKARTA- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai, secara formulir, rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law tidak transparan dan tidak aspiratif sehingga muncul...

Polemik Omnibus Law, Ali Mochtar Ngabalin Malah Bilang Waspada ISIS dan HTI

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menduga ada kelompok ISIS dan HTI yang masuk dalam isu penolakan Omnibus Law...

Berita Terbaru

Dinilai Hina NU, Gus Nur akan Dipolisikan

JAKARTA- Pendakwah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur akan dipolisikan oleh seseorang lantaran dianggap telah menghina Nahdatul Ulama (NU) dan para Ulamanya. Hal ini...

Nekat Buka, Karaoke Dirazia dan Ditutup Paksa

TEGAL - Meski sudah terbit surat edaran tentang penutupan sementara tempat usaha selama pandemi covid-19 yang dikeluarkan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, sejumlah tempat...

KemenkopUKM Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Serang

SERANG- Menteri Koperasi dan UKM mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus sejalan dengan percepatan serapan dan realisasi anggaran. Dalam kaitann...

Gaet Mitra10, Bank BTN Genjot Transaksi Kartu Debit

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkolaborasi dengan “Mitra10” toko ritel bahan bangunan milik PT Catur Mitra Sejati Sentosa  dengan melakukan kerjasama...

Bocah Umur Lima Tahun Lakukan Kekerasan Seksual pada Anak Tujuh Tahun

TASIKMALAYA - Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Kota Tasikmalaya. Parahnya, sebagian pelaku juga masih di bawah umur bahkan di usia lima tahun. Beberapa rangkaian...

Nusantara

Nekat Buka, Karaoke Dirazia dan Ditutup Paksa

TEGAL - Meski sudah terbit surat edaran tentang penutupan sementara tempat usaha selama pandemi covid-19 yang dikeluarkan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, sejumlah tempat...

Bocah Umur Lima Tahun Lakukan Kekerasan Seksual pada Anak Tujuh Tahun

TASIKMALAYA - Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Kota Tasikmalaya. Parahnya, sebagian pelaku juga masih di bawah umur bahkan di usia lima tahun. Beberapa rangkaian...

News

Polisi Sebut KAMI Sokong Dana Aksi Penolakan Omnibus Law

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) disebut sebagai salah satu penyokong dana aksi masa penolakan penetapan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang...

Petani Milenial di Perbatasan RI-RDTL Yang Menginspirasi

MALAKA - Menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni sebagian masyarakat di Indonesia, kini dunia pertanian mulai dilirik oleh milenial perbatasan negara. Adalah...

Lebih Dari 100 Kasus Tipiring Diselesaikan Secara Restoratif

JAKARTA - Penagakan hukum tidak hanya selalu bersemangat untuk mempenjarakan para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan. Buktinya lebih dari 100 kasus pidana...

Abraham Samad: UU Omnibus Law Untungkan Oligarki dan Kapitalisme

JAKARTA- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai, secara formulir, rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law tidak transparan dan tidak aspiratif sehingga muncul...

Polemik Omnibus Law, Ali Mochtar Ngabalin Malah Bilang Waspada ISIS dan HTI

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menduga ada kelompok ISIS dan HTI yang masuk dalam isu penolakan Omnibus Law...

Fadli Zon Bela Anak-anak STM yang Ikut Demo: Jangan Diintimidasi, Mereka Juga Punya Hak

JAKARTA- Anggota DPR RI Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, tidak pantas aparat pemerintah membuat stigma negatif kepada pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi tolak...

Mahasiswa Luar Ikut Soroti UU Cipta Kerja

JAKARTA - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang menyatakan sikap atas situasi politik di tanah air. Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Jepang, Sabtu (17/10)...