Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta, perguruan tinggi dapat mencetak peneliti dan menerbitkan hasil penelitian akademis dengan nilai komersial tinggi. Menurutnya, hal itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
"Saya memandang salah satu tugas utama perguruan tinggi adalah membantu mencetak tenaga-tenaga peneliti yang mampu melakukan riset yang bermanfaat dan memiliki nilai komersil yang tinggi," kata Ma'ruf saat acara Dies Natalis Universitas Diponegoro (UNDIP) yang ke-63 secara daring, seperti ditulis Jumat (16/10).
Menurut Ma'ruf, sebuah riset yang berkualitas akan berpengaruh besar pada inovasi. Sebab, riset merupakan upaya sistematis untuk menggali pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan cara lebih baik.
"Inovasi merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang kita lakukan, termasuk dari aktivitas riset," ujarnya.
Ma'ruf menjelaskan, bahwa salah satu indikator keberhasilan riset di suatu negara dapat diukur dari alokasi anggaran riset dengan produk domestik bruto (PDB). Namun sayangnya, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, alokasi anggaran riset Indonesia termasuk rendah.
Berdasarkan data 2018, negara-negara Asia yang kuat dalam riset dan inovasi seperti Korea Selatan dan Jepang dengan mengalokasikan dana riset dan pengembangan masing-masing sebesar 4,3 persen dan 3,5 persen dari PDB mereka.
Sedangkan Singapura dan Malaysia, juga memiliki alokasi anggaran yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 2,6 persen dan 1,3 persen dari PDB mereka.
"Indonesia sendiri meskipun telah mencatat kenaikan lebih dari 150 persen dari tahun 2013, anggaran riset kita masih di bawah 0,3 persen dari PDB pada tahun 2019," ungkapnya.
Kendati alokasi anggaran berperan dalam peningkatan riset, kata Ma'ruf, indikator lain yang juga penting adalah sumber daya pelaku riset tersebut. "Sebagai contoh perbandingan, jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk, dibandingkan Vietnam yang mencapai 673 per 1 juta penduduk," terangnya.
Meski Indonesia mengalami peningkatan dalam hal input inovasi, lanjut Ma'ruf, peringkat Indonesia tidak bergeser di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2019 dan 2018, dan peringkat inovasinya ada di posisi kedua terendah di atas Kamboja.
"Bandingkan dengan Singapura (peringkat ke-8) dan Malaysia (peringkat ke-35) yang ekonominya berbanding lurus dengan budaya inovasinya," tuturnya.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro menambahkan, bahwa penelitian dan inovasi menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia di tengah kondisi pandemi saat ini. Khususnya, membangun kerja sama inovasi perguruan tinggi dan industri.
Sebab selama ini, baik inovasi di perguruan tinggi dan industri terkesan berjalan masing-masing. Hal itu mengisyaratkan, bahwa masih ada kesenjangan yang lebar di antara keduanya.
"Seringkali inovasi dari perguruan tinggi (prototype) tidak siap diterapkan oleh industri. Sementara kebutuhan industri tidak terinfokan dengan baik ke perguruan tinggi," kata Bambang.
Menurut Bambang, kondisi pandemi saat ini memaksa Indonesia harus berubah menuju adaptasi kebiasaan baru denganless contact economy. Artinya, kombinasi protokol kesehatan dengan menggerakkan ekonomi. Esensinya adalah dengan teknologi digital.
"Agar tidak masuk dalam jebakan middle income trap, harus diiringi oleh perubahan mindset. Yang tadinya ekonomi sumber daya alam menjadi ekonomi inovasi," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Arif Satria mengatakan, bahwa strategi pertama dalam pengembangan inovasi dan kerja sama industri yang dapat dilakukan adalah, adanya sinergi program kerja sama penelitian dan pengembangan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi dan dunia usaha.
"Sebagai contoh di Jepang, inovasinya bersinergi dengan industri dalam satu kawasan. Dengan demikian, untuk menumbuhsuburkan inovasi Indonesia, perlu dilakukan kolaborasi dengan industri," kata Arif.
Strategi kedua, kata Arif, adalah implementasi teknologi baru melalui pilot plant. Ketiga, adanya jaminan atau asuransi risiko dari pemerintah pada implementasi teknologi baru, sehingga inovasi benar-benar bisa masuk pasar.
"Selain itu, perlu juga diupayakan adanya insentif bagi industri yang penelitian dan pengembangannya bekerja sama dengan perguruan tinggi," pungkasnya. (der/fin)
